Ketua DPRD DKI Sebut Perombakan Pejabat oleh Anies Politis

Kompas.com - 26/02/2019, 17:01 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuding perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis.

Prasetio menduga ada faktor like and dislike atau kesukaan dan ketidaksukaan yang menjadi dasar Anies merombak.

"Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali," ujar Prasetio di Jakarta Utara, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Anies Sebut Pencopotan Kadis SDA Tak Terkait Status Tersangka Perusakan Lahan

Menurut Prasetio, perombakan jabatan di eselon II atau kepala dinas dan kepala badan memang menjadi hak diskresi gubernur.

Ia menilai keputusan Anies mendemosi pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV seperti lurah, tidak bijak.

"Pertanyaannya kalau ada camat jadi sekretaris camat atau lurah jadi sekretaris lurah," katanya.

Baca juga: Anies Akui Ada Lurah yang Dicopot karena Pungli

Prasetio mengaku mengantongi rekam jejak para camat dan lurah yang dirombak Anies.

Menurut dia, banyak diantara para pejabat tersebut yang sudah bekerja maksimal, tetapi justru didemosi.

Prasetio meminta Anies tak melibatkan perasaan ketika merombak pejabat.  

Baca juga: Kegiatan Strategis Daerah Tak Tercapai, Alasan Anies Copot Pejabat

"Kasihan, kan, orang kerja bagus kok. Dia, kan, birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karir. (Sekarang) dari lurah jadi sekretaris lurah, kan, enggak betul. Jangan ada dendam politik lah, pilkada sudah selesai," ujar Prasetio.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama.

Baca juga: Kinerja Pejabat yang Baru Dilantik Anies Bakal Dievaluasi 6 Bulan Lagi

Sementara itu, administrator atau pejabat eselon III sebanyak 274 orang dan pengawas atau pejabat eselon IV sebanyak 836 orang.

Anies mengatakan, pelantikan secara besar-besaran itu dilakukan untuk menciptakan suasana baru SKPD dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Megapolitan
Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Megapolitan
BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

Megapolitan
Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Megapolitan
Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Megapolitan
Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Megapolitan
Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Megapolitan
Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Megapolitan
Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Megapolitan
BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

Megapolitan
Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Megapolitan
Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Pihak SDIT Izzati Bantah Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok adalah Guru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X