Ketika Kandidat Wagub DKI dari PKS Kembali Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah spanduk penolakan terhadap calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta muncul di pagar DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019). Spanduk berwarna hijau itu bertulis, "KITE MENOLAK WAGUB DKI JAKARTA DARI PKS" dan tertanda dari Forum Betawi Rempug (FBR).

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim membenarkan spanduk itu mewakili sikap ormas yang dipimpinnya.

"Iya betul, kami nolak aja, emang enggak boleh?" kata Luthfi ketika dikonfirmasi.

Baca juga: Spanduk Penolakan terhadap Cawagub DKI dari PKS Dipasang di Pagar DPRD

Luthfi enggan mengomentari dua sosok kandidat wagub DKI yang akan dipilih, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Ia mengaku belum mengenal dua sosok itu.

Luthfi menilai sosok wakil gubernur DKI seharusnya dikenal masyarakat. Menurut Luthfi, dalam penentuan wagub, meskipun pada akhirnya anggota dewan yang memilih, partai tetap harus melibatkan masyarakat.

"Meskipun nantinya DPRD yang memutuskan tapi kan tetap harus masyarakat kenallah," ujar Luthfi.

Jalin komunikasi 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, pihaknya langsung berkomunikasi dengan FBR terkait sikap penolakan itu.

"Alhamdulillah, kami sudah berkomunikasi dengan saudara kami di FBR," kata Syakir melalui pesan singkat, Selasa.

Syakir meyakini sebenarnya FBR satu perjuangan dengan PKS. Ia berjanji akan menjalin silaturahim dengan FBR.

"Kami yakin saudara-saudara kami di FBR sangat mencintai PKS, sebagai kawan seperjuangan," ujarnya. 

Baca juga: FBR Bikin Spanduk Tolak Cawagub DKI, Ini Tanggapan PKS

Pihaknya berharap pendekatan tersebut membuat FBR mendukung cawagub DKI dari PKS. 

"Insya Allah, silaturahim dan komunikasi yang baik serta saling men-support akan membawa banyak kebaikan dan kemanfaatan bagi warga Jakarta," ujar Syakir.

Bukan yang pertama

Sebelum ditolak oleh unsur masyarakat, kedua kandidat wagub PKS sempat juga ditolak partai-partain lain di DPRD sejak nama keduanya digulirkan September 2018. Para anggota Dewan itulah yang nanti menentukan siapa wagub DKI yang akan dipilih untuk menggantikan Sandiaga Uno.