NJOP Kota Bekasi Naik, Warga Terkejut PBB Melonjak 100 Persen

Kompas.com - 27/02/2019, 09:58 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

BEKASI, KOMPAS.com - Kenaikan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) mengejutkan warga Kota Bekasi.

Hal itu terlihat dari keluh kesah para netizen di media sosial. Dewie Fitriani di akun Facebook menyatakan terkejut saat mengambil tagihan PBB dari Ketua RT dan terlihat tagihannya naik 100 persen.

"Tahun kemarin (2018) Rp 400 ribuan, tahun ini hampir Rp 800 ribuan. Sempat shock juga, biasanya kenaikan tiap tahun cuma 10 persen, lah ini dari Rp 400 ribuan jadi Rp 800 ribuan," tulis Dewie, Senin (25/2/2019) malam.

Hal yang sama dirasakan Shinta Permata. Dia juga terkejut mengetahui tagihan PBB naik lebih dari 100 persen.

"Memang berat, naik boleh lah tapi jangan tinggi-tinggi, dari Rp 400 ribuan (2018) jadi Rp 1 jutaan (2019)," ujar Shinta.

Baca juga: Netizen Terkejut Tagihan PBB Kota Bekasi Melonjak 100 Persen

Pemerintah naikkan NJOP

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda mengatakan, kenaikan tagihan PBB yang mengejutkan warga Kota Bekasi merupakan implikasi dari naiknya nilai jual objek pajak (NJOP) demi menyesuaikan diri dengan harga pasaran tanah di Kota Bekasi.

Aan mengatakan, pihaknya sejak awal 2019 menaikkan NJOP Kota Bekasi. Hal itu dilakukan karena NJOP dengan harga pasaran tanah di Kota Bekasi terpaut jauh dan tidak sesuai.

"NJOP kita masih rendah. Daerah yang mencolok itu daerah Pekayon atau Medansatria atau di Pondok Melati itu sebenarnya harga tanahnya sudah tidak ada lagi yang Rp 5 jutaan (per meter) bahkan Rp 10 jutaan tapi NJOP kita baru Rp 2 jutaan. Mestinya mendekati harga pasar, kami naikin," kata Aan, Selasa.

Kenaikan NJOP paling tinggi di Kota Bekasi terjadi di kawasan perdagangan dan pusat perekonomian, seperti di Jalan Ahmad Yani yang mencapai Rp 12,6 juta per meter persegi. Angka itu naik dari tahun 2018 yang hanya Rp 10 juta per meter per segi.

Aan mengatakan, kenaikan NJOP yang dilakukan secara parsial di wilayah Kota Bekasi membuat peningkatan tagihan PBB di tiap wilayah juga berbeda.

Penentuan nilai tagihan PBB berkorelasi dengan NJOP yang dibagi menjadi tiga kategori. NJOP yang nilainya di bawah Rp 500 juta, PBB-nya 0,1 persen dari NJOP.

Baca juga: Kenaikan Tagihan PBB Buat Warga Menjerit, Ini Penjelasan Pemkot Bekasi

"NJOP dari Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar itu tarifnya 0,15 persen dan NJOP. Di atas Rp 1 miliar itu tarifnya 0,25 persen. Itu berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang PBB, Bab 3 pasal 5," ujar Aan.

Menurut dia, wajar jika kenaikan tagihan PBB diniali telah melonjak tajam hingga lebih dari 100 persen dibanding tahun 2018.

"Bisa jadi karena NJOP-nya naik di daerahnya, yang tadinya di bawah Rp 500 juta kenanya 0,1 persen, itu jadi di atas Rp 500 juta jadi kenanya 0,15 persen. Itu lumayan (tinggi) jadinya," ujar Aan.

Tak ada sosialisasi

Menurut Aan, kebijakan terkait PBB dan peningkatan NJOP oleh Pemkot Bekasi tak perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab, PBB merupakan pajak yang wajib dibayarkan warga tiap tahunnya dan ketetapan tagihan itu ditentukan pemerintah.

"Sebetulnya nggak perlu disosialisasikan karena ini kewajiban masyarakat kepada pemerintah. Pajak besarannya ditetapkan oleh pemerintah, beda dengan retribusi," ujar Aan.

Namun, dia menambahkan, tagihan PBB di Kota Bekasi masih terjangkau. Diharapkan warga bisa memaklumi keputusan pemerintah yang menaikkan NJOP. Hal itu demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir di Tegal Alur Surut, Warga Pengungsi Sudah Kembali ke Rumah Masing-masing

Banjir di Tegal Alur Surut, Warga Pengungsi Sudah Kembali ke Rumah Masing-masing

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Jakarta Meningkat, Keterisian Tempat Tidur di RS Capai 31 Persen

Pasien Covid-19 di Jakarta Meningkat, Keterisian Tempat Tidur di RS Capai 31 Persen

Megapolitan
Dapat Rekomendasi BNN, Komedian Fico Fachriza Akan Direhabilitasi 6 Bulan di RSKO Cibubur

Dapat Rekomendasi BNN, Komedian Fico Fachriza Akan Direhabilitasi 6 Bulan di RSKO Cibubur

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ancam Cabut Izin Ritel yang Jual Minyak di Atas Rp 14.000 Per Liter

Pemkot Bekasi Ancam Cabut Izin Ritel yang Jual Minyak di Atas Rp 14.000 Per Liter

Megapolitan
UPDATE 24 Januari: Pasien Wisma Atlet Bertambah 320 Orang

UPDATE 24 Januari: Pasien Wisma Atlet Bertambah 320 Orang

Megapolitan
Saksi Sidang Munarman: Pelaku Bom Bunuh Diri di Jolo Filipina juga Hadiri Pembaiatan di Makassar

Saksi Sidang Munarman: Pelaku Bom Bunuh Diri di Jolo Filipina juga Hadiri Pembaiatan di Makassar

Megapolitan
Polisi Sebut Peserta Konvoi Mobil di Tol Andara Tak Berhenti, tapi Berjalan Pelan dan Ganggu Lalin

Polisi Sebut Peserta Konvoi Mobil di Tol Andara Tak Berhenti, tapi Berjalan Pelan dan Ganggu Lalin

Megapolitan
Sidak PTM 100 Persen di SMPN 3 Depok, Wali Kota Idris Temukan Jarak Bangku Siswa Berdekatan

Sidak PTM 100 Persen di SMPN 3 Depok, Wali Kota Idris Temukan Jarak Bangku Siswa Berdekatan

Megapolitan
Peserta Konvoi di Tol Andara: Ada Mobil Ugal-ugalan Masuk Robongan, Tiba-tiba Kami Diblok Polisi

Peserta Konvoi di Tol Andara: Ada Mobil Ugal-ugalan Masuk Robongan, Tiba-tiba Kami Diblok Polisi

Megapolitan
Wagub Sebut Pasien Omicron yang Meninggal di RSPI Sulianti Saroso adalah Warga Jakarta

Wagub Sebut Pasien Omicron yang Meninggal di RSPI Sulianti Saroso adalah Warga Jakarta

Megapolitan
Modus Baru Penjual Air Minum di Tanjung Priok: Paksa dan Pukul Sopir Truk yang Tak Mau Beli

Modus Baru Penjual Air Minum di Tanjung Priok: Paksa dan Pukul Sopir Truk yang Tak Mau Beli

Megapolitan
Murid SD Kelas 1 dan 2 Wajib Belajar Daring, Dindik Kota Tangerang: Terlalu Dini Pahami Prokes

Murid SD Kelas 1 dan 2 Wajib Belajar Daring, Dindik Kota Tangerang: Terlalu Dini Pahami Prokes

Megapolitan
Jalan Layang Kranji Rawan Kecelakaan, Dishub Kota Bekasi Beberkan 3 Penyebabnya

Jalan Layang Kranji Rawan Kecelakaan, Dishub Kota Bekasi Beberkan 3 Penyebabnya

Megapolitan
Polda Metro Jaya Berencana Gelar Street Race Kedua di Tiga Lokasi Sekaligus

Polda Metro Jaya Berencana Gelar Street Race Kedua di Tiga Lokasi Sekaligus

Megapolitan
Kapasitas PTM Jenjang SD di Kota Tangerang Jadi 50 Persen, Ini Peraturannya

Kapasitas PTM Jenjang SD di Kota Tangerang Jadi 50 Persen, Ini Peraturannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.