Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Panjang Penentuan Cawagub DKI

Kompas.com - 28/02/2019, 09:48 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 10 Agustus 2018. Dia mundur karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Sandiaga mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden.

Pengunduran diri Sandiaga kemudian diproses Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga terbit keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Sandiaga pada pertengahan September 2018. Posisi wagub DKI resmi kosong sejak keppres itu terbit.

Dua partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga pada Pilkada DKI 2017, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemudian memulai proses penentuan dua calon wakil gubernur (cawagub) pengganti Sandiaga.

Baca juga: PKS Tunggu Tanda Tangan Prabowo untuk Serahkan Nama Cawagub DKI ke Anies

Empat bulan berlalu, proses penentuan dua nama kandidat wagub itu belum juga rampung.

Berikut catatan Kompas.com soal panjangnya proses penentuan cawagub DKI.

Kandidat awal cawagub DKI 

Pada awal kekosongan kursi wagub, muncul sejumlah nama yang digadang-gadanh bakal menggantikan Sandiaga untuk mendampingi Anies.

Sejumlah nama yang muncul yakni Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, anggota DPR Nurmansjah Lubis, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, hingga Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik.

Bahkan, dalam banyak kesempatan, Taufik optimistis bakal dipilih sebagai cawagub dari Gerindra.

Selain itu, muncul nama baru dari kubu Gerindra, yakni keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Gerindra dan PKS pun memperebutkan posisi wagub DKI hingga akhirnya kedua pihak bertemu pada 5 November 2018.

Wagub dari PKS 

Gerindra dan PKS akhirnya sepakat bahwa kursi wagub DKI menjadi milik PKS. Prabowo menyerahkan kursi itu kepada PKS sejak Sandiaga dipilih sebagai cawapres.

Kesepakatan itu diambil setelah pengurus Gerindra dan PKS DKI Jakarta bertemu pada 5 November 2018.

"Tadi sudah disepakati bahwa kursi (wagub) itu diamanatkan, dimandatkan kepada PKS," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo saat itu.

Bakal cawagub DKI Jakarta dari PKS, Ahmad Syaikhu, menunjukkan buku Kebijakan Ahok yang diberikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi seusai bertemu Prasetio di kediamannya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).KOMPAS.com/NURSITA SARI Bakal cawagub DKI Jakarta dari PKS, Ahmad Syaikhu, menunjukkan buku Kebijakan Ahok yang diberikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi seusai bertemu Prasetio di kediamannya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).
Meskipun kursi wagub DKI diserahkan ke PKS, Gerindra memberi syarat bahwa dua nama cawagub harus ditentukan lewat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Gerindra menyebut fit and proper test merupakan mekanisme partai yang harus dijalankan. PKS menyepakati syarat dari Gerindra.

PKS menunjuk dua kadernya sebagai cawagub DKI setelah ada kesepakatan kursi wagub menjadi milik PKS. Dua nama kader yang ditunjuk yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Agung saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, sementara Syaikhu merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat.

Namun, Gerindra meminta PKS mengajukan lebih dari dua nama untuk diuji melalui fit and proper test. Harapannya, dua nama yang diajukan sebagai cawagub memang layak menggantikan Sandiaga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Megapolitan
Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Megapolitan
Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Megapolitan
Politikus Gerindra Sebut Ada yang 'Meriang' dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Politikus Gerindra Sebut Ada yang "Meriang" dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Megapolitan
Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Megapolitan
Pilu Wanita di Tangsel, Dipukuli Pacar hingga Babak Belur dan Disekap gara-gara Hilangkan Ponsel

Pilu Wanita di Tangsel, Dipukuli Pacar hingga Babak Belur dan Disekap gara-gara Hilangkan Ponsel

Megapolitan
Ruang Sauna di Jakarta Barat Diduga Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Ruang Sauna di Jakarta Barat Diduga Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, Gerindra: Sah-sah Saja

Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, Gerindra: Sah-sah Saja

Megapolitan
Peringati HUT DKI, Masuk Semua Tempat Rekreasi di Ancol Cuma Rp 150.000 pada 22 Juni 2024

Peringati HUT DKI, Masuk Semua Tempat Rekreasi di Ancol Cuma Rp 150.000 pada 22 Juni 2024

Megapolitan
Anies Maju Pilkada Jakarta, PSI : Kalah di Pilpres Jadi Bukti Warga Tak Puas dengan Kinerjanya

Anies Maju Pilkada Jakarta, PSI : Kalah di Pilpres Jadi Bukti Warga Tak Puas dengan Kinerjanya

Megapolitan
'Malaikat' Datangi Rumah Warga di Depok Berkali-kali, Minta Rp 50.000 hingga Rp 1 Juta

"Malaikat" Datangi Rumah Warga di Depok Berkali-kali, Minta Rp 50.000 hingga Rp 1 Juta

Megapolitan
Perempuan yang Mengaku Malaikat di Depok Palak Warga untuk Ongkos ke Pandeglang

Perempuan yang Mengaku Malaikat di Depok Palak Warga untuk Ongkos ke Pandeglang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com