Fraksi PKB Dapat Keluhan soal Tarif untuk Jadi Lurah

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menerima keluhan soal adanya tarif untuk jabatan lurah dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (25/2/2019).

"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," ujar Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Namun, Hasbi tidak mengetahui berapa tarif untuk jabatan lurah tersebut. Selain lurah, Hasbi menyebut ada juga tarif untuk jabatan camat.

"Yang ada isunya (soal tarif) di lurah dan camat," kata dia.

Hasbi menyampaikan, tarif jabatan seharusnya tidak terjadi. Fraksi PKB akan menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membicarakan keluhan tersebut.

Baca juga: Perombakan Jabatan Dituduh Politis, Ini Jawaban Anies

"Kami akan bicara nanti dengan Pak Gubernur, memberikan masukan-masukan. Jangan Pak Gubernur niatnya baik, di bawahnya enggak baik," ucap Hasbi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku tidak menerima informasi soal jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

Namun, Gembong menyebut isu jual beli jabatan itu bisa saja terjadi dan masuk akal.

"Dengan jumlah yang begitu banyak, 1.125 orang (yang dirombak), kalau ada isu jual beli jabatan, bisa masuk akal. Isu jual beli jabatan bisa saja karena jumlahnya terlalu banyak," tutur Gembong saat dihubungi terpisah.

Gembong tidak bisa memastikan soal ucapan Anies yang menyebut seleksi pejabat dilakukan bertahap, hanya pelantikannya saja yang digelar bersamaan.

Sebab, kenyataan yang terlihat bahwa pelantikan 1.125 pejabat itu dilakukan serentak.

"Faktanya kan yang kita lihat, kondisi yang sebenarnya seperti yang kita saksikan, 1.125 orang itu. Kemudian bahwa itu seleksinya bertahap, bisa iya bisa tidak. Kenapa? Karena banyak juga mereka yang dilantik itu enggak tahu posisinya," kata Gembong.

Anies merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/2/2019).

Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Baca juga: 18 Jabatan Kosong, Pemprov DKI Gelar Seleksi Terbuka

Sementara administrator atau pejabat eselon III sebanyak 274 orang, dan pengawas atau pejabat eselon IV sebanyak 836 orang.

Anies menyampaikan, perombakan 1.125 pejabat itu sebenarnya sudah melalui proses analisis jabatan yang panjang selama beberapa bulan.

Proses analisis jabatan di Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) juga dilakukan bertahap. Namun, pelantikannya digelar bersamaan untuk menciptakan suasana baru di banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).

"Saya sengaja lakukan ini sebagai satu proses pelantikan bersama. Ada yang sudah proses Baperjab-nya beberapa bulan yang lalu, tapi saya tidak mau langsung lantik," kata Anies, Senin.