Anies Bakal Copot Pejabat yang Terlibat Jual Beli Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mencopot pejabat yang terbukti terlibat jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Anies menyampaikan, pejabat yang memberikan sejumlah uang untuk menduduki jabatan tertentu berarti telah melakukan penyuapan.

"Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot, karena berarti itu penyuapan," ujar Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Namun, jika pejabat memberikan uang karena dipaksa oleh tim penyeleksi jabatan, Anies meminta pejabat yang bersangkutan untuk melapor kepadanya. Anies berjanji akan mengusut laporan tersebut.

Baca juga: Sekda DKI Pastikan Tak Ada Jual Beli Jabatan

"Kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut," kata Anies.

Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menerima keluhan soal adanya tarif untuk jabatan lurah dan camat dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (25/2/2019).

"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," ujar Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas.

Namun, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Saefullah merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) yang bertanggung jawab dalam perombakan pejabat di DKI.

"Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang," kata Saefullah di Senayan, Jakarta Pusat.

Baca juga: Perombakan Jabatan Dituduh Politis, Ini Jawaban Anies

Saefullah meminta pihak-pihak yang memiliki bukti jual beli jabatan untuk melapor ke dirinya. Ia memastikan akan menindak oknum yang berani bermain uang.

Adapun Anies merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.