Anies Sebut Revitalisasi JPO Sudirman Manfaatkan Dana KLB Pemerintah Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku hanya memanfaatkan sisa dana koefisien lantai bangunan (KLB) perusahaan swasta dari pemerintah sebelumnya untuk merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman.

Dana KLB itu tidak diperoleh pada masa pemerintahannya.

"Kita memiliki sisa yang cukup banyak dari KLB yang sebelumnya, cukup banyak, dan harus diapakan, ya dimanfaatkan," ujar Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Revitalisasi JPO Sudirman Pakai Dana KLB, Ini Kata Anies

Saat ditanya soal janjinya dulu tidak akan menggunakan dana KLB, Anies kembali menyebut bahwa dia hanya memanfaatkan dana yang sudah ada.

"Stok itu sudah ada sebelumnya. Jadi, itu udah ada, lalu kita manfaatkan," kata dia.

Selain JPO di Sudirman yang diresmikan hari ini, kata Anies, beberapa JPO lain yang nantinya direvitalisasi juga akan menggunakan dana KLB dari pemerintahan sebelumnya.

"Hampir semuanya sisa-sisa yang kemarin," ucap dia.

Revitalisasi tiga JPO di Sudirman, yakni JPO Bundaran Senayan, JPO Polda Metro Jaya, dan JPO GBK dimulai sejak 1 November 2018.

Biayanya menggunakan dana KLB dari PT Permadani Khatulistiwa Nusantara senilai Rp 53 miliar.

Dana KLB semacam denda yang diserahkan oleh perusahaan swasta ke Pemprov DKI Jakarta karena membangun gedung melebihi jumlah lantai yang ditentukan.

Baca juga: Anies: JPO Belum Dibuka Saja Sudah Jadi Rujukan Foto Urban

Anies pernah mengkritik penggunaan dana non-APBD untuk pembangunan di Jakarta.

Anies mengatakan, program prioritas penting dalam APBD perlu dialokasikan dengan tepat.

"Ketika hasilnya kita lihatnya KLB, kita lihatnya dana CSR, lah yang APBD-nya mana?" kata Anies pada 18 Juli 2018.

"Sering kita lihat program prioritas dananya bukan APBD. Karena APBD-nya tidak di-channel-kan dengan jelas," kata dia.