Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

327 Pekerja Bantu Proses Pelipatan Surat Suara di KPU Jakarta Barat

Kompas.com - 04/03/2019, 14:05 WIB
Tatang Guritno,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 327 pekerja dikerahkan untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat melipat dan menyortir surat suara untuk Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

Ketua KPU Jakarta Barat Cucum Sumardi menyebutkan, saat ini sedang berlangsung proses pelipatan suara DPRD untuk Dapil 9 dan 10.

"Pelipatan kertas surat suara Pilpres dan DPR RI sudah selesai. Hari ini masuk ke pelipatan DPRD Dapil 9 dan 10 yang ditargetkan selesai dalam waktu enam hari," terang Cucum saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Cegah Kecurangan, Pelipatan Surat Suara Diawasi Polisi dan Bawaslu

Sementara itu, Cucum mengaku belum menerima surat suara DPD RI. Ia menyebutkan, surat suara itu baru akan tiba pada Jumat (8/3/2019).

"Belum menerima surat suara untuk DPD RI, dijadwalkan baru datang 8 Maret nanti," ujar Cucum.

Sementara itu, Kasubbag Logistik KPU Jakarta Barat Hilmi Firdaus menjelaskan, proses pelipatan dilakukan dari pukul 08.30 WIB hingga 17.30 WIB.

"Setiap hari rata-rata 600 boks surat suara bisa dikerjakan. Setiap boks dikerjakan dalam waktu 50 menit," katanya.

Dalam proses pelipatan, KPU membagi dua orang menjadi satu kelompok. Masing-masing kelompok rata-rata bisa melipat empat hingga lima boks sehari.

"Rata-rata per hari tiap kelompok bisa melipat sampai empat hingga lima boks. Mereka dibayar Rp 75 per lembar saat pelipatan kertas suara Pilpres dan Rp 110 per lembar untuk DPR dan DPRD," papar Hilmi.

Baca juga: KPU Diminta Cepat Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait dalam Uji Materi Pasal Cetak Surat Suara

Dalam proses pelipatan surat suara, Hilmi juga menetapkan beberapa standar. Seperti tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman di area pelipatan hingga dilarang menggunakan atribut partai tertentu.

"Makanan dan minuman disendirikan, nanti pada jam makan baru diambil. Karena kalau enggak begitu nanti bisa tumpah dan mengganggu pelipatan. Mereka juga dilarang pakai atribut partai tertentu," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Megapolitan
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com