KPAI: Tempat Penitipan Anak di Pemprov DKI Perlu Dikaji Ulang

Kompas.com - 04/03/2019, 22:46 WIB
Kegiatan di TPA Negeri Yos Sudarso Kantor Wali Kota Jakarta Utara yang baru dibuka pada Jumat (1/3/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKegiatan di TPA Negeri Yos Sudarso Kantor Wali Kota Jakarta Utara yang baru dibuka pada Jumat (1/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menyatakan sistem dan orientasi tempat penitipan anak (TPA) di Balai Kota DKI dan Kantor Wali Kota Jakarta Utara perlu dikaji ulang.

"Ada dua hal yang perlu dikaji. Pertama, TPA yang menciptakan kelekatan antara anak dan orang tua, dan yang kedua TPA yang tidak akan berbenturan secara administratif dengan ruang lingkup PAUD (pendidikan anak usia dini) di dalam sistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," kata Komisioner KPAI Ai Maryati di kantor KPAI, Jakarta Pusat, seperti dikutip Antara, Senin (4/3/2019).

Menurut Ai, konsep tempat penitipan anak secara satu atap yang terintegrasi dengan PAUD merupakan hal baru di Jakarta. 

Baca juga: Fakta Seputar Tempat Penitipan Anak Negeri yang Dibuat Pemprov DKI..

Sementara itu, orientasi tempat penitipan anak yang sudah ada merupakan upaya pemerintah DKI untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak mendapatkan pendidikan dini dengan kondisi kedua orangtua yang bekerja.

"Poin utama tentang penitipan anak ini tidak boleh ternegasikan karena memberikan perlindungan sementara ketika orang tua bekerja dan tidak ada kaitannya dengan pendidikan formal maupun nonformal," ujarnya.

Ai mengatakan, tempat penitipan anak yang digabung dengan formula penitipan anak dan PAUD tidak akan efektif karena akan memakan waktu lama yang berpotensi menguras stamina anak.

Baca juga: [Video] Menengok Tempat Penitipan Anak di Kantor Wali Kota Jakarta Utara

"Harus jelas kurikulum formal dan nonformal sehingga anak tidak terjebak dalam waktu pembelajaran yang selama itu," ucap Ai. 

Menurut Ai, orientasi TPA juga perlu ditentukan secara kurikulum antara anak-anak dalam fase 0-2 tahun dan anak-anak di atas 2 tahun.

Selain itu, menurut dia, kondisi tempat penitipan anak harus dipastikan tidak berseberangan dengan PAUD.

Baca juga: Tempat Penitipan Anak Juga Akan Dibangun di Kantor Kecamatan

Namun, dibentuk menjadi formulasi yang memahami kebutuhan anak sehingga tidak sepenuhnya anak-anak terus berada di tempat penitipan anak.

"Kebutuhan tempat penitipan anak ini tidak hanya di kantor pemerintah. Tempat penitipan anak juga diperlukan di pasar atau di tempat yang banyak pekerjanya seperti mal. Keberadaan tempat penitipan anak ini harus mampu menjawab tantangan, kebutuhan kelompok lainnya, dan pemerataan," tuturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Megapolitan
Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Megapolitan
Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Megapolitan
Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Megapolitan
Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Megapolitan
RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Megapolitan
Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Megapolitan
Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Megapolitan
Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Megapolitan
RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

Megapolitan
Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Megapolitan
Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

Kembali Jabat Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Fokus Masalah Permukiman Kumuh hingga MRT dan LRT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X