Dituduh Cemarkan Nama Pengembang Reklamasi, Nelayan Dadap Diperiksa

Kompas.com - 08/03/2019, 12:34 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jembatan dari Pantai Indah Kapuk 2 menuju Pulau C, Kosambi, Tangerang, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jembatan dari Pantai Indah Kapuk 2 menuju Pulau C, Kosambi, Tangerang, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Waisul Kurnia, warga Kampung Nelayan Dadap, Tangerang dijemput oleh polisi dari rumahnya, Rabu (6/3/2019) malam.

Kuasa hukum Waisul, Charles Benhard dari Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) mengatakan, Waisul diperiksa karena dituduh mencemarkan nama baik PT Kapuk Naga Indah selaku pengembang pulau reklamasi C.

Baca juga: Masalah Perizinan Food Street di Pulau Reklamasi dan Suara Para Pedagang

"Tuduhan itu didasarkan atas berita di media massa yang memuat hasil wawancara Waisul dan Bu Is, seorang ibu rumah tangga di Dadap yang mengeluhkan proyek pembangunan jembatan penghubung PIK 2 ke pulau reklamasi C yang mengganggu jalur tangkap nelayan Dadap," ujar Charles ketika dihubungi, Jumat (8/3/2019).


Dalam laporannya, PT Kapuk Naga Indah mengacu pada pemberitaan sejumlah media online tertanggal 18 Juli 2018.

Berita-berita tersebut memuat wawancara Waisul sebagai Ketua Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap.

Kala itu, Waisul menilai proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 dan  Pulau C hasil reklamasi merugikan nelayan warga Kampung Dadap. 

Menurutnya, pembangunan jembatan itu juga membuat nelayan harus melaut lebih jauh untuk memperoleh ikan.

Sebab, pembangunan konstruksi itu dianggap membuat ikan-ikan yang berada di dekat daratan kabur.

PT Kapuk Naga Indah pun melaporkan Waisul pada 10 Agustus 2018 dengan laporan polisi nomor LP/4243/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Baca juga: DKI Imbau Pengelola Food Street Pulau Reklamasi Urus Izin

Waisul ditetapkan sebagai tersangka sebulan kemudian. Ia dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 A ayat 2 Jo Pasal 36 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Pasal 15 dan 24 UU Nomor 1 Tahun 1946; serta Pasal 310 dan 311 KUHP.

Penangkapan Waisul kemarin, kata Charles, sebatas pemeriksaan. Waisul belum ditahan.

"Pukul 23.35 WIB sudah keluar dari Polda," ujar Charles.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Megapolitan
Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Megapolitan
Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Megapolitan
Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Megapolitan
Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Megapolitan
Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Megapolitan
Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Megapolitan
Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Megapolitan
Pemkot Tangsel Akan Gelar Rapat Koordinasi Revisi Perwal Terkait Peraturan Truk

Pemkot Tangsel Akan Gelar Rapat Koordinasi Revisi Perwal Terkait Peraturan Truk

Megapolitan
 Mengungsi di Halaman Sekolah, Korban Kebakaran Bidara Cina Kekurangan Air Bersih

Mengungsi di Halaman Sekolah, Korban Kebakaran Bidara Cina Kekurangan Air Bersih

Megapolitan
Selang 2 Hari Pelantikan Presiden, Pemkot Bekasi Baru Akan Unduh Foto Jokowi-Ma'ruf

Selang 2 Hari Pelantikan Presiden, Pemkot Bekasi Baru Akan Unduh Foto Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Mucikari di Depok Tawarkan Korbannya ke Pria Hidung Belang Lewat Twitter

Mucikari di Depok Tawarkan Korbannya ke Pria Hidung Belang Lewat Twitter

Megapolitan
Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X