PKS Berharap Pemilihan Wagub DKI oleh DPRD Digelar Sebelum Pemilu

Kompas.com - 10/03/2019, 12:40 WIB
Wakil Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (memakai batik) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (memakai batik) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) DKI Jakarta berharap pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta digelar sebelum Pemilu Serentak 2019.

Wagub baru pengganti Sandiaga Uno itu akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

"Harapan partai pengusung, Gerindra dan PKS, tentu ingin agar penetapan wagub DKI Jakarta sudah final sebelum pelaksanaan pencoblosan," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo saat dihubungi Kompas.com, Minggu (10/3/2019).

Syakir meyakini, para anggota DPRD DKI yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2019 bisa meluangkan waktu mereka untuk menghadiri rapat paripurna pemilihan Wagub DKI.

"Kami percaya, di sela-sela kesibukan tinggi para anggota legislatif yang saat ini menjadi caleg, mereka tetap mampu menyempatkan waktu untuk menyelesaikan urusan Wagub DKI," kata Syakir.

Baca juga: Kemendagri: Tidak Ada Batasan Waktu Pemilihan Wagub DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya mengatakan, pemilihan wagub DKI berpotensi digelar setelah Pemilu 2019.

Sebab, banyak anggota DPRD DKI yang kembali mencalonkan diri dalam Pileg 2019, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

"Tahapannya masih panjang. Sekarang, kan, tahun politik, keganggu semua. Ada yang kampanye, kami, kan, maju (nyaleg) lagi," ujar Prasetio, Rabu (6/3/2019).

Namun, pemilihan wagub melalui mekanisme pemungutan suara (voting) anggota DPRD DKI itu juga bisa saja digelar sebelum pemilu serentak.

Hal itu bergantung pada lobi dua cawagub dan partai pengusungnya kepada anggota DPRD DKI.

Baca juga: Komentar Syaihku soal Pemilihan Wagub DKI Terancam Digelar setelah Pemilu

Lobi itu diperlukan agar anggota Dewan mau menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna pemilihan wagub di tengah kesibukan mereka pada tahun politik.

Sebab, pemilihan wagub baru bisa digelar jika dihadiri 2/3 dari seluruh anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, tidak ada aturan yang mengatur secara khusus soal batasan waktu pemilihan wakil gubernur (wagub), termasuk wagub DKI Jakarta.

Batas waktu itu ditentukan sendiri oleh DPRD DKI Jakarta melalui tata tertib mereka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Megapolitan
Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Megapolitan
Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

Megapolitan
Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Megapolitan
Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Megapolitan
Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Megapolitan
Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Megapolitan
Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Megapolitan
Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Megapolitan
Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Megapolitan
Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Megapolitan
Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X