Warga Sebut Harga Kontrakan dan Tanah di Kampung Pulo Naik Setelah Penggusuran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sewa kontrakan di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur disebut naik setelah penggusuran pada tahun 2015 lalu.

Penggusuran ini dilakukan saat pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaha Purnama dengan tujuan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Sewa kontrakan tersebut naik berkisar dua hingga tiga kali lipat dari sebelumnya.

Salah satu warga Kampung Pulo, Erma (52) mengatakan, sewa kontrakannya naik dari Rp 500 ribu pada tahun 2016, menjadi Rp 750 ribu pasca-penggusuran tersebut.

"Punya saya sih memang enggak terlalu naik banyak dari 500 ribu ke 750 ribu, tapi ada tetangga yang kontrakannya naik dari Rp 300 ribu ke Rp 600 ribu," ucap Erma saat ditemui di rumahnya, Senin (11/3/2019).

Baca juga: Sepelekan Katulampa Siaga 1, Warga Kampung Pulo Merasa Tanggul Bisa Cegah Limpahan Air

Meski demikian, ia menyebut warga sekitar tak keberatan dengan adanya kenaikan itu.

Sebab, sejak penggusuran, area Kali Ciliwung sudah dikeruk dan dipasangi turap sehingga tak sering banjir seperti dulu.

"Ya memang akhirnya jadi lebih baik. Sudah jarang banjir, walaupun mungkin sekarang harganya lebih tinggi," kata dia.

Warga lainnya, Harti (52) juga membenarkan kenaikan sewa kontrakan tersebut.

Ia menyebut beberapa kontrakan kini melampaui harga di atas Rp 1 juta.

"Dulu enggak ada sampai Rp 1 juta begitu, boro-boro deh. Pemilik kontrakan ngasih harga murah. Paling mahal ya Rp 500 ribu," ujarnya.

Menurut Harti, tak mengherankan jika harga sewa tersebut melambung tinggi.

Baca juga: Warga Kampung Pulo Minta Ciliwung Dikeruk, Dinas SDA Akan Bersurat ke BBWSCC

Selain sudah tak sering dilanda banjir, area itu menjadi strategis karena sudah dibuatkan jalan utama.

"Sekarang sudah ada jalan gede itu kan, dan lagi dekat pasar, terminal dan keramaian," ucapnya.

Selain itu, menurut Harti, harga tanah juga turut melambung tinggi.

"Tanah di depan sana, di Gang 5 itu dulu hanya Rp 60 juta harganya, tau enggak sekarang berapa? Sekarang jadi Rp 500 juta," ujarnya.

Harti mengaku tanah-tanah tersebut milik warga yang kini sudah tinggal di Rusunawa Kampung Melayu dan Rusunawa Rawa Bebek.

"Itu milik warga yang sekarang sudah pada pindah ke rusun, tapi tanahnya masih ada dan dijual," tutur Harti.

Senada dengan Erma dan Harti, Mustafa (44) menyebut tak punya pilihan lain selain bertahan di tempat tersebut meski harga sewa naik

"Mau bagaimana mbak, kalau dibilang enak ya enak jarang banjir. Tapi berat di ongkos sewa," ungkap bapak tiga anak ini.

Mustafa yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkot tak bisa pindah karena tempat kerjanya berada di area tersebut.

"Ingin pindah tapi kan saya narik angkot sekitar sini. Anak juga sekolahnya di sekolah-sekolah dekat sini," kata dia.

Diketahui, Kampung Pulo memang menjadi lokasi rawan banjir tahunan akibat luapan dari Kali Ciliwung.

Pada Agustus 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan untuk menggusur sebagian pemukiman di Kampung Pulo untuk kepentingan normalisasi.