Upaya Taufik Golkan Rencana Anies Lepas Saham DKI di Perusahaan Bir

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk didukung organisasi kemasyarakatan (ormas) Jawara Betawi dan Front Pembela Islam (FPI).

Sebagai bentuk dukungan, ormas itu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019) lalu. Massa mendesak Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyetujui rencana Anies menjual total 26,25 persen saham DKI di perusahaan pembuat bir itu.

Prasetio menolak rencana Anies tersebut dengan alasan Delta Djakarta memberikan dividen bagi keuangan daerah.

Baca juga: Taufik Lobi Fraksi DPRD untuk Bahas Penjualan Saham DKI di Perusahaan Bir

Pada hari unjuk rasa itu, para demonstran itu ditemui Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Janji Taufik

Taufik berjanji akan menyampaikan aspirasi massa itu terkait pelepasan saham DKI di Delta Djakarta. Dia berjanji akan berkoordinasi dengan anggota DPRD DKI perwakilan seluruh partai politik.

"Saya akan mengomunikasikan dengan seluruh fraksi di DPRD mulai Senin. Saya akan sampaikan bahwa ada aspirasi masyarakat Jakarta yang memang ingin Jakarta bersih dari barang haram, ada (masyarakat) yang ingin Pemprov DKI tidak ikut dalam produksi minuman keras," kata Taufik

Senin kemarin Taufik menyatakan sudah mulai melobi fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk membahas rencana penjualan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta.

Selain untuk memenuhi janji kepada para demonstran, Taufik dan fraksinya, Fraksi Gerindra DPRD DKI, memang mendukung rencana Anies menjual saham tersebut.

"Saya kan waktu terima teman-teman yang demo, berjanji untuk mengomunikasikan ini pada fraksi-fraksi. Sudah mulai jalan hari ini, saya coba ngobrol-ngobrol," kata Taufik, kemarin.

Menurut dia, beberapa fraksi sudah bersedia untuk membahas rencana penjualan saham yang diajukan Anies itu.

DPRD bahas permohonan Anies

Gubernur Anies diketahui sudah dua kali mengirim surat permohonan persetujuan pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta kepada Prasetio.

Surat pertama dikirim pada 16 Mei 2018 dan surat kedua pada 31 Januari 2019. Namun, surat tersebut hingga kini belum direspons DPRD DKI.

Baca juga: Saat Anies Samakan Dividen Perusahaan Bir dengan Pajak Hotel Alexis...

Taufik menyebutkan, DPRD DKI berencana membahas surat permohonan Anies itu dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pada 13 Maret ini.

Menurut Taufik, surat yang diajukan Anies harus dibahas DPRD DKI Jakarta, bagaimana pun hasilnya nanti.

"Kayaknya hari Rabu rapim. Rapim itu membacakan surat (pengajuan pelepasan saham), nanti keputusannya apa," kata dia.

Taufik meyakini, Prasetio akan bersedia membahas surat permohonan dari Anies. Sebab, rapimgab itu juga digelar atas undangan dari Prasetio.

"Pak Pras juga menurut saya enggak menolak. Rapim itu kan yang ngundang nanti Ketua," kata Taufik.

Pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta merupakan janji kampanye Anies dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Pemprov DKI memiliki saham di Delta Djakarta sejak tahun 1970. Saat ini total jumlah saham itu sebesar 26,25 persen.