KPAI: Angka Pernikahan Dini Lebih Tinggi di Desa

Kompas.com - 12/03/2019, 15:27 WIB
Wakil Ketua KPAI Komisioner Bidang Pengasuhan Rita Pranawati menemui FY, babysitter yang melakukan penganiayaan terhadap balita yang diasuhnya di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (2/2/2018). Kompas.com/David Oliver PurbaWakil Ketua KPAI Komisioner Bidang Pengasuhan Rita Pranawati menemui FY, babysitter yang melakukan penganiayaan terhadap balita yang diasuhnya di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (2/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menyebutkan, perkawinan anak lebih rentan terjadi di daerah atau desa dibandingkan di kota.

Hal ini lantaran budaya atau kultur di daerah masih terkesan memaklumi adanya perkawinan anak.

"Angka pernikahan dini lebih tinggi terjadi di kampung (daerah). Progres yang digagas pemerintah sudah cukup banyak, tapi pengaplikasiannya cukup terbatas karena tak bisa diterapkan sendiri oleh pemerintah," ucap Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Berdasarkan data prevalensi pernikahan anak berdasarkan provinsi pada tahun 2016, Sulawesi Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah pernikahan dini perempuan berusia di bawah 18 tahun sebanyak 34,22 persen.

Baca juga: Bahaya dan Ancaman Buruk di Balik Perkawinan Anak

Posisi kedua diduduki oleh Kalimantan Selatan dengan 33,68 persen, kemudian Kalimantan Tengah sebanyak 33,56 persen.

Rita menuturkan, KPAI saat ini berupaya menekan angka perkawinan anak di daerah.

Salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada ujung tombak penentu pernikahan anak seperti keluarga, tokoh agama, hingga kepala desa.

"Pertama tentu keluarga, tapi keluarga dengan tokoh masyarakat dan agama. Karena kuncinya di situ (daerah), mengawinkan itu mesti ke tokoh agama apa pun agamanya. Jadi, tokoh agama adalah kunci sentral bagaimana menjadi pernikahan anak," kata dia.

"Lalu kepala desa, karena sering kali terjadi pemalsuan identitas (untuk perkawinan anak)," lanjutnya.

Menurutnya, KPAI perlu bersinergi dengan lembaga dan kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan semua lembaga terkait untuk bisa turun ke daerah.

"Intinya semua stakeholder harus terlibat dan kami berupaya untuk itu," tutur Rita.

Baca juga: Yogyakarta Provinsi dengan Tingkat Perkawinan Anak Paling Rendah

Adapun saat ini, solusi untuk mencegah perkawinan anak adalah dengan merevisi batas umur anak sebagai syarat menikah yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 7 ayat 1 UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak.

Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Bertemu Skateboarder: Tidak Ada Larangan Bermain Skateboard di Trotoar Jakarta

Anies Bertemu Skateboarder: Tidak Ada Larangan Bermain Skateboard di Trotoar Jakarta

Megapolitan
UPDATE 4 Maret: Bertambah 104 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 4 Maret: Bertambah 104 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

Megapolitan
Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Megapolitan
Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Megapolitan
Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Megapolitan
Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Megapolitan
Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Megapolitan
Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Megapolitan
Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Megapolitan
10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

Megapolitan
Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X