Kompas.com - 12/03/2019, 15:27 WIB
Wakil Ketua KPAI Komisioner Bidang Pengasuhan Rita Pranawati menemui FY, babysitter yang melakukan penganiayaan terhadap balita yang diasuhnya di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (2/2/2018). Kompas.com/David Oliver PurbaWakil Ketua KPAI Komisioner Bidang Pengasuhan Rita Pranawati menemui FY, babysitter yang melakukan penganiayaan terhadap balita yang diasuhnya di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (2/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, perkawinan anak lebih rentan terjadi di daerah atau desa dibandingkan di kota.

Hal ini lantaran budaya atau kultur di daerah masih terkesan memaklumi adanya perkawinan anak.

"Angka pernikahan dini lebih tinggi terjadi di kampung (daerah). Progres yang digagas pemerintah sudah cukup banyak, tapi pengaplikasiannya cukup terbatas karena tak bisa diterapkan sendiri oleh pemerintah," ucap Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Berdasarkan data prevalensi pernikahan anak berdasarkan provinsi pada tahun 2016, Sulawesi Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah pernikahan dini perempuan berusia di bawah 18 tahun sebanyak 34,22 persen.

Baca juga: Bahaya dan Ancaman Buruk di Balik Perkawinan Anak

Posisi kedua diduduki oleh Kalimantan Selatan dengan 33,68 persen, kemudian Kalimantan Tengah sebanyak 33,56 persen.

Rita menuturkan, KPAI saat ini berupaya menekan angka perkawinan anak di daerah.

Salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada ujung tombak penentu pernikahan anak seperti keluarga, tokoh agama, hingga kepala desa.

"Pertama tentu keluarga, tapi keluarga dengan tokoh masyarakat dan agama. Karena kuncinya di situ (daerah), mengawinkan itu mesti ke tokoh agama apa pun agamanya. Jadi, tokoh agama adalah kunci sentral bagaimana menjadi pernikahan anak," kata dia.

"Lalu kepala desa, karena sering kali terjadi pemalsuan identitas (untuk perkawinan anak)," lanjutnya.

Menurutnya, KPAI perlu bersinergi dengan lembaga dan kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan semua lembaga terkait untuk bisa turun ke daerah.

"Intinya semua stakeholder harus terlibat dan kami berupaya untuk itu," tutur Rita.

Baca juga: Yogyakarta Provinsi dengan Tingkat Perkawinan Anak Paling Rendah

Adapun saat ini, solusi untuk mencegah perkawinan anak adalah dengan merevisi batas umur anak sebagai syarat menikah yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 7 ayat 1 UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak.

Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Rizieq Kesal Saat JPU Potong Pernyataannya: Ini Menyangkut Nasib Saya!

Megapolitan
Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Tugu Pamulang Berupa Rangka Besi dan Kubah Habiskan Dana Rp 300 Juta

Megapolitan
Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Rekomendasi DPRD DKI soal Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Padamkan Api, Petugas Masuk ke Gedung Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Imbauan Pemprov DKI Jakarta Soal Ibadah Selama Ramadhan 2021: Kajian 15 Menit di Masjid, Tadarus di Rumah

Megapolitan
Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang Jakarta Ditargetkan Rampung Mei

Megapolitan
Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Warga Pengantar 2 Lansia yang Divaksinasi Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Megapolitan
DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

DKI Jakarta Kebut Pembahasan Revisi Perda Tata Ruang

Megapolitan
Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Berkerumun Tonton Kebakaran di Pasar Minggu, Warga Diminta Menjauh

Megapolitan
[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

[Update 12 April]: DKI Tambah 692 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Ingatkan Warga Bawa Sajadah Sendiri Saat Tarawih di Masjid

Wali Kota Jakbar Ingatkan Warga Bawa Sajadah Sendiri Saat Tarawih di Masjid

Megapolitan
Langgar Kode Etik, Ketua PN Jakarta Barat Diberi Sanksi Ringan

Langgar Kode Etik, Ketua PN Jakarta Barat Diberi Sanksi Ringan

Megapolitan
Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Update 12 April: Tangsel Kembali Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
Harga Bahan Pokok Naik pada Awal Ramadhan, Pemprov DKI: Stok Aman, Tak Usah Panic Buying

Harga Bahan Pokok Naik pada Awal Ramadhan, Pemprov DKI: Stok Aman, Tak Usah Panic Buying

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X