KPAI: 95 Persen Perkawinan Anak Dilakukan secara Non-konstitusional

Kompas.com - 12/03/2019, 16:06 WIB
Wakil Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati Reza JurnalistonWakil Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menyebut, hanya ada 5 persen dari perkawinan usia anak yang dilakukan secara resmi atau melalui jalur konstitusional.

Hal ini berdasarkan data dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2) pada 2019 yang menunjukkan selama tahun 2016 ada 11.948 anak yang mengajukan pernikahan ke Pengadilan Agama, namun hanya 156 yang nikah dan mengajukan secara konstitusional ke Pengadilan Negeri.

Pada 2017, ada 13.105 pengajuan ke Pengadilan Agama dan hanya 133 yang mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Begitu pun dengan tahun 2018, sebanyak 10.976 anak mengajukan pernikahan ke Pengadilan Agama namun hanya 148 yang mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Baca juga: Bahaya dan Ancaman Buruk di Balik Perkawinan Anak

"Ini menunjukkan bahwa hanya 5 persen saja perkawinan usia anak yang menempuh jalur formal melalui proses pengajuan dispensasi perkawinan," ucap Rita di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Dengan begitu, diperkirakan 95 persen perkawinan anak dilakukan melalui jalur non konstitusional, seperti menikah siri, tidak mencatat perkawinan, dan sebagian diduga melakukan mark up (penggelembungan) umur anak melalui dokumen resmi kependudukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Usia ideal menikah itu 21 tahun untuk tanpa izin orangtua. Umur 19 itu pakai izin orangtua dan di bawah itu harus pakai dispensasi. Pertama, untuk dispensasi itu konteksnya darurat. Tapi tidak semua harus diterima," kata dia.

Rita menuturkan, seharusnya dispensasi hanya diajukan ketika kondisi benar-benar darurat. Namun dispensasi bukanlah jalan untuk melakukan perkawinan anak.

"Dispensasi menurut saya sebagai emergency exit kayak di pesawat terbang. Itu hanya dipakai darurat. Makanya kemudian kami dengan Mahkamah Agung sedang membuat aturan, misalnya harapannya kalau ada persidangan itu anaknya dihadirkan dengan cara persidangan anak," tuturnya.

Baca juga: Yogyakarta Provinsi dengan Tingkat Perkawinan Anak Paling Rendah

Ia pun berharap agar Kementerian Agama segera menindaklanjuti merevisi batas umur anak sebagai syarat menikah yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 7 ayat 1 UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak.

Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di Rumah Sakit

Korban Penembakan di Taman Sari Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Produksi Tembakau Sintetis, Perempuan Ini Ditangkap Polisi

Produksi Tembakau Sintetis, Perempuan Ini Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kurir Sabu-sabu Ditangkap Polisi di Karawaci Tangerang

Kurir Sabu-sabu Ditangkap Polisi di Karawaci Tangerang

Megapolitan
Diduga Intimidasi Jurnalis, Kadispora Tangsel Mengaku Emosi

Diduga Intimidasi Jurnalis, Kadispora Tangsel Mengaku Emosi

Megapolitan
Setuju Tarif Parkir Naik, Pengamat: Indonesia Sudah Lama Jadi Surga Parkir

Setuju Tarif Parkir Naik, Pengamat: Indonesia Sudah Lama Jadi Surga Parkir

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Megapolitan
Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Megapolitan
Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Megapolitan
Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Megapolitan
Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Megapolitan
Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Megapolitan
Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Megapolitan
Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Megapolitan
Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X