Kompas.com - 12/03/2019, 16:06 WIB
Wakil Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati Reza JurnalistonWakil Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menyebut, hanya ada 5 persen dari perkawinan usia anak yang dilakukan secara resmi atau melalui jalur konstitusional.

Hal ini berdasarkan data dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2) pada 2019 yang menunjukkan selama tahun 2016 ada 11.948 anak yang mengajukan pernikahan ke Pengadilan Agama, namun hanya 156 yang nikah dan mengajukan secara konstitusional ke Pengadilan Negeri.

Pada 2017, ada 13.105 pengajuan ke Pengadilan Agama dan hanya 133 yang mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Begitu pun dengan tahun 2018, sebanyak 10.976 anak mengajukan pernikahan ke Pengadilan Agama namun hanya 148 yang mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Baca juga: Bahaya dan Ancaman Buruk di Balik Perkawinan Anak

"Ini menunjukkan bahwa hanya 5 persen saja perkawinan usia anak yang menempuh jalur formal melalui proses pengajuan dispensasi perkawinan," ucap Rita di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Dengan begitu, diperkirakan 95 persen perkawinan anak dilakukan melalui jalur non konstitusional, seperti menikah siri, tidak mencatat perkawinan, dan sebagian diduga melakukan mark up (penggelembungan) umur anak melalui dokumen resmi kependudukan.

"Usia ideal menikah itu 21 tahun untuk tanpa izin orangtua. Umur 19 itu pakai izin orangtua dan di bawah itu harus pakai dispensasi. Pertama, untuk dispensasi itu konteksnya darurat. Tapi tidak semua harus diterima," kata dia.

Rita menuturkan, seharusnya dispensasi hanya diajukan ketika kondisi benar-benar darurat. Namun dispensasi bukanlah jalan untuk melakukan perkawinan anak.

"Dispensasi menurut saya sebagai emergency exit kayak di pesawat terbang. Itu hanya dipakai darurat. Makanya kemudian kami dengan Mahkamah Agung sedang membuat aturan, misalnya harapannya kalau ada persidangan itu anaknya dihadirkan dengan cara persidangan anak," tuturnya.

Baca juga: Yogyakarta Provinsi dengan Tingkat Perkawinan Anak Paling Rendah

Ia pun berharap agar Kementerian Agama segera menindaklanjuti merevisi batas umur anak sebagai syarat menikah yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 7 ayat 1 UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak.

Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengemudi Mobil Jadi Korban Pelemparan Batu di Kebayoran Lama

Pengemudi Mobil Jadi Korban Pelemparan Batu di Kebayoran Lama

Megapolitan
Sakit Hati Dipecat, Pelaku Rampok Alfamart di Senen sambil Curhat ke Korban yang Disandera

Sakit Hati Dipecat, Pelaku Rampok Alfamart di Senen sambil Curhat ke Korban yang Disandera

Megapolitan
Anak Disabilitas Dicabuli Tetangga hingga Trauma Tiap Dengar Ketukan Pintu

Anak Disabilitas Dicabuli Tetangga hingga Trauma Tiap Dengar Ketukan Pintu

Megapolitan
Dugaan Pembunuhan di Bekasi, Jasad Pria dengan Luka Sayatan Ditemukan Dalam Bangunan Kosong

Dugaan Pembunuhan di Bekasi, Jasad Pria dengan Luka Sayatan Ditemukan Dalam Bangunan Kosong

Megapolitan
Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Kekhawatiran Euforia dan Longgar Kewaspadaan

Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Kekhawatiran Euforia dan Longgar Kewaspadaan

Megapolitan
Kasus Kekerasan terhadap Anak di Serpong, Korban Dipukuli dan Dianiaya

Kasus Kekerasan terhadap Anak di Serpong, Korban Dipukuli dan Dianiaya

Megapolitan
Warga Bekasi Telanjur Nyaman Pakai Masker, Plt Wali Kota: Karena Udaranya Agak Kotor

Warga Bekasi Telanjur Nyaman Pakai Masker, Plt Wali Kota: Karena Udaranya Agak Kotor

Megapolitan
Permukiman Tergenang hingga Pohon Tumbang Saat Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Tangerang

Permukiman Tergenang hingga Pohon Tumbang Saat Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Tangerang

Megapolitan
Jenazah Pria Diduga ODGJ Ditemukan di Muaragembong Bekasi

Jenazah Pria Diduga ODGJ Ditemukan di Muaragembong Bekasi

Megapolitan
Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Pelaku Rekam Video Pakai Ponsel Korban

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Pelaku Rekam Video Pakai Ponsel Korban

Megapolitan
Update 18 Mei: Tambah 12 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 60 Pasien Masih Dirawat

Update 18 Mei: Tambah 12 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 60 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Update 18 Mei: Bertambah 17, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 84.232

Update 18 Mei: Bertambah 17, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 84.232

Megapolitan
Kisah Tragis Eno Farihah Diperkosa dan Dibunuh dengan Pacul, Salah Satu Pelakunya Masih Remaja (1)

Kisah Tragis Eno Farihah Diperkosa dan Dibunuh dengan Pacul, Salah Satu Pelakunya Masih Remaja (1)

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG: Potensi Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel, Jaktim, dan Bodebek

Peringatan Dini BMKG: Potensi Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel, Jaktim, dan Bodebek

Megapolitan
Pemkot Tangsel Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Hepatitis Akut

Pemkot Tangsel Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Hepatitis Akut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.