Kompas.com - 13/03/2019, 06:29 WIB
Ratna Sarumpaet saat memberi keterangan kepada wartawan sebelum kembali dibawa ke Rutan Polda Metro Jaya, Selasa (12/3/2019). Ratna merupakan terdakwa dalam kasus penyebaran hoaks.  KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARIRatna Sarumpaet saat memberi keterangan kepada wartawan sebelum kembali dibawa ke Rutan Polda Metro Jaya, Selasa (12/3/2019). Ratna merupakan terdakwa dalam kasus penyebaran hoaks.

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa pada persidangan kasus penyebaran hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet meminta majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang dilayangkan kuasa hukum terdakwa. Jaksa menilai, eksepsi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa sudah melampaui batas ruang lingkup eksepsi.

"Sudah melampaui batas ruang lingkup eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP atau dengan kata lain sudah di luar pokok materi eksepsi dan telah masuk dalam pokok materi perkara," kata jaksa Daru Tri Sadono dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet Yakin Eksepsinya Akan Diterima Hakim

Salah satu contoh materi eksepsi yang masuk dalam pokok materi perkara adalah pernyataan kuasa hukum yang menganggap keonaran tidak terjadi akibat penyebaran berita bohong yang disampaikan Ratna.

Menurut jaksa, hal itu terlalu dini atau prematur untuk dimasukkan dalam materi eksepsi. Jaksa menilai, dakwaan itulah yang nantinya mesti dibuktikan dalam persidangan.

"Masalah benar atau tidaknya telah terjadi keonaran akibat perbuatan terdakwa itulah yang akan diuji dalam persidangan ini dengan memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lain," ujar Daru.

Baca juga: Ingin Kembali Ajukan Tahanan Kota, Ratna Sarumpaet Sebut Fahri Hamzah Jadi Penjamin

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sidang lanjutan perkara itu akan kembali digelar Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan putusan sela hakim terkait eksepsi yang diajukan.

Salah satu kuasa hukum Ratna, Desmihardi, meyakini nota keberatan atau eksepsinya akan diterima majelis hakim.

"Kami yakin (eksepsi diterima), ya karena dakwaan itu tidak sesuai dengan Pasal 143 Ayat 2 huruf B," kata Desmihardi.

Saat menanggapi jaksa yang menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan terlalu prematur, Desmihardi menyatakan hal itu tak masalah. Menurut dia, perbedaan pandangan antara kuasa hukum dan jaksa adalah hal yang lumrah dalam persidangan.

"Makanya nanti akan dipertimbangkan oleh majelis hakim, apakah dakwaan ini sudah sesuai dengan Pasal 143 itu," ujar Desmihardi.

Dalam sidang pembacaan eksepsi pekan lalu, tim pengacara Ratna menilai jaksa telah membuat kekeliruan dalam surat dakwaan terhadap klien mereka. Surat dakwaan jaksa itu dinilai telah merugikan Ratna dan menyesatkan hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

Ratna didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Kucurkan 'Uang Lelah' Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Pemkot Depok Kucurkan "Uang Lelah" Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

Megapolitan
Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Megapolitan
Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: “Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental”

Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: “Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental”

Megapolitan
Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Megapolitan
Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Megapolitan
Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Megapolitan
Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.