Kompas.com - 13/03/2019, 17:52 WIB
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin menjual saham perusahaan bir PT Delta Djakarta tanpa kajian terlebih dahulu.

Kata Bestari, penjualan saham milik daerah tak sama dengan mengelola warung.

"Ini kan perlu, Pak. Kita mengelola negara, bukan warung. Ini keputusan akhir bentuknya seperti apa, ini belum," ujar Bestari di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Menurut Bestari, kajian itu diperlukan untuk meyakinkan pihaknya bahwa penjualan saham memang diperlukan. Bestari tak ingin Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta mengambil langkah yang salah.

Baca juga: Anies: Penjualan Saham PT Delta Djakarta Tak Perlu Kajian, Rumit

"Kan mendirikan satu perusahaan dan memberhentikan harus jelas. Nah harus ada kajian akademiknya. Apa ini yang menyebabkan itu jadi terang benderang baru masyarakat kita sampaikan. Jauh lebih mudah ketimbang sekarang tebak-tebak buah manggis," kata Bestari.

Bestari mengaku ia sendiri bahkan belum memahami alasan Anies ingin menjual saham perusahaan bir. Untuk itu, ia berharap Anies mau membahas persoalan ini bersama DPRD alih-alih langsung mengambil keputusan akan menjual.

"Jangan sampai nanti di belakang hari maladministrasi dikarenakan tidak ada pembahasan, ini urusannya dengan hukum," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan keinginannya menjual saham PT Delta Djakarta, perusahaan produsen bir, tak memerlukan kajian.

"Kan sudah jelas, enggak perlu kajian, rumit," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Anies mengatakan, keinginan menjual saham perusahaan bir berangkat dari prinsip sederhana. Prinsip yang dimaksud yakni badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah harusnya yang bersifat membangun.

Baca juga: Minta Persetujuan Pelepasan Saham di Delta Djakarta, Anies 2 Kali Surati DPRD

Adapun PT Delta Djakarta berawal dari perusahaan bernama Archipel Brouwerij NV milik pengusaha Jerman yang didirikan pada 1932. Perusahaan itu kemudian dibeli pengusaha Belanda dan berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij.

Saham perusahaan itu kemudian diserahkan ke Pemprov DKI pada 1967, pada masa Gubernur Ali Sadikin, sesuai Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 dan kemudian berganti nama menjadi PT Delta Djakarta.

Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta Djakarta Tbk sebesar 26,25 persen. Rata-rata tiap tahunnya, PT Delta Djakarta menyumbang dividen Rp 38 miliar ke Pemprov DKI Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Megapolitan
Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Megapolitan
Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Megapolitan
Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Megapolitan
Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Megapolitan
Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Megapolitan
Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Ditinggal Mudik Pemilik, 2 Gudang Plastik di Cakung Hangus Terbakar

Ditinggal Mudik Pemilik, 2 Gudang Plastik di Cakung Hangus Terbakar

Megapolitan
Pengamat: Pertemuan Anies-AHY Bagian dari Penjajakan Pilpres 2024

Pengamat: Pertemuan Anies-AHY Bagian dari Penjajakan Pilpres 2024

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik di GT Cikarang Barat, Pemudik Pakai Truk Sayur hingga Protes Pekerja

Hari Pertama Larangan Mudik di GT Cikarang Barat, Pemudik Pakai Truk Sayur hingga Protes Pekerja

Megapolitan
Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Dicuri, Peserta Laporkan Dugaan Penipuan

Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Dicuri, Peserta Laporkan Dugaan Penipuan

Megapolitan
Rizieq Shihab Curhat ke Majelis Hakim Saat Sidang Kasus Kerumunan, Mengaku Kelelahan dan Kepanasan di Penjara

Rizieq Shihab Curhat ke Majelis Hakim Saat Sidang Kasus Kerumunan, Mengaku Kelelahan dan Kepanasan di Penjara

Megapolitan
Nekat Mudik Naik Ambulans, Lima Warga Diputar Balik Petugas di Bekasi

Nekat Mudik Naik Ambulans, Lima Warga Diputar Balik Petugas di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X