Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI dan DPRD Belum Sepakat, Pembahasan Tarif MRT Kembali Ditunda

Kompas.com - 13/03/2019, 20:13 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pembahasan tarif moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT) antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD lagi-lagi ditunda.

Sebab, Pemprov DKI baru menyampaikan kajian tarif sehari sebelumnya atau pada Selasa (12/3/2019).

Pimpinan rapat Mohamad Taufik meminta rapat ditunda setelah seluruh anggota dewan, khususnya Komisi C mendalami hasil kajian Pemprov DKI.

Baca juga: DPRD Belum Tetapkan Subsidi, Tarif MRT dan LRT Tidak Jelas

"Seluruh bahan berikan ke dewan sebagai bagian yang akan didiskusikan di depan, sehingga kita dapat ilmunya dan keputusan tidak merugikan masyarakat," kata Taufik dalam rapat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Menurut Taufik, pihaknya perlu memikirkan APBD yang dibebankan untuk subsidi tarif MRT dan LRT. 

Pihaknya tak mengkhawatirkan pembahasan tarif makin molor. 

Baca juga: Tentukan Tarif MRT, Pemprov DKI Perhitungkan Integrasi Antarmoda

"Saya kira, kan, sekarang masih dalam tahap uji coba," ujarnya. 

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Gembong berharap DPRD dan Pemprov DKI bisa langsung mencapai kesepakatan tarif pada rapat berikutnya. 

Baca juga: Sebelum Umumkan Tarif MRT, Pemprov DKI Konsultasi ke DPRD

"Kalau rapat masih kosongan begini enggak clear juga, coba berikan kajiannya sehingga rapat berikutnya langsung dibahas," ujar Gembong.

Sebelumnya, rapat gabungan pembahasan tarif MRT dan LRT antara Komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta ditunda karena belum mencapai kesepakatan, Selasa.

Pemprov DKI sebelumnya mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Baca juga: Anies: Tarif MRT Sudah Final, Tinggal Pengumuman Saja...

Sementara untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com