Pemprov DKI Belum Jalankan Sistem Perizinan "Online" Pemerintah Pusat

Kompas.com - 14/03/2019, 14:29 WIB
Bidik layar situs Online Single Submission (OSS). Bidik layar situs Online Single Submission (OSS).Bidik layar situs Online Single Submission (OSS).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan, Pemprov DKI hingga saat ini belum menjalankan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang digagas pemerintah pusat.

Sebab, Pemprov DKI masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengintegrasikan OSS dengan sistem perizinan digital milik Pemprov DKI, yaitu JakEVO.

"Koordinasi tersebut masih terus berjalan sampai dengan hari ini, sehingga kami belum mengimplementasikan OSS di Provinsi DKI Jakarta," ujar Benni melalui keterangan tertulis, Kamis (14/3/2019).

Benni menjelaskan, integrasi OSS dengan JakEVO diperlukan agar warga yang sudah mengajukan perizinan melalui JakEVO tidak mengulang kembali proses perizinan yang sama saat menggunakan OSS.

Baca juga: Di Istana, Anies Kritik Sistem Perizinan Online Pemerintah Pusat

"JakEVO memiliki fitur folder berkas sehingga pemohon tidak perlu berulang kali unggah berkas persyaratan untuk izin yang berbeda," kata dia.

Menurut Benni, butuh waktu untuk mengintegrasikan OSS dan JakEVO mengingat JakEVO sudah memiliki database perizinan/non-perizinan dan pemohon izin/non-izin yang cukup banyak.

Benni memastikan JakEVO bukan untuk menyaingi OSS. Apalagi, JakEVO sudah diluncurkan sebelum OSS.

Pemprov DKI justru mendukung kemudahan izin berusaha dan berinvestasi yang dibangun pemerintah pusat, termasuk upaya untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.

"Hadirnya JakEVO sebagai sistem perizinan melalui platform elektronik atau pelayanan online bukan dibuat untuk menyaingi OSS," ucap Benni.

JakEVO dan situs pelayanan.jakarta.go.id, lanjut Benni, saat ini melayani 269 jenis izin/non izin di bawah kewenangan DPMPTSP DKI Jakarta.

JakEVO juga dilengkapi fitur peta digital sehingga sudah terintegrasi dengan tata ruang Ibu Kota. Fitur ini berfungsi untuk melegalkan kegiatan usaha sekaligus mengendalikan tata ruang Jakarta.

"JakEVO sudah dilengkapi fitur peta digital yang telah disesuaikan dengan rencana detail tata ruang (RDTR) di mana izin yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang tidak akan terbit," tutur Benni.

"Fitur tersebut yang saat ini sedang berusaha diintegrasikan dengan sistem OSS," tambahnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyebut akan mengintegrasikan OSS dengan JakEVO.

OSS akan menjadi aplikasi yang digunakan masyarakat untuk mengajukan perizinan, sementara JakEVO digunakan untuk memproses perizinan yang diajukan.

"Kemarin disepakati masuknya lewat OSS, dari OSS kemudian langsung ke JakEVO, diproses JakEVO, kemudian keluar izinnya. Enggak (tumpang tindih), justru disinkronkan jadi satu," ujar Anies di Condet, Jakarta Timur.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

Megapolitan
Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X