Polemik TPA Burangkeng, Aksi Tutup Paksa hingga Harapan Warga

Kompas.com - 15/03/2019, 15:12 WIB
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin (25/2/2019).KOMPAS.com/DEAN PAHREVI Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin (25/2/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Warga Desa Burangkeng memutuskan tetap bertahan menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng meski Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana membuka paksa TPA agar sampah bisa dibuang.

Hal itu disampaikan Ali Gunawan selaku Ketua Tim 17 perwakilan warga Desa Burangkeng saat unjuk rasa di TPA Burangkeng, Jumat (15/3/2019).

"Karena belum ada kejelasan masalah kompensasi, ya kita sampaikan ke warga bahwa besok katanya mau buka (paksa dari Pemkab Bekasi). Nah warga berusaha tetap menutup walau nanti ada buka paksa. Kita tetap bertahan kalau belum ada kejelasan mengenai masalah kompensasi," kata Ali di TPA Burangkeng, Jumat.

Baca juga: Tolak Buka Paksa TPA, Warga Desa Burangkeng Kembali Unjuk Rasa

Adapun warga menuntut kompensasi berupa uang kepada Pemkab Bekasi. Namun hal itu tidak bisa direalisasikan Pemkab Bekasi karena bukan sebuah kewajiban dan sudah tertuang pada Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Sebagai gantinya, Pemkab menyatakan siap merealisasikan segala tuntutan warga dimulai dari perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan lainnya.

Namun hal itu tidak membuat warga puas, warga tetap ngotot meminta kompensasi berupa uang kepada Pemkab Bekasi.

"Mulai dari infrastruktur, kesehatan, kalau yang lain itu kami anggap itu kewajiban. Karena ada aspirasi begini, cuma lebih dipercepat aja gitu (realisasinya). Sementara aspirasi warga yang dituntut kan masalah kompensasi (uang)," ujar Ali.

Suasana unjuk rasa warga Desa Burangkeng di TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jumat (15/3/2019).KOMPAS.com/DEAN PAHREVI Suasana unjuk rasa warga Desa Burangkeng di TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jumat (15/3/2019).

Hingga kini, belum ada titik temu antara Pemkab Bekasi dengan warga Desa Burangkeng terkait polemik TPA Burangkeng. Asisten Daerah (Asda) III, Suhup mengatakan, saat ini pihaknya sedang menjalani rapat internal membahas tuntutan warga Desa Burangkeng beserta solusinya.

"Ini lagi kita bicarakan," singkat Suhup.

Sampah menumpuk

Akibat dari penutupan TPA itu, sampah menumpuk di sejumlah titik seperti pasar dan perumahan warga.

Baca juga: Wajibkah Pemkab Bekasi Beri Kompensasi Uang kepada Warga Desa Burangkeng?

Seperti di Pasar Setu, sampah sayuran dan plastik nampak menumpuk di area parkir kendaraan Pasar Setu. Sampah juga terlihat menumpuk di sejumlah sudut pasar seperti pinggir jalan, serta di dekat area pedagang. Bau sampah menyengat pun tercium di sekitar pasar.

Menanggapi hal itu, Ali sebagai perwakilan warga membiarkan hal itu terjadi agar Pemkab Bekasi segera memberikan kompensasi berupa uang.

"Kita sudah biasa di sini, warga lain di luar Kabupaten Bekasi kan bisa merasakan apa yang kita rasakan seperti ini, yaa baunya seperti apa. Mereka baru beberapa hari, kita kan sudah puluhan tahun," ujar Ali.

Jalan akses bagi truk sampah menuju TPA Burangkeng digembok warga Desa Burangkeng, Kamis (14/3/2019). Mereka menuntut Pemkab Bekasi membayar kompensasi  terkait keberadaan TPA itu.KOMPAS.com/DEAN PAHREVI Jalan akses bagi truk sampah menuju TPA Burangkeng digembok warga Desa Burangkeng, Kamis (14/3/2019). Mereka menuntut Pemkab Bekasi membayar kompensasi terkait keberadaan TPA itu.

Sariyah, warga RW 01 Desa Burangkeng mengatakan, sampah di rumahnya juga tidak dibuang ke TPA karena ditutup. Namun hal itu tidak masalah baginya, karena ada atau tidak ada sampah, dirinya biasa merasakan bau sampah.

"Ya kita tinggal buang dekat rumah juga enggak masalah kan kita dekat TPA tempat sampahnya. Sama aja baunya, Mas," ujar Sariyah.

Baca juga: Warga Sekitar TPA Burangkeng Tuntut Kompensasi Rp 270 Ribu Per KK

Harapan warga

Tuntutan warga Desa Burangkeng agar Pemkab Bekasi memberikan perhatian khusus pun sudah dilakukan bertahun-tahun. Namun hal itu tak pernah ditanggapi Pemkab Bekasi.

Sariyah mengatakan, dirinya berharap Pemkab Bekasi bisa merealisasikan kemauan warga terkait pemberian kompensasi berupa uang Rp 270 ribu per KK.

Tampak sampah menumpuk di Pasar Setu, Kabupaten Bekasi akibat TPA Burangkeng yang ditutup warga, Jumat (8/3/2019).KOMPAS.com/DEAN PAHREVI Tampak sampah menumpuk di Pasar Setu, Kabupaten Bekasi akibat TPA Burangkeng yang ditutup warga, Jumat (8/3/2019).
Menurut dia, kompensasi itu bisa sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang hidup berdampingan dengan TPA.

"Dari saya kecil TPA sudah ada, cuma enggak kayak gunung begini. Makin lama makin menggunung dan baunya makin parah. Saya setuju kalau warga tuntut kompensasi uang itu. Lumayan, Mas buat beli kebutuhan, kaya obat nyamuk itu kan perlu, biar enggak ada lalat juga," ujar Sariyah.

Hal senada juga dikatakan Tuti, warga RW 01. Dia mengatakan, sudah cukup lama warga merasakan bau sampah tapi tanpa ada perhatian yang lebih dari Pemkab Bekasi. Menurutnya wajar jika warga Desa Burangkeng unjuk rasa dan menuntut kompensasi berupa uang.

"Saya setuju sekali lah, kita ini sudah lama enggak diperhatiin sama pemerintah. Hidup dengan sampah, tapi TPA-nya tuh liat enggak tertata, kita tetap minta kompensasi uang jika tidak ya tetap ditutup ini TPA," tutur Tuti.



Terkini Lainnya

Bandara Internasional Yogyakarta Kantongi Sertifikat Bandar Udara dan Siap Beroperasi

Bandara Internasional Yogyakarta Kantongi Sertifikat Bandar Udara dan Siap Beroperasi

Regional
Penumpang KRL Keluhkan Stasiun Kebayoran Gelap

Penumpang KRL Keluhkan Stasiun Kebayoran Gelap

Megapolitan
Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Hubungannya dengan Anggota BPN

Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Hubungannya dengan Anggota BPN

Nasional
Kecapekan, Satu Petugas KPPS Keguguran dan 1 Anggota Linmas Meninggal

Kecapekan, Satu Petugas KPPS Keguguran dan 1 Anggota Linmas Meninggal

Regional
Pengebom Hotel di Sri Lanka adalah Anak Seorang Pedagang Kaya

Pengebom Hotel di Sri Lanka adalah Anak Seorang Pedagang Kaya

Internasional
Kapolda Metro Jaya Imbau Pihak yang Tak Puas dengan Hasil Pemilu agar Tak Gunakan Langkah Inkonstitusional

Kapolda Metro Jaya Imbau Pihak yang Tak Puas dengan Hasil Pemilu agar Tak Gunakan Langkah Inkonstitusional

Megapolitan
Sandiaga Bertemu 5 Sekjen Parpol Koalisi, Bahas Dugaaan Kecurangan di Pilpres

Sandiaga Bertemu 5 Sekjen Parpol Koalisi, Bahas Dugaaan Kecurangan di Pilpres

Nasional
Keluarga Ceritakan Kronologi Tewasnya Anggota FBR dalam Kericuhan Daan Mogot

Keluarga Ceritakan Kronologi Tewasnya Anggota FBR dalam Kericuhan Daan Mogot

Megapolitan
Akhir April, Pra-Uji Coba Bus Listrik di Jakarta

Akhir April, Pra-Uji Coba Bus Listrik di Jakarta

Megapolitan
Triennial Seni Grafis Indonesia VI, Memacu Kemajuan Dunia Seni Grafis

Triennial Seni Grafis Indonesia VI, Memacu Kemajuan Dunia Seni Grafis

Edukasi
Dua Petugas Panwas di NTT Gugur saat Awasi Pemilu 2019

Dua Petugas Panwas di NTT Gugur saat Awasi Pemilu 2019

Regional
Anies Revisi Pergub Pembebasan PBB, Apa Alasannya?

Anies Revisi Pergub Pembebasan PBB, Apa Alasannya?

Megapolitan
Jadi Tersangka, Sofyan Basir Diduga Menerima Janji Fee Terkait Proyek PLTU Riau-1

Jadi Tersangka, Sofyan Basir Diduga Menerima Janji Fee Terkait Proyek PLTU Riau-1

Nasional
Golkar Babel Laporkan Dugaan Manipulasi Data Pemilu ke Bawaslu

Golkar Babel Laporkan Dugaan Manipulasi Data Pemilu ke Bawaslu

Regional
Selandia Baru: Belum Ada Intelijen Hubungan Serangan Bom Sri Lanka dengan Teror Christchurch

Selandia Baru: Belum Ada Intelijen Hubungan Serangan Bom Sri Lanka dengan Teror Christchurch

Internasional

Close Ads X