Polemik TPA Burangkeng, Pemkab Bekasi Tawarkan Opsi Kompensasi Lewat Dana Desa

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi menawarkan opsi lain kepada warga Desa Burangkeng terkait polemik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.

Adapum warga Desa Burangkeng menuntut Pemkab Bekasi memberikan kompensasi berupa uang sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Bantargebang, Kota Bekasi.

Asisten Daerah (Asda) III Kabupaten Bekasi, Suhup mengatakan, opsi tersebut ialah pemberian anggaran melalui dana desa dari Pemkab Bekasi. Jadi anggaran akan dimasukkan ke kas Desa Burangkeng untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Burangkeng.

"Melalui alokasi dana desa. Nanti uangnya kita masukin (ke kas desa), cuma enggak ke masyarakatnya, tidak bisa diberikan secara tunai. Tetapi bentuk kegiatan, bentuknya pemberdayaan masyarakat, bisa padat karya atau badan usaha bersama. Keuntungannya bisa dibagikan kepada masyarakat," kata Suhup saat dikonfirmasi, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: Polemik TPA Burangkeng, Aksi Tutup Paksa hingga Harapan Warga

Mengenai jumlah anggaran yang diberikan, Suhup menjelaskan pihaknya belum bisa menyebutkan sebab masih menunggu keputusan pihak Pemerintah Desa Burangkeng apakah setuju dengan opsi yang dibuat Pemkab Bekasi atau tidak.

"Opsi ini sedang dibicarakan Kades dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kepada masyarakat," ujar Suhup.

Dengan opsi terakhir ini, Pemkab Bekasi berharap warga bisa segera membuka TPA Burangkeng yang sudah ditutup selama 13 hari. Sebab, tumpukan sampah sudah berada di sejumlah titik Kabupaten Bekasi seperti pasar, jalanan, perumahan, dan lainnya.

"Kita berharap mereka membuka TPA, kita si bisa saja membuka paksa. Tapi kita berharap jangan ada benturan," tutur Suhup.

Baca juga: Tolak Buka Paksa TPA, Warga Desa Burangkeng Kembali Unjuk Rasa

Sebelumnya, warga Desa Burangkeng tidak puas dengan hasil pertemuan antara Pemkab Bekasi dengan Tim 17 lantaran Pemkab Bekasi yang diadakan di Kantor Sekda Kabupaten Bekasi, Rabu (13/3/2019). Pemkab Bekasi menyatakan tidak bisa memberikan kompensasi berupa uang kepada warga desa.

Warga pun masih menutup TPA hingga tuntutan soal pemberian kompensasi berupa uang dikabulkan Pemkab Bekasi.

Adapun sejak Senin (4/3/2019) ratusan warga Desa Burangkeng berunjuk rasa di depan TPA Burangkeng dengan menutup TPA tak memperbolehkan ada aktifitas di dalam TPA.

Akibatnya, sampah menumpuk di sejumlah wilayah Kabuapaten Bekasi. Hingga saat ini warga masih menutup TPA dan tak ada truk sampah yang masuk ke area TPA.

Sementara itu, tuntutan warga Desa Burangkeng antara lain, menuntut dibangun saluran air di permukiman warga, diberikan uang kompensasi dari Pemkab Bekasi, perbaikan akses jalan TPA, pemeliharaan serta pembenahan TPA, dan lainnya.