Subsidi dan Tarif MRT Jakarta Belum Tentu Diputuskan Sebelum Peresmian 24 Maret

Kompas.com - 18/03/2019, 19:59 WIB
Kereta MRT saat mengikuti kegiatan uji coba kereta MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta, Selasa (12/3/2019). Uji coba publik kereta MRT fase 1 dilakukan mulai 12-23 Maret 2019. Hingga 11 Maret, tercatat 184.738 orang yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian uji coba tersebut. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKereta MRT saat mengikuti kegiatan uji coba kereta MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta, Selasa (12/3/2019). Uji coba publik kereta MRT fase 1 dilakukan mulai 12-23 Maret 2019. Hingga 11 Maret, tercatat 184.738 orang yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian uji coba tersebut.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan, subsidi dan tarif Moda Raya Terpadu ( MRT) Jakarta fase 1 rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Lebak Bulus belum tentu diputuskan sebelum moda transportasi publik itu diresmikan.

MRT Jakarta rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (24/3/2019).

"Misalnya tanggal 24 diresmikan Pak Jokowi, (subsidi dan tarif) belum disetujui, enggak ada masalah," ujar Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Santoso menyampaikan, uji coba MRT Jakarta untuk publik secara gratis bisa saja dilanjutkan setelah peresmian itu sambil menunggu subsidi dan tarif disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.


"Uji coba tetap jalan sambil menunggu tarif disetujui," kata dia.

Baca juga: MRT Jakarta Bakal Sediakan Gerbong Khusus Wanita Saat Jam Sibuk

Menurut Santoso, salah satu alasan DPRD DKI Jakarta belum menyetujui subsidi dan tarif MRT Jakarta karena adanya perbedaan tarif keekonomian (tarif sebelum disubsidi) yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta.

Jauh-jauh hari sebelum MRT Jakarta akan dioperasikan, kata Santoso, Pemprov DKI menyebut tarif keekonomian transportasi publik itu hanya Rp 18.000 per penumpang. Sementara dalam usulan terbaru Pemprov DKI, tarif keekonomian MRT Jakarta mencapai Rp 31.000 per penumpang.

Perbedaan tarif ini membuat subsidi yang harus ditanggung APBD DKI Jakarta membengkak. DPRD masih butuh penjelasan Pemprov DKI soal lonjakan tarif keekonomian itu.

"Dulu mereka bilang subsidinya tidak besar, tarifnya hanya Rp 18.000, tapi kan ternyata sekarang Rp 31.000. Itu yang membuat kita bertanya, makanya kita korek, kita tanya kenapa dari Rp 18.000 jadi Rp 31.000," ucap Santoso.

Baca juga: Pemprov DKI Janjikan Tarif MRT dan LRT Terjangkau untuk Masyarakat

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dari APBD DKI 2019. Subsidi untuk MRT itu harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X