DPRD Harap Subsidi Tarif MRT dan LRT Tak Membebani APBD DKI

Kompas.com - 18/03/2019, 21:09 WIB
Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barier Free Tourism atau JBFT mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). Penyandang disabilitas yang mengikuti uji coba MRT terdiri dari berbagai ragam disabilitas. Mulai dari pengguna kursi roda, tunanetra, insan tuli dan ragam disabilitas lainnya. KOMPAS.COM/GARRY LOTULUNGPenyandang disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barier Free Tourism atau JBFT mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). Penyandang disabilitas yang mengikuti uji coba MRT terdiri dari berbagai ragam disabilitas. Mulai dari pengguna kursi roda, tunanetra, insan tuli dan ragam disabilitas lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Jakarta berharap subsidi untuk tarif moda raya terpadu ( MRT) yang dibebankan pada APBD DKI bisa dikurangi.

Ketua Komisi C Santoso mengatakan, subsidi bisa ditekan dengan adanya penghasilan dari iklan dan sewa kios-kios ritel di stasiun-stasiun MRT Jakarta.

"Misalnya dari penghasilan pendapatan iklan dan kios-kios yang ada di situ (stasiun) sekian miliar bisa menutupi, sehingga subsidi bisa jadi kurang," ujar Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Subsidi dan Tarif MRT Jakarta Belum Tentu Diputuskan Sebelum Peresmian 24 Maret

Santoso menyampaikan, hal serupa juga diharapkan pada moda light rail transit (LRT) Jakarta.

Dia meminta operator MRT dan LRT Jakarta transparan soal pemasukan dari iklan dan sewa kios ritel tersebut.

"Kami kepengin transparansi dari MRT, LRT, soal di sepanjang koridor itu, kan, dipasang iklan, di stasiun ada konter-konter jualan, itu, kan, komponen pendapatan juga buat mereka. Mereka harus hitung supaya subsidinya bisa dikurangi," katanya. 

Baca juga: Sejumlah Langkah DKI Cegah Stasiun MRT Jadi Sumber Kemacetan Baru

Santoso menjelaskan, besarnya subsidi untuk MRT dan LRT Jakarta harus dipertimbangkan dengan matang.

Rapat pembahasan subsidi dan tarif MRT dan LRT Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).KOMPAS.com/NURSITA SARI Rapat pembahasan subsidi dan tarif MRT dan LRT Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).
Sebab, APBD DKI tidak hanya menanggung beban subsidi dua moda transportasi massal tersebut, tetapi juga untuk transjakarta.

"Kami ingin secara detail hitungannya dilakukan karena subsidi terkait dengan transportasi massal ini bukan cuma MRT dan LRT, tetapi transjakarta juga memerlukan subsidi yang sangat besar," ucap Santoso.

Baca juga: Pemprov DKI Janjikan Tarif MRT dan LRT Terjangkau untuk Masyarakat

DPRD DKI masih membahas subsidi untuk menentukan tarif MRT dan LRT Jakarta. DPRD meminta sejumlah kelengkapan data soal perhitungan tarif MRT dan LRT.

Subsidi dan tarif belum tentu diputuskan sebelum moda transportasi publik itu diresmikan akhir Maret.

Pemprov DKI sebelumnya mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Baca juga: YLKI: Jika Tarif Tidak Terjangkau, MRT Akan Jadi Besi Tua di Jakarta

Sementara untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019.

Subsidi untuk MRT dan LRT harus disetujui DPRD DKI Jakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Megapolitan
Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Megapolitan
Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X