DPRD Harap Subsidi Tarif MRT dan LRT Tak Membebani APBD DKI

Kompas.com - 18/03/2019, 21:09 WIB
Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barier Free Tourism atau JBFT mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). Penyandang disabilitas yang mengikuti uji coba MRT terdiri dari berbagai ragam disabilitas. Mulai dari pengguna kursi roda, tunanetra, insan tuli dan ragam disabilitas lainnya.KOMPAS.COM/GARRY LOTULUNG Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barier Free Tourism atau JBFT mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). Penyandang disabilitas yang mengikuti uji coba MRT terdiri dari berbagai ragam disabilitas. Mulai dari pengguna kursi roda, tunanetra, insan tuli dan ragam disabilitas lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Jakarta berharap subsidi untuk tarif moda raya terpadu ( MRT) yang dibebankan pada APBD DKI bisa dikurangi.

Ketua Komisi C Santoso mengatakan, subsidi bisa ditekan dengan adanya penghasilan dari iklan dan sewa kios-kios ritel di stasiun-stasiun MRT Jakarta.

"Misalnya dari penghasilan pendapatan iklan dan kios-kios yang ada di situ (stasiun) sekian miliar bisa menutupi, sehingga subsidi bisa jadi kurang," ujar Santoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Subsidi dan Tarif MRT Jakarta Belum Tentu Diputuskan Sebelum Peresmian 24 Maret


Santoso menyampaikan, hal serupa juga diharapkan pada moda light rail transit (LRT) Jakarta.

Dia meminta operator MRT dan LRT Jakarta transparan soal pemasukan dari iklan dan sewa kios ritel tersebut.

"Kami kepengin transparansi dari MRT, LRT, soal di sepanjang koridor itu, kan, dipasang iklan, di stasiun ada konter-konter jualan, itu, kan, komponen pendapatan juga buat mereka. Mereka harus hitung supaya subsidinya bisa dikurangi," katanya. 

Baca juga: Sejumlah Langkah DKI Cegah Stasiun MRT Jadi Sumber Kemacetan Baru

Santoso menjelaskan, besarnya subsidi untuk MRT dan LRT Jakarta harus dipertimbangkan dengan matang.

Rapat pembahasan subsidi dan tarif MRT dan LRT Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).KOMPAS.com/NURSITA SARI Rapat pembahasan subsidi dan tarif MRT dan LRT Jakarta antara Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).
Sebab, APBD DKI tidak hanya menanggung beban subsidi dua moda transportasi massal tersebut, tetapi juga untuk transjakarta.

"Kami ingin secara detail hitungannya dilakukan karena subsidi terkait dengan transportasi massal ini bukan cuma MRT dan LRT, tetapi transjakarta juga memerlukan subsidi yang sangat besar," ucap Santoso.

Baca juga: Pemprov DKI Janjikan Tarif MRT dan LRT Terjangkau untuk Masyarakat

DPRD DKI masih membahas subsidi untuk menentukan tarif MRT dan LRT Jakarta. DPRD meminta sejumlah kelengkapan data soal perhitungan tarif MRT dan LRT.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

Megapolitan
PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Megapolitan
Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Megapolitan
Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Megapolitan
Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Megapolitan
BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

Megapolitan
Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Megapolitan
Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Megapolitan
Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Megapolitan
Paman yang Gendong Jenazah Keponakan Tak Salahkan Puskesmas Cikokol

Paman yang Gendong Jenazah Keponakan Tak Salahkan Puskesmas Cikokol

Megapolitan
Anggota DPRD DKI dari PSI Wajib Laporkan Aktifitas kepada Masyarakat

Anggota DPRD DKI dari PSI Wajib Laporkan Aktifitas kepada Masyarakat

Megapolitan
Viral, Pria Gendong Jenazah karena Ambulans Puskesmas Tak Bisa Dipakai, Begini Cerita Lengkapnya

Viral, Pria Gendong Jenazah karena Ambulans Puskesmas Tak Bisa Dipakai, Begini Cerita Lengkapnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X