JAKARTA, KOMPAS.com - Transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase 1 rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Lebak Bulus bakal segera diresmikan.
Menurut rencana, MRT Jakarta bakal diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (24/3/2019) mendatang.
"Kalau tidak ada halangan, hari Minggu, tanggal 24 Maret besok, akan diresmikan oleh beliau (Jokowi), bertempat tersentral di Stasiun Bundaran HI," ujar Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat, Senin (18/3/2019).
PT MRT Jakarta tengah melakukan uji coba publik sejak 12 Maret lalu. Masyarakat bisa menjajal transportasi massal ini dengan mendaftar terlebih dahulu.
Baca juga: Target Penumpang MRT Baru Akan Terealisasi di Tahun Keempat Operasi
Dalam masa uji coba publik ini, Jokowi bersama para menteri Kabinet Kerja juga rencananya akan menjajal MRT Jakarta pada Selasa (19/3/2019) ini.
Setelah diresmikan Jokowi, operasi komersial MRT Jakarta rencananya dimulai per 1 April 2019.
MRT Jakarta ditargetkan mengangkut 65.000 penumpang per hari pada tahun pertama beroperasi.
"Masa komersial sebetulnya ini asumsinya sudah kami ubah menjadi 9 bulan untuk tahun 2019 karena mulai 1 April," kata Tuhiyat.
Meskipun operasi komersial bakal segera diresmikan, pembahasan tarif MRT Jakarta di DPRD DKI Jakarta belum rampung hingga saat ini.
Tarif MRT Jakarta harus disetujui DPRD DKI mengingat ada subsidi yang harus digelontorkan dari APBD DKI Jakarta.
Berdasarkan perhitungan PT MRT Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, tarif keekonomian MRT Jakarta fase 1 rata-rata Rp 31.659 per penumpang. Tarif keekonomian merupakan tarif yang belum disubsidi pemerintah.
Baca juga: MRT Siapkan Park and Ride dan Titik Penjemputan Ojek Online
Pemprov DKI kemudian mengusulkan tarif rata-rata Rp 10.000 per penumpang setelah disubsidi. Dengan demikian, subsidi yang dibutuhkan untuk tiap penumpang yakni Rp 21.659.
Dengan target 65.000 penumpang pada tahun pertama beroperasi, subsidi yang harus digelontorkan dari APBD DKI Jakarta 2019 mencapai Rp 572 miliar.
Subsidi ini belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Santoso menyampaikan, salah satu alasan DPRD belum menyetujui subsidi dan tarif MRT Jakarta karena adanya perbedaan tarif keekonomian yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta.