Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengantisipasi Stasiun MRT Jadi Sumber Kemacetan Baru..

Kompas.com - 19/03/2019, 08:58 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT), Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan MRT Jakarta dengan angkutan massal lainnya.

Jika tidak, MRT dikhawatirkan malah jadi sumber kemacetan baru.

“Jangan sampai terjadi nanti, MRT yang kita harapkan mampu mengurai kemacetan malah menjadi sumber kemacetan baru," kata Bambang dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (15/3/2019).

Bambang menjelaskan, supaya berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang angkutan umum massal yang mudah diakses masyarakat, baik untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT ataupun sebaliknya saat menuju stasiun MRT terdekat.

Baca juga: Jelang Peresmian MRT Jakarta dan Alotnya Pembahasan Tarif..

Menurut dia, ketersediaan feeder berupa angkutan umum massal penting, supaya masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi.

"Kalau tidak tersedia layanan angkutan umum yang bersifat massal dan terintegrasi, kami khawatir stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan," ujar dia.

Faktanya, sejumlah titik kemacetan memang berpusat di stasiun KRL dan halte transjakarta. Contohnya bisa dilihat di Stasiun Palmerah dan Halte Semanggi.

Terkait potensi kemacetan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah alternatif. Pertama, mengintegraskan moda transportasi massal.

"Kami sekarang justru bagaimana menyiapkan integrasi trayek, makanya kami juga membuka trayek baru baik itu connecting hub MRT maupun daerah kawasan Tangerang, Depok, Lebak Bulus," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/3/2019).

Alternatif selanjutnya yaitu memberikan pengelolaan stasiun kepada PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sigit menyebut itu juga sudah termasuk dalam pelaksanaan pengadaan badan usaha jasa pengamanan.

"Itu untuk memantau dan mengelola situasi kawasan stasiun dan itu ada kewajiban dalam rekomendasi AMDAL lalin baik di stasiun ataupun di jalur," ujar dia.

Baca juga: MRT Siapkan Park and Ride dan Titik Penjemputan Ojek Online

Sigit juga menyebutkan, pihak PT MRT Jakarta akan menyiapkan prasarana parkir serta titik penjemputan ojek online di stasiun-stasiun MRT.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com