Soal Transportasi Jabodetabek, Jokowi Minta Tak Ada Lagi Ego Sektoral

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah bersinergi dalam pengelolaan transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral lagi, ego kementerian, ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Jokowi menegaskan, pengintegrasian transportasi di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya tak bisa ditunda lagi.

Baca juga: Menhub Usul Pembentukan Badan Otorita Transportasi Jabodetabek Selesai dalam 6 Bulan

Sebab, kemacetan yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar selama berpuluh-puluh tahun.

"Seperti pernah saya sampaikan studi Bapenas ditemukan angka kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya. Bahkan Pak Wapres dan Pak Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun. Itu jumlah yang sangat besar, sehingga perlu segera diselesaikan," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, menilai, kunci untuk mengatasi kemacetan adalah terintegrasinya berbagai angkutan umum baik MRT, LRT, Transjakarta, KRL, dan angkutan umum lainnya.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Akan Ada Instansi Baru yang Mengatur Transportasi Jabodetabek

"Saya meyakini langkah tersebut akan mengurangi kemacetan di Jabodetabek dan kita harapkan selesainya nanti MRT, LRT serta yang lainnya rakyat akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang nyaman aman dan yang lebih baik," kata dia.

Hadir dalam rapat ini para menteri kabinet kerja dan kepala daerah di wilayah Jabodetabek.

Seusai rapat, Jokowi dan para menteri serta kepala daerah rencananya akan menjajal MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI.