Ojek Online Ancam Demo jika Usulan Tarif Rp 3.000/Km Tak Dipenuhi

Kompas.com - 19/03/2019, 13:44 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Gabungan Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jika usulan tarif ojek online Rp 3.000/kilometer tidak dipenuhi pemerintah.

"Iya, benar akan ada aksi demo ke istana lagi. Tidak ada cara lain agar tuntutan kami dipenuhi. Kami sudah minta Rp 3.000 kotor atau Rp 2.400 bersih," kata Igun saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/3/2019).

Namun, belum ada waktu detail terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut.

Baca juga: Seputar Uji Coba Selter Ojek Online di Stasiun Depok...


Pihaknya akan menunggu keputusan pemerintah terlebih dahulu tentang penentuan tarif ojek online.

"Kami akan menunggu keputusan pemerintah dulu," ujarnya. 

Ia mengatakan, pihaknya bertindak sebagai perwakilan seluruh komunitas ojek online di Indonesia untuk memperjuangkan hak, seperti penyesuaian tarif.

Baca juga: Pengemudi Ojek Online Ingin Tarif Rp 3.000 Per Kilometer

"Garda tidak mengatasnamakan satu komunitas ojek online saja. Kami adalah gabungan semua komunitas yang sedang berjuang menuntut nasib ojek online seluruh Indonesia. Jadi anggota kami adalah ribuan komunitas ojek online di Indonesia," kata Igun.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan aturan ojek online dan akan disosialisasikan kepada para pengendara. 

Aturan tersebut diundangkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Baca juga: Aturan Ojek Online Akhirnya Terbit

Meski demikian, masalah tarif masih terus difinalisasi karena belum mencapai titik temu di antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, finalisasi soal tarif masih terus dilakukan.

"Paling cepat Kamis (21/3/2019), paling lambat Jumat (pekan ini)," kata Budi seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harus Rampung Pertengahan Desember, Proyek Saluran Air di Jaktim Capai 85 Persen

Harus Rampung Pertengahan Desember, Proyek Saluran Air di Jaktim Capai 85 Persen

Megapolitan
Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Megapolitan
Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Megapolitan
Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Megapolitan
Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Megapolitan
Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Megapolitan
Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Megapolitan
Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Megapolitan
BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Berita Foto
Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Megapolitan
Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Megapolitan
Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Megapolitan
PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

Megapolitan
40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

Megapolitan
Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X