Ojek Online Ancam Demo jika Usulan Tarif Rp 3.000/Km Tak Dipenuhi

Kompas.com - 19/03/2019, 13:44 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Gabungan Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jika usulan tarif ojek online Rp 3.000/kilometer tidak dipenuhi pemerintah.

"Iya, benar akan ada aksi demo ke istana lagi. Tidak ada cara lain agar tuntutan kami dipenuhi. Kami sudah minta Rp 3.000 kotor atau Rp 2.400 bersih," kata Igun saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/3/2019).

Namun, belum ada waktu detail terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut.

Baca juga: Seputar Uji Coba Selter Ojek Online di Stasiun Depok...

Pihaknya akan menunggu keputusan pemerintah terlebih dahulu tentang penentuan tarif ojek online.

"Kami akan menunggu keputusan pemerintah dulu," ujarnya. 

Ia mengatakan, pihaknya bertindak sebagai perwakilan seluruh komunitas ojek online di Indonesia untuk memperjuangkan hak, seperti penyesuaian tarif.

Baca juga: Pengemudi Ojek Online Ingin Tarif Rp 3.000 Per Kilometer

"Garda tidak mengatasnamakan satu komunitas ojek online saja. Kami adalah gabungan semua komunitas yang sedang berjuang menuntut nasib ojek online seluruh Indonesia. Jadi anggota kami adalah ribuan komunitas ojek online di Indonesia," kata Igun.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan aturan ojek online dan akan disosialisasikan kepada para pengendara. 

Aturan tersebut diundangkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Baca juga: Aturan Ojek Online Akhirnya Terbit

Meski demikian, masalah tarif masih terus difinalisasi karena belum mencapai titik temu di antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, finalisasi soal tarif masih terus dilakukan.

"Paling cepat Kamis (21/3/2019), paling lambat Jumat (pekan ini)," kata Budi seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Wanita yang Buang Bayinya di Selokan di Pulogadung

Polisi Tangkap Wanita yang Buang Bayinya di Selokan di Pulogadung

Megapolitan
Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Megapolitan
Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Megapolitan
Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Megapolitan
Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Megapolitan
Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Megapolitan
Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Megapolitan
Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X