Ojek Online Ancam Demo jika Usulan Tarif Rp 3.000/Km Tak Dipenuhi

Kompas.com - 19/03/2019, 13:44 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Gabungan Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jika usulan tarif ojek online Rp 3.000/kilometer tidak dipenuhi pemerintah.

"Iya, benar akan ada aksi demo ke istana lagi. Tidak ada cara lain agar tuntutan kami dipenuhi. Kami sudah minta Rp 3.000 kotor atau Rp 2.400 bersih," kata Igun saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/3/2019).

Namun, belum ada waktu detail terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut.

Baca juga: Seputar Uji Coba Selter Ojek Online di Stasiun Depok...


Pihaknya akan menunggu keputusan pemerintah terlebih dahulu tentang penentuan tarif ojek online.

"Kami akan menunggu keputusan pemerintah dulu," ujarnya. 

Ia mengatakan, pihaknya bertindak sebagai perwakilan seluruh komunitas ojek online di Indonesia untuk memperjuangkan hak, seperti penyesuaian tarif.

Baca juga: Pengemudi Ojek Online Ingin Tarif Rp 3.000 Per Kilometer

"Garda tidak mengatasnamakan satu komunitas ojek online saja. Kami adalah gabungan semua komunitas yang sedang berjuang menuntut nasib ojek online seluruh Indonesia. Jadi anggota kami adalah ribuan komunitas ojek online di Indonesia," kata Igun.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan aturan ojek online dan akan disosialisasikan kepada para pengendara. 

Aturan tersebut diundangkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Baca juga: Aturan Ojek Online Akhirnya Terbit

Meski demikian, masalah tarif masih terus difinalisasi karena belum mencapai titik temu di antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, finalisasi soal tarif masih terus dilakukan.

"Paling cepat Kamis (21/3/2019), paling lambat Jumat (pekan ini)," kata Budi seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Lantik 1 Anggota yang Sebelumnya Tak Hadir

DPRD DKI Lantik 1 Anggota yang Sebelumnya Tak Hadir

Megapolitan
Ibu yang Aniaya Anaknya hingga Tewas Dikenal Sering Cekcok dengan Suami di Kontrakan

Ibu yang Aniaya Anaknya hingga Tewas Dikenal Sering Cekcok dengan Suami di Kontrakan

Megapolitan
Kantor Walikota Jakarta Utara Tidak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden

Kantor Walikota Jakarta Utara Tidak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden

Megapolitan
Pegawai Pos Indonesia di Bekasi Mengaku Jadi Korban Penggelapan Uang Simpanan di Koperasi

Pegawai Pos Indonesia di Bekasi Mengaku Jadi Korban Penggelapan Uang Simpanan di Koperasi

Megapolitan
Ombudsman: Apjatel Harus Turunkan Kabel Udara di 27 Lokasi Sebelum Dipotong Pemprov DKI

Ombudsman: Apjatel Harus Turunkan Kabel Udara di 27 Lokasi Sebelum Dipotong Pemprov DKI

Megapolitan
Jelang Demo Mahasiswa, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup

Jelang Demo Mahasiswa, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup

Megapolitan
Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Megapolitan
Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Megapolitan
Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Megapolitan
Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Megapolitan
Pemuda Ini Ajak Teman Keroyok Pegawai SPBU yang Goda Pacarnya

Pemuda Ini Ajak Teman Keroyok Pegawai SPBU yang Goda Pacarnya

Megapolitan
Viral Keberadaan Cross Hijaber, DMI Jakarta Utara Imbau Pengurus Masjid Lebih Waspada

Viral Keberadaan Cross Hijaber, DMI Jakarta Utara Imbau Pengurus Masjid Lebih Waspada

Megapolitan
Mimpi Ridwan Kamil Menyulap Wajah Kalimalang

Mimpi Ridwan Kamil Menyulap Wajah Kalimalang

Megapolitan
Pesepeda Tewas Ditabrak Bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta

Pesepeda Tewas Ditabrak Bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Dimulai 23 Oktober, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Dimulai 23 Oktober, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X