Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Ide Awal Pembuatan E-KTP untuk Semua Urusan, tetapi...

Kompas.com - 19/03/2019, 17:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, ide awal pembuatan e-KTP diperuntukkan untuk banyak urusan.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi usulan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019.

Sandiaga mewacanakan e-KTP bisa digunakan untuk banyak hal seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

"Ide awalnya seperti itu, ide awalnya e-KTP itu merangkap sebagai social security number. Dan juga bukan hanya kesehatan, bisa untuk urus SIM, untuk urus macam-macam," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Jubir TKN: Anak Kecil yang Dapat KIP Kan Belum Punya KTP

Kalla menyebutkan, secara teknis hal itu bisa dilakukan karena pada e-KTP tertanam chip yang merekam data seseorang.

Data tersebut bisa disinkronkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, perbankan, pendidikan, dan lain-lain.

Akan tetapi, kata Kalla, penggunaan e-KTP untuk berbagai urusan terhambat oleh teknologi di Indonesia yang belum mumpuni.

"Teknologi kita masih belum cepat ke situ. Ya KTP saja masih ketinggalan apalagi mau diisi segala macam isinya di situ. Pemilu saja ya masih kurang. Tapi di situ intinya KTP elektronik itu untuk sebagai salah satu one single ID, dan bisa secara teknis. Dan memang di situ niatnya," lanjut Kalla.

Baca juga: Kritik Sandiaga, Maruf Amin Sebut KTP Tak Bisa Digunakan untuk Banyak Urusan

Pada debat ketiga, Sandiaga menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat diminta tanggapannya mengenai tiga kartu yang akan menjadi program andalan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dengan alasan itu, Sandiaga mengaku enggan mengeluarkan program berbasis kartu jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Ya kami sampaikan bahwa rakyat sudah terbebani dengan begitu banyak kartu dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat ketiga pilpres, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Menurut Sandiaga, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah. Artinya, masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah.

Program itu mulai dari akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com