Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Ide Awal Pembuatan E-KTP untuk Semua Urusan, tetapi...

Kompas.com - 19/03/2019, 17:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, ide awal pembuatan e-KTP diperuntukkan untuk banyak urusan.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi usulan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019.

Sandiaga mewacanakan e-KTP bisa digunakan untuk banyak hal seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

"Ide awalnya seperti itu, ide awalnya e-KTP itu merangkap sebagai social security number. Dan juga bukan hanya kesehatan, bisa untuk urus SIM, untuk urus macam-macam," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Jubir TKN: Anak Kecil yang Dapat KIP Kan Belum Punya KTP

Kalla menyebutkan, secara teknis hal itu bisa dilakukan karena pada e-KTP tertanam chip yang merekam data seseorang.

Data tersebut bisa disinkronkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, perbankan, pendidikan, dan lain-lain.

Akan tetapi, kata Kalla, penggunaan e-KTP untuk berbagai urusan terhambat oleh teknologi di Indonesia yang belum mumpuni.

"Teknologi kita masih belum cepat ke situ. Ya KTP saja masih ketinggalan apalagi mau diisi segala macam isinya di situ. Pemilu saja ya masih kurang. Tapi di situ intinya KTP elektronik itu untuk sebagai salah satu one single ID, dan bisa secara teknis. Dan memang di situ niatnya," lanjut Kalla.

Baca juga: Kritik Sandiaga, Maruf Amin Sebut KTP Tak Bisa Digunakan untuk Banyak Urusan

Pada debat ketiga, Sandiaga menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat diminta tanggapannya mengenai tiga kartu yang akan menjadi program andalan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dengan alasan itu, Sandiaga mengaku enggan mengeluarkan program berbasis kartu jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Ya kami sampaikan bahwa rakyat sudah terbebani dengan begitu banyak kartu dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat ketiga pilpres, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Menurut Sandiaga, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah. Artinya, masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah.

Program itu mulai dari akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com