Belajar Sistem Pemilu, Delegasi Kerajaan Kelantan Kunjungi KPU Depok

Kompas.com - 19/03/2019, 21:01 WIB
Delegasi Kerajaan Negeri Kelantan Malaysia berkunjungan ke Kantor KPU Depok di Jalan Kartini, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa (19/3/2019). KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVADelegasi Kerajaan Negeri Kelantan Malaysia berkunjungan ke Kantor KPU Depok di Jalan Kartini, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa (19/3/2019).

DEPOK, KOMPAS. Com - Delegasi Kerajaan Negeri Kelantan Malaysia berkunjung ke kantor KPU Depok di Jalan Kartini, kecamatan Pancoran Mas, Selasa (19/3/2019).

Kedatangan delegasi untuk mewakili Pusat Kajian Strategik Menteri Kelantan melihat bagaimana tahapan pesta demokrasi yang akan dilangsungkan Indonesia pada April mendatang.

“Tujuan kami untuk menjadi pemerhati kepada Pilpres di 2019, kemudian sama-sama menjalin hubungan dengan rekan-rekan partai politik di sini dan melihat pengalaman Pilpres dan Pemilu untuk kita sama-sama boleh pakai di Kelantan khususnya,” kata Pengarah Pusat Kajian Strategik Menteri Kelantan, Wan Nik Wan Yussof, di KPU Depok.

Baca juga: KPU Depok Mulai Melipat dan Menyortir Surat Suara Hari Ini

Menurut Wan, sistem pemilihan di Indonesia menarik untuk dipelajari, terutama terkait undang-undang Pemilu.

"Memang meskipun di Malaysia tidak ada Pilpres, namun secara keseluruhan, sistem pemilu di sana hampir sama dengan di Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan, Kerajaan Negeri Kelantan punya misi yang sama untuk reformasi undang – undang, khususnya terkait anti korupsi dan yang melibatkan politik uang.

“Cukup baik perkembangan demokrasi di Indonesia dan kita yakin itu memberi satu pertanda baik untuk rakyat memilih bagi pembangunan negara,” ujarnya.

Komisioner KPU Depok Jayadin menyambut baik kunjungan delegasi Kerajaan Kelantan Malaysia itu.

“Banyak hal yang kita sampaikan ke mereka terkait Pemilu serentak di Indonesia karena hal tersebut baru pertama kali mereka dapatkan di sini,” kata Jayadin.

Jayadin mengatakan, Kerajaan Kelantan punya sistem pemilihan umum yang berbeda dengan Indonesia, mulai dari daftar pemilih umum hingga cara pencalonan.

"Nah saat diskusi ada delegasi dari Malaysia bahkan kaget melihat besarnya surat suara yang nanti akan digunakan untuk memilih," ujarnya.

Tak hanya itu, mereka juga kaget melihat jumlah DPT mencapai 33 juta untuk Jawa Barat saja.

"Mereka mengapresiasi kami yang bisa mengelola jumlah sebanyak itu dengan baik karena jumlah DPT 33 juta di Jabar kalau di sana 33 juta jumlah DPT satu negara,” kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pengemudi Ojol Jotos Karyawan Toko Roti di Pondok Gede

Seorang Pengemudi Ojol Jotos Karyawan Toko Roti di Pondok Gede

Megapolitan
Polisi Periksa RT hingga Camat Tanah Abang Terkait Kerumunan di Acara Rizieq

Polisi Periksa RT hingga Camat Tanah Abang Terkait Kerumunan di Acara Rizieq

Megapolitan
Polisi Pastikan Rizieq Shihab Akan Dites Swab Sebelum Diperiksa soal Kerumunan di Petamburan

Polisi Pastikan Rizieq Shihab Akan Dites Swab Sebelum Diperiksa soal Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Megapolitan
UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Megapolitan
Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Megapolitan
854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Megapolitan
Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Megapolitan
Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X