Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Turun 3,4 Persen, Prabowo-Sandi Naik 4,7 Persen

Kompas.com - 20/03/2019, 07:23 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei terbaru Litbang Kompas pada 22 Februari 2019-5 Maret 2019 menunjukkan penurunan elektabilitas pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebaliknya, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami kenaikan.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dalam survei terakhir Litbang Kompas berada di angka 49,2 persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 persen, dan 13,4 persen responden lainnya menyatakan rahasia.

Selisih suara di antara kedua pasangan menyempit menjadi 11,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi-Maruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen

Pada survei Litbang Kompas sebelumnya, Oktober 2018, perolehan suara keduanya masih berjarak 19,9 persen dengan keunggulan suara di pihak Jokowi-Ma'ruf.

Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 52,6 persen, Prabowo-Sandiaga 32,7 persen, dan 14,7 responden menyatakan rahasia.

"Bersandar pada kedua periode hasil survei itu, dapat dikatakan momentum penguasaan politik enam bulan terakhir cenderung mengarah pada Prabowo-Sandi," tulis peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari harian Kompas, Selasa (20/3/2019).

Baca juga: Survei LSI, Jokowi-Maruf Unggul di Kalangan Emak-emak

"Sekalipun elektabilitas mereka masih tertinggal, hasil survei ini menunjukkan, dari Oktober 2018 hingga kini terjadi peningkatan hingga 4,7 persen atau rata-rata mendekati 1 persen setiap bulan. Sebaliknya, pada momen sama, rival politik mereka cenderung menurun hingga 3,4 persen," lanjut dia.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error +/- 2,2 persen.

Disarikan dari pemberitaan Kompas, 20 Maret 2019, dengan judul "Momentum Prabowo-Sandi". Hasil survei selengkapnya berikut analisisnya silakan kunjungi www.kompas.id.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com