Ada Regulasi Kemenhub, Ojek "Online" Berharap soal Tarif Segera Diatur

Kompas.com - 20/03/2019, 08:48 WIB
Ojek online menggunakna GPS pada ponsel saat berkendara mengantar dan menjemput penumpang. Ojek online menggunakna GPS pada ponsel saat berkendara mengantar dan menjemput penumpang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Perhubungan telah menerbitkan aturan terkait ojek online yang diundangkan pada 11 Maret 2019 lalu.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 itu berisi beberapa poin utama yakni tentang keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, suspend, dan biaya jasa.

Namun, informasi penerbitan aturan ini belum sampai ke telinga para pengemudi ojek online.

"Belum tahu saya" ungkap Sendi (33) saat ditemui Kompas.com di Jalan Palmerah Barat, Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa (19/3/2019) malam.

Baca juga: Begini Pedoman yang Dikeluarkan Kemenhub untuk Atur Tarif Ojek Online

Ia menuturkan, pemerintah perlu menyosialisasikan aturan ini sesegera mungkin agar para driver tahu payung hukum yang mengikat mereka.

Pengemudi lainnya, Ivan Danovan (23) juga mengaku belum mengetahui aturan tersebut.

Meski begitu, ia mengapresiasi langkah pemerintah telah membuat payung hukum untuk mereka.

"Lebih baik begitu (ada aturan pemerintah), karena kita dari dulu susah tanpa payung hukum, dari dulu kan kita nuntut itu," kata Ivan.

Namun, ia berharap peraturan tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai hak-hak mereka sebagai driver, seperti soal tarif.

Sebab, lanjut Ivan, soal harus mengenakan jaket atribut ojek online, tidak boleh pakai sendal, hingga keselamatan berkendara sebenarnya sudah diatur oleh perusahaan aplikator.

Baca juga: Ada Regulasi Kemenhub, Ojek Online Yakin Penumpang Semakin Banyak

"Kalau hanya safety riding sebenarnya sudah ada dari perusahaan, tinggal yang perlu diatur itu sebenarnya nya masalah tarif sama keamanan di jalan dan asuransi kesehatan," ujarnya

Leo Darmawan (33) seorang pengemudi ojek online yang tengah mengantre untuk memesan makanan di McDonald Palmerah juga mengaku belum mengetahui adanya aturan baru tersebut.

Ia juga belum bisa memberi sikap apakah setuju dengan undang-undang tersebut atau malah balik memprotesnya.

"Kalau belum dijalani sih kita belum tahu, kecuali kalau sudah jalan kita tahu untung ruginya," kata Leo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Siapkan 26 Pompa Air Portabel untuk Cegah Banjir

Pemkot Bekasi Siapkan 26 Pompa Air Portabel untuk Cegah Banjir

Megapolitan
Waspada, Ular Kobra Kembali Bermunculan di Permukiman Jakarta Timur

Waspada, Ular Kobra Kembali Bermunculan di Permukiman Jakarta Timur

Megapolitan
Anies Baswedan Positif Covid-19 dan Jalannya Roda Pemerintahan Jakarta

Anies Baswedan Positif Covid-19 dan Jalannya Roda Pemerintahan Jakarta

Megapolitan
Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Ini Rincian Gaji Anggota DPRD DKI yang Diusulkan Naik jadi Rp 8,38 Miliar Per Tahun

Megapolitan
Genteng Ratusan Rumah Lenteng Agung Dicat, Supaya Indah Dilihat dari Atas Flyover Tapal Kuda

Genteng Ratusan Rumah Lenteng Agung Dicat, Supaya Indah Dilihat dari Atas Flyover Tapal Kuda

Megapolitan
Ini Fokus 3 Paslon di Pilkada Tangsel Jelang Kampanye Berakhir

Ini Fokus 3 Paslon di Pilkada Tangsel Jelang Kampanye Berakhir

Megapolitan
Jumlah Pejabat di DKI yang Dicopot sebagai Imbas Kerumunan Massa Rizieq Bertambah

Jumlah Pejabat di DKI yang Dicopot sebagai Imbas Kerumunan Massa Rizieq Bertambah

Megapolitan
[UPDATE 1 Desember]: Total Kasus Covid-19 di Tangsel 2.872, di Kota Tangerang 2.953

[UPDATE 1 Desember]: Total Kasus Covid-19 di Tangsel 2.872, di Kota Tangerang 2.953

Megapolitan
Gubernur DKI dan Wagub Terpapar Covid-19, Ketua DPRD Minta agar Ada Pelaksana Harian

Gubernur DKI dan Wagub Terpapar Covid-19, Ketua DPRD Minta agar Ada Pelaksana Harian

Megapolitan
Tempat Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 79 Persen dan Ruang ICU Terisi 74 Persen

Tempat Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 79 Persen dan Ruang ICU Terisi 74 Persen

Megapolitan
DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Saat Pandemi Covid-19

DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Saat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Teror Bertubi-tubi ke Keluarga Jacklyn Choppers...

Teror Bertubi-tubi ke Keluarga Jacklyn Choppers...

Megapolitan
Cerita Balita yang Taat Protokol Kesehatan...

Cerita Balita yang Taat Protokol Kesehatan...

Megapolitan
Kipas Angin Korslet, 12 Rumah Ludes Terbakar di Angke

Kipas Angin Korslet, 12 Rumah Ludes Terbakar di Angke

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Anies Baswedan Positif Covid-19 | Kota Tangerang dan Tangsel Jadi Zona Merah Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Anies Baswedan Positif Covid-19 | Kota Tangerang dan Tangsel Jadi Zona Merah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X