M Taufik Protes Dana Bantuan Parpol dari APBD DKI Belum Cair

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik memprotes dana bantuan untuk partai politik dari APBD DKI 2019 yang tak kunjung turun. Taufik menyampaikannya protesnya itu ketika menghadiri rapat Komisi A DPRD yang membahas rencana kerja Pemprov DKI di tahun 2019.

"Saya mau tanya nih Kesbangpol, itu dana parpol jangan dicairinnya di ujung," ujar Taufik di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Taufan Bakri mengatakan, dana bantuan parpol yang dinaikkan tahun ini baru disetujui Kementerian Dalam Negeri beberapa hari lalu.

"Baru proses kemarin, Pak," jawab Taufan.

Baca juga: Dana Bantuan Parpol di Jakarta Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp 10,6 Miliar

Taufik pun menagih. Ia minta agar dana segera diturunkan, jangan dicairkan di akhir tahun.

"Parpol kan jalan. Sebenarnya ini banyak menyalahi akuntansi kalau di ujung. Mesti laporan di ujung tahun kan gelagapan kita. Bisa enggak ini dicarin di kuartal pertama?" tanya Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu.

Taufan menjelaskan, perlu waktu sebulan bagi pihaknya untuk mencairkan dana itu. Namun ia berjanji dana bisa turun di bulan April jika partai politik di DKI segera mengajukan.

Taufik lalu bertanya dengan nada tinggi. Ia memprotes mengapa parpol perlu membuat pengajuan ke Pemprov DKI.

"Ngapain mesti diajukan? Dari mana logikanya? Karena itu hak kami," ujar Taufik.

Taufik sampai bertanya kepada Inspektur DKI Jakarta Michael Rolandi yang dulu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta.

Michael hanya menyarankan agar Kesbangpol berkoordinasi dengan penerima dana bantuan terkait waktu pencairan.

"Yang ngajuin kan sampean (Anda, Kesbangpol) ke Keuangan. Anda enggak ngasih tahu ke kami mesti ngajuin ya kami enggak ngaju-ngajuin sampai Desember. Sistem gini mestinya diberesin," ujar Taufik.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Bisa Alokasikan Dana Bantuan Parpol di Tingkat Kota

Taufan dan jajaran Pemprov DKI lainnya pun hanya mengangguk tanda setuju.

Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Artal Reswan mengatakan akan meminta Badan Kesbangpol untuk menyurati DPD dan DPW partai politik di DKI untuk segera membuat rincian pencairan bantuan keuangan.

"Pada dasarnya mekanisme ini sudah biasa dilaksanakan. Jadi nanti dikasih tahu, karena ada parpol yang mintanya nanti di tengah dan akhir tahun," ujar Reswan.