Hakim Diminta Tolak Eksepsi Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi

Kompas.com - 20/03/2019, 18:30 WIB
Terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Haris Simamora saat jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bekasi, Kota Bekasi, Rabu (20/3/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVITerdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Haris Simamora saat jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bekasi, Kota Bekasi, Rabu (20/3/2019).
Penulis Dean Pahrevi
|

BEKASI, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi menolak eksepsi (nota keberatan) terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Haris Simamora.

Hal itu dikatakan jaksa saat sidang lanjutan Haris di Pengadilan Negeri Bekasi dengan agenda penyampaian tanggapan dari jaksa terkait eksepsi yang diajukan penasehat hukum Haris.

"Menolak keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa Harry Aris Sandigon alias Harris alias Ari untuk seluruhnya," kata Fariz Rachman, Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang pengadilan Negeri Bekasi, Rabu (20/3/2019).

Jaksa menilai eksepsi tersebut tidak berdasar dan tidak berpijak pada landasan yuridis yang berlaku. Hal itu dikatakan untuk menanggapi eksepsi pihak Haris yang menyebut surat dakwaan JPU tidak jelas dalam menguraikan fakta dalam uraian perbuatan.

Baca juga: Keberatan Pengacara Terdakwa Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi atas Dakwaan Jaksa

Jaksa menjelaskan, menurut surat edaran jaksa agung Republik Indonesia nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993, dinyatakan bahwa surat dakwaan sudah memenuhi syarat apabila sudah memberikan gambaran bulat dan utuh tentang tindak pidana yang didakwakan, siapa yang melakukan tindak pidana, dan lainnya.

"Merujuk pada pendapat doktrinal dan ketentuan tersebut, makan penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil," ujar Fariz.

Selain itu, jaksa juga mengakui terdapat kesalahan penulisan nomor surat visum et repertum 364 menjadi 365. Namun hal itu menurut jaksa tidak dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana yang dituntut penasehat hukum pada eksepsinya.

"Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1162K/Pid/1986 yang menentukan 'Kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan tidak membawa akibat hukum'," tutur Fariz.

Baca juga: Sidang Ricuh, Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Kena Bogem Mentah

Berdasarkan hal itu, jaksa meminta majelis hakim agar menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa dan meminta majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan JPU sah menurut hukum.

Adapun sidang akan dilanjutkan pada Senin (25/3/2019) dengan agenda putusan sela majelis hakim terkait eksepsi yang diajukan dan tanggapan jaksa.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penunggak Pajak di Jakarta Bisa Dikurung di Lapas, Ini Ketentuannya

Penunggak Pajak di Jakarta Bisa Dikurung di Lapas, Ini Ketentuannya

Megapolitan
Tiga Hari Terakhir, Penerbangan Maskapai Garuda Indonesia ke Kalimantan Terganggu Karhutla

Tiga Hari Terakhir, Penerbangan Maskapai Garuda Indonesia ke Kalimantan Terganggu Karhutla

Megapolitan
Kala Anies Diwajibkan Melapor ke DPRD Sebelum Menunjuk Wali Kota hingga Direksi BUMD...

Kala Anies Diwajibkan Melapor ke DPRD Sebelum Menunjuk Wali Kota hingga Direksi BUMD...

Megapolitan
Kata Camat tentang Memutus Mata Rantai Pungli di Cengkareng...

Kata Camat tentang Memutus Mata Rantai Pungli di Cengkareng...

Megapolitan
Informasi Lengkap Seputar Pemblokiran Rekening Penunggak Pajak di Jakarta

Informasi Lengkap Seputar Pemblokiran Rekening Penunggak Pajak di Jakarta

Megapolitan
Optimisme Yusrianto, Tukang Galon yang Didukung Pelanggannya Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Optimisme Yusrianto, Tukang Galon yang Didukung Pelanggannya Jadi Calon Wali Kota Tangsel

Megapolitan
Sempat Viral, Pencuri Kotak Amal di Jagakarsa Telah Ditangkap Polisi

Sempat Viral, Pencuri Kotak Amal di Jagakarsa Telah Ditangkap Polisi

Megapolitan
Wadah Pegawai: Hanya Koruptor yang Tertawa KPK Jadi Seperti Ini

Wadah Pegawai: Hanya Koruptor yang Tertawa KPK Jadi Seperti Ini

Megapolitan
Kisah Dokter Mangku Sitepoe, Dokter yang Dibayar Rp 10.000

Kisah Dokter Mangku Sitepoe, Dokter yang Dibayar Rp 10.000

Megapolitan
Mewujudkan Jakarta Ramah Bersepeda...

Mewujudkan Jakarta Ramah Bersepeda...

Megapolitan
Karhutla di Kalimantan, Lion Air Group Batalkan 28 Jadwal Penerbangan Kemarin

Karhutla di Kalimantan, Lion Air Group Batalkan 28 Jadwal Penerbangan Kemarin

Megapolitan
POPULER JABODETABEK - Aksi Protes Pegawai KPK Ricuh | Pengendara yang Seret Bripka Eka Minta Maaf | Tukang Galon Mau Jadi Wali Kota

POPULER JABODETABEK - Aksi Protes Pegawai KPK Ricuh | Pengendara yang Seret Bripka Eka Minta Maaf | Tukang Galon Mau Jadi Wali Kota

Megapolitan
Ketika Masalah Administrasi Bikin Murid SD Belajar Lesehan Lebih dari Setahun

Ketika Masalah Administrasi Bikin Murid SD Belajar Lesehan Lebih dari Setahun

Megapolitan
Ketika Kasus Pelecehan Seksual Anak Mengemuka di Bekasi

Ketika Kasus Pelecehan Seksual Anak Mengemuka di Bekasi

Megapolitan
Sendu di Gedung KPK Tadi Malam...

Sendu di Gedung KPK Tadi Malam...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X