Hakim Diminta Tolak Eksepsi Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi

Kompas.com - 20/03/2019, 18:30 WIB
Terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Haris Simamora saat jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bekasi, Kota Bekasi, Rabu (20/3/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVITerdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Haris Simamora saat jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bekasi, Kota Bekasi, Rabu (20/3/2019).
Penulis Dean Pahrevi
|

BEKASI, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi menolak eksepsi (nota keberatan) terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Haris Simamora.

Hal itu dikatakan jaksa saat sidang lanjutan Haris di Pengadilan Negeri Bekasi dengan agenda penyampaian tanggapan dari jaksa terkait eksepsi yang diajukan penasehat hukum Haris.

"Menolak keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa Harry Aris Sandigon alias Harris alias Ari untuk seluruhnya," kata Fariz Rachman, Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang pengadilan Negeri Bekasi, Rabu (20/3/2019).

Jaksa menilai eksepsi tersebut tidak berdasar dan tidak berpijak pada landasan yuridis yang berlaku. Hal itu dikatakan untuk menanggapi eksepsi pihak Haris yang menyebut surat dakwaan JPU tidak jelas dalam menguraikan fakta dalam uraian perbuatan.

Baca juga: Keberatan Pengacara Terdakwa Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi atas Dakwaan Jaksa

Jaksa menjelaskan, menurut surat edaran jaksa agung Republik Indonesia nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993, dinyatakan bahwa surat dakwaan sudah memenuhi syarat apabila sudah memberikan gambaran bulat dan utuh tentang tindak pidana yang didakwakan, siapa yang melakukan tindak pidana, dan lainnya.

"Merujuk pada pendapat doktrinal dan ketentuan tersebut, makan penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil," ujar Fariz.

Selain itu, jaksa juga mengakui terdapat kesalahan penulisan nomor surat visum et repertum 364 menjadi 365. Namun hal itu menurut jaksa tidak dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana yang dituntut penasehat hukum pada eksepsinya.

"Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1162K/Pid/1986 yang menentukan 'Kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan tidak membawa akibat hukum'," tutur Fariz.

Baca juga: Sidang Ricuh, Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Kena Bogem Mentah

Berdasarkan hal itu, jaksa meminta majelis hakim agar menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa dan meminta majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan JPU sah menurut hukum.

Adapun sidang akan dilanjutkan pada Senin (25/3/2019) dengan agenda putusan sela majelis hakim terkait eksepsi yang diajukan dan tanggapan jaksa.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Banjir, Kali Mampang Dikeruk

Antisipasi Banjir, Kali Mampang Dikeruk

Megapolitan
Hari Ini Hingga Lusa, Jabodatabek Diprediksi Diguyur Hujan Lebat

Hari Ini Hingga Lusa, Jabodatabek Diprediksi Diguyur Hujan Lebat

Megapolitan
Pria yang Mengamuk di Ponpes Tangerang Mengaku Dapat Bisikan Leluhur

Pria yang Mengamuk di Ponpes Tangerang Mengaku Dapat Bisikan Leluhur

Megapolitan
Loksem Kuliner di Menteng Ditutup karena Layani Dine-in

Loksem Kuliner di Menteng Ditutup karena Layani Dine-in

Megapolitan
Kampanye Pilkada Depok di Masa Pandemi, Pasangan Idris-Imam Optimalkan Platform Online

Kampanye Pilkada Depok di Masa Pandemi, Pasangan Idris-Imam Optimalkan Platform Online

Megapolitan
Cuti Kampanye Pilkada Depok, Idris Kembalikan Fasilitas Dinas untuk Wali Kota

Cuti Kampanye Pilkada Depok, Idris Kembalikan Fasilitas Dinas untuk Wali Kota

Megapolitan
Pria yang Mengamuk di Ponpes Al Istiqlalia Berperilaku Aneh Sepekan Terakhir

Pria yang Mengamuk di Ponpes Al Istiqlalia Berperilaku Aneh Sepekan Terakhir

Megapolitan
Kimia Farma: Tersangka Pelecehan di Bandara Soekarno-Hatta Rugikan Banyak Pihak

Kimia Farma: Tersangka Pelecehan di Bandara Soekarno-Hatta Rugikan Banyak Pihak

Megapolitan
Polisi Tangkap 17 Pelaku Judi Sabung Ayam di Pondok Aren

Polisi Tangkap 17 Pelaku Judi Sabung Ayam di Pondok Aren

Megapolitan
11 Wanita Diamankan di Kafe Musik dan Panti Pijat di Kebon Jeruk

11 Wanita Diamankan di Kafe Musik dan Panti Pijat di Kebon Jeruk

Megapolitan
Terobos Ponpes Al Istiqlalia, Pria Ini Mengamuk Setelah Dihalau Santri

Terobos Ponpes Al Istiqlalia, Pria Ini Mengamuk Setelah Dihalau Santri

Megapolitan
Tertinggi, 1.372 Orang Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang September

Tertinggi, 1.372 Orang Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang September

Megapolitan
Viral Foto Kerumunan Nikmati Musik Tanpa Masker, Kafe Broker Disegel

Viral Foto Kerumunan Nikmati Musik Tanpa Masker, Kafe Broker Disegel

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X