Tanggapi Basuki soal Naturalisasi, Taufik Bilang "Menteri Masak Tidak Paham?"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mempertanyakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang tak paham soal naturalisasi sungai.

Taufik menilai harusnya Basuki tak perlu mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi untuk menjelaskan soal naturalisasi.

"Itu tidak perlu dijelaskan. Dia mesti paham, menteri masa tidak paham. Enggak usah jadi menteri kalau enggak ngerti," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurut Taufik, konsep naturalisasi yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah jelas.

Baca juga: Menteri Basuki Tagih Penjelasan Anies soal Naturalisasi Sungai

Bedanya dengan normalisasi yang selama ini dikerjakan PUPR ada pada bentuk sungainya.

"Kalau normalisasi kan kalinya dilurusin, naturalisasi itu mengikuti alur sungainya belok-belok," ujar Taufik.

Menurut Taufik, Basuki harusnya paham tanpa penjelasan dari Anies. Sebab, 13 sungai yang melintasi DKI Jakarta menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

"Mana yang perlu dinormalisasi dan mana yang perlu dinaturalisasi kan mestinya ada dong," kata dia.

Sebelumnya, Basuki kembali menagih penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait naturalisasi sungai.

Kata Basuki, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menjelaskan secara komprehensif soal naturalisasi yang dicetuskan Anies.

"Saya sudah bilang pada Pak Gubernurnya, 'Mas iki (ini) diundang', yang datang stafnya, dia enggak ngerti. Jadi kami mau undang lagi," ujar Basuki, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Anies Segera Naturalisasi Sungai

Menurut Basuki, pihaknya siap menjalankan konsep naturalisasi. Namun, Basuki dan jajaran di Ditjen Sumber Daya Air belum memahami naturalisasi yang dimaksud Anies.

Sementara untuk normalisasi, kata Basuki, pihaknya ingin program itu terus berlanjut.

Meski yang mengerjakan pelebaran sungai dan pembangunan turap adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun pekerjaan itu sangat tergantung pada Pemprov DKI.

"Tergantung pembebasan lahannya. Tapi kalau programnya ada (kelanjutannya)," kata Basuki.