Kementerian PUPR: Sumur Resapan Bagus, Cuma Banjir Tak Mudah Selesai

Kompas.com - 21/03/2019, 15:24 WIB
Kunjungan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi bersama rombongan ke lokasi proyek Bendungan Karian di Lebak, Banten, Sabtu (24/11/2018). Erwin Hutapea/Kompas.comKunjungan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi bersama rombongan ke lokasi proyek Bendungan Karian di Lebak, Banten, Sabtu (24/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengapreasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggiatkan pembuatan sumur resapan.

Namun, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menilai, pembuatan sumur resapan tidak akan efektif dalam mengatasi persoalan banjir di ibu kota.

"Kalau musim hujan atau banjir itu biasanya, kan, tanah sudah jenuh untuk dimasukkan, tidak mudah untuk segitu banyak," kata Hari usai acara Kongres Sungai Indonesia di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Antisipasi Banjir, 44 Sumur Resapan Dibangun di Jaktim Tahun Ini

Ia mengatakan, pembuatan sumur resapan yang termasuk dalam cara non struktural untuk mengatasi banjir mesti dikolaborasikan dengan cara-cara struktural dan kultural.

"Saya pikir sumur resapan itu bagus, cuma masalah banjir itu tidak mudah diselesaikan dan tidak mungkin hilang seratus persen," ujarnya. 

Hari menyebut masih ada kemungkinan bagi pemerintah untuk mengurangi banjir beserta dampaknya.

Baca juga: Jelang Musim Hujan, BBWSCC Imbau Warga Bikin Sumur Resapan

Saat ditanya mengenai konsep naturalisasi Pemprov DKI dalam mengatasi banjir di bantaran Ciliwung, Hari mengaku belum memahaminya.

"Sebetulnya naturalisasi sendiri saya sendiri belum (tahu) jelas bagaimana, yang saya tangkap bapak gubernur waktu itu air dimasukkan ke dalam tanah, sebenarnya itu bagus," kata Hari.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga masih menunggu penjelasan Anies terkait konsep naturalisasi di Sungai Ciliwung.

Baca juga: Sidak Sumur Resapan, Gubernur DKI Minta Pengelola Kawasan Industri Kooperatif

"Karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lha opo iki (apa ini)? Saya ajak ngoceh saja, diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," ujar Basuki. 

Sementara untuk normalisasi, kata Basuki, pihaknya ingin program itu terus berlanjut. Program normalisasi terhenti sejak 2017 karena bantaran sungai yang akan dinormalisasi tak kunjung dibebaskan lahannya oleh Pemprov DKI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Megapolitan
Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Megapolitan
Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Megapolitan
Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Megapolitan
Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Megapolitan
Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Megapolitan
UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

Megapolitan
Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Megapolitan
Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Megapolitan
Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Megapolitan
Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Megapolitan
GOR Pulogadung Disiapkan sebagai Tempat Karantina Pendatang Tanpa SIKM

GOR Pulogadung Disiapkan sebagai Tempat Karantina Pendatang Tanpa SIKM

Megapolitan
Akibat Pandemi Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Pesimistis Raih 5 Juta Pengunjung Tahun Ini

Akibat Pandemi Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Pesimistis Raih 5 Juta Pengunjung Tahun Ini

Megapolitan
Pengendara Tak Punya SIKM, 256 Kendaraan Diminta Putar Balik di Jakarta Barat

Pengendara Tak Punya SIKM, 256 Kendaraan Diminta Putar Balik di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Tunjuk Mantan Bos Merpati Airlines Jadi Dirut Transjakarta

Anies Tunjuk Mantan Bos Merpati Airlines Jadi Dirut Transjakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X