Sejumlah Anggota DPRD DKI Kritik Penetapan Tarif MRT

Kompas.com - 27/03/2019, 15:25 WIB
Suasana Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (25/3/2019). MRT Jakarta resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Minggu (24/3/2019). Layanan pada fase operasi tidak berbayar dari Stasiun Lebak Bulus hingga ke Stasiun Bundaran HI akan dimulai pada pukul 05.30 WIB hingga 22.30 WIB. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSuasana Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (25/3/2019). MRT Jakarta resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Minggu (24/3/2019). Layanan pada fase operasi tidak berbayar dari Stasiun Lebak Bulus hingga ke Stasiun Bundaran HI akan dimulai pada pukul 05.30 WIB hingga 22.30 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik tarif moda raya terpadu ( MRT) yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Selasa (26/3/2019).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai lobi dan negosiasi yang berlangsung di antara keduanya tak sesuai prosedur sewajarnya.

"Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim. Harus dilalui prosesnya," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Tarif MRT Rp 3.000-Rp 14.000 Berlaku 1 April 2019

Taufik menyebut keputusan yang seharusnya ditetapkan yakni yang diambil dalam rapat pimpinan pada Senin (25/3/2019).

Menurut dia, keputusan itu tidak bisa diubah seenaknya.

"Setahu saya enggak bisa (main ganti keputusan), kan, mekanismenya harus dilalui secara betul," ujarnya. 

Baca juga: Disepakati, Tarif MRT Lebak Bulus-Bundaran HI Jadi Rp 14.000

Taufik meminta pembahasan tarif MRT dikembalikan dalam forum.

Ia khawatir penetapan tarif tanpa prosedur yang benar akan berdampak pada legalitas keputusan.

Anggota DPRD lainnya, Bestari Barus menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, keputusan yang diambil Prasetio bukan keputusan kolektif anggota dewan.

Baca juga: Integrasi Tarif MRT, Transjakarta, hingga Angkot Dimulai Tahun Depan

"Enggak boleh Pak Pras itu, saya tidak pernah memberikan kewenangan kepada Pak Pras untuk mewakili kami kemudian secara sendiri bersepakat. Enggak boleh," kata Bestari.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Terapkan New Normal Jika Kasus Covid-19 Tak Bertambah

Tangsel Terapkan New Normal Jika Kasus Covid-19 Tak Bertambah

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Khawatir Gelombang Kedua Covid-19 jika Warga Tak Disiplin Pakai Masker

Wali Kota Tangerang Khawatir Gelombang Kedua Covid-19 jika Warga Tak Disiplin Pakai Masker

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Penderita Stroke yang Terjebak di Lantai 2 Rumah

Petugas Damkar Evakuasi Penderita Stroke yang Terjebak di Lantai 2 Rumah

Megapolitan
Tidak Punya SIKM Dilarang Masuk Kota Bekasi

Tidak Punya SIKM Dilarang Masuk Kota Bekasi

Megapolitan
UPDATE 28 Mei: Tambah 103 Kasus, Total 6.929 Pasien Covid-19 di DKI

UPDATE 28 Mei: Tambah 103 Kasus, Total 6.929 Pasien Covid-19 di DKI

Megapolitan
Ikut Arahan Pusat, Rangkaian Pilkada Depok Dimulai 15 Juni 2020

Ikut Arahan Pusat, Rangkaian Pilkada Depok Dimulai 15 Juni 2020

Megapolitan
Jaksa: Lucinta Luna Dapat Dua Butir Ekstasi dari Orang Tak Dikenal di Tempat Hiburan Malam

Jaksa: Lucinta Luna Dapat Dua Butir Ekstasi dari Orang Tak Dikenal di Tempat Hiburan Malam

Megapolitan
Buat Mabuk Lalu Perkosa Perempuan, Pria di Depok Ditangkap

Buat Mabuk Lalu Perkosa Perempuan, Pria di Depok Ditangkap

Megapolitan
PT MRT Minta Jam Kerja Perkantoran di Jakarta Fleksibel untuk Cegah Penumpukan Penumpang

PT MRT Minta Jam Kerja Perkantoran di Jakarta Fleksibel untuk Cegah Penumpukan Penumpang

Megapolitan
Warga yang Sakit dan Harus Berobat di RS Jakarta Tak Perlu Urus SIKM

Warga yang Sakit dan Harus Berobat di RS Jakarta Tak Perlu Urus SIKM

Megapolitan
Sebarkan Hoaks Pornografi, Pemilik Instagram Mengaku Benci Syahrini

Sebarkan Hoaks Pornografi, Pemilik Instagram Mengaku Benci Syahrini

Megapolitan
Terapkan Pergub Keluar Masuk Jakarta, Bandara Soekarno Hatta Dijaga Satpol PP DKI

Terapkan Pergub Keluar Masuk Jakarta, Bandara Soekarno Hatta Dijaga Satpol PP DKI

Megapolitan
Siswa di DKI Mulai Belajar 13 Juli, Berikut Kalender Pendidikan 2020/2021

Siswa di DKI Mulai Belajar 13 Juli, Berikut Kalender Pendidikan 2020/2021

Megapolitan
Bersiap New Normal, MRT Ajukan Penambahan Jumlah Maksimal Penumpang

Bersiap New Normal, MRT Ajukan Penambahan Jumlah Maksimal Penumpang

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Timur

Ini Daftar Lokasi Pos Pemeriksaan SIKM di Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X