Bestari Barus: Anggota Dewan Rata-rata Kesulitan Isi LHKPN

Kompas.com - 29/03/2019, 18:55 WIB
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengakui ia dan anggota dewan lainnya kesulitan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN). Alasan ini membuat Bertari dan separuh anggota dewan belum melaporkan harta kekayaannya.

"Rata-rata kesulitan mengisi. Cara pola penghitungannya gimana, gaji, utang, kemudian piutang," ujar Bestari ketika dihubungi, Jumat (29/3/2019).

Bestari mengatakan, ia sendiri sudah mengirimkan LHKPN dan sudah menerima balasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan kekayaan itu, kata Bestari, tak mudah.

Baca juga: Didampingi KPK, 57 Anggota DPRD DKI Laporkan LHKPN

"Kita punya surat-surat semuanya kan, mobil, rumah, sepeda motor, terus gimana perabot rumah tangga, mana kita tahu bonnya. Termasuk cicin, sepatu, jam tangan. Ini masuk kategori apa. Perabotan rumah tangga non elektronik kan ada kursi, meja, piring," ujar dia.

Bestari menyarankan agar KPK menyiagakan petugas untuk membantu pelaporan harta kekayaan. Ia mendukung LHKPN menjadi syarat wajib bagi calon legislatif.

"Ya bagus-bagus saja sih sebetulnya, perlu gitu kan, kesadaran aja mengisi LHKPN. Atau sekaligus aja imbauannya antara KPK dengan KPU punya satu komitmen tidak melantik anggota dewan terpilih yang tidak mengisi LHKPN kan bisa," kata Bestari.

Baca juga: KPK Ungkap Ada 27 Instansi dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN 100 Persen

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerjunkan tim ke DPRD DKI Jakarta untuk membantu urusan pelaporan harta kekayaan para anggota DPRD.

Hal itu berangkat dari data KPK Januari 2019 silam. Data itu menunjukkan tingkat kepatuhan DPRD DKI Jakarta dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2018 adalah nol persen.

"KPK datang ke DPRD DKI untuk membantu melakukan pendampingan pengisian LHKPN di sana. Hal ini merupakan upaya pencegahan sebagai respon surat yang kami terima dari DPRD DKI tentang pengisian LHKPN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan persnya, Rabu (27/3/2019).

Di surat tersebut ditulis permintaan agar tim KPK mendampingi pengisian LHKPN pada pimpinan dan anggota DPRD DKI.

Hingga Jumat (29/3/2019), tercatat baru ada 66 dari 106 anggota DPRD yang mengisi LHKPN.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X