KASN: Klik "Like" di Medsos soal Politik, ASN Bisa Langgar Netralitas

Kompas.com - 02/04/2019, 21:11 WIB
Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, Selasa (2/4/2019) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas jelang pemilu serentak 17 April 2019, dalam acara sosialisasi Implementasi Netralitas ASN. KOMPAS.com/TATANG GURITNOWali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, Selasa (2/4/2019) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas jelang pemilu serentak 17 April 2019, dalam acara sosialisasi Implementasi Netralitas ASN.

JAKARTA, KOMPAS.com—Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan, sekadar memencet "like" di media sosial terkait materi kampanye politik oleh aparatur sipil negara (ASN) dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip netralitas.

"Banyak teman-teman ASN belum tahu bahwa jika ia memencet like pada postingan di media sosial seperti Facebook, ia sudah dianggap berpihak pada paslon tertentu," ujar Komisioner KASN Waluyo Martowiyoto, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (2/4/2019).

Berbicara dalam sosialisasi Implementasi Netralitas ASN Jelang Pemilu 2019, Waluyo mengatakan, perilaku di media sosial paling sering menjadi temuan pelanggaran netralitas ASN di seluruh Indonesia. 

Baca juga: Bawaslu Periksa ASN Pemprov Jateng Terkait Dugaan Langgar Netralitas

Merujuk data KASN, pelanggaran asas netralitas ASN selama 2108 tercatat 482 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 22,5 persen di antaranya terkait dengan media sosial. Ini merupakan persentase tertinggi kategorisasi pelanggaran asas netralitas pegawai negeri.

"Perilaku di social media ini tertinggi, dan biasanya para ASN tidak tahu kalau aktivitasnya tersebut melanggar prinsip netralitas," sebut Waluyo.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain pelanggaran di media sosial, temuan pelanggaran lain selama 2018 adalah menghadiri sosialisasi calon (17,5 persen), ikut sebagai panitia pelaksana kampanye (16,1 persen), ikut kampanye (15,1 persen), menghadiri acara partai politik (8,8 persen), foto bersama paslon mengikuti simbol tangan atau gerakan (7,9 persen), dan pelanggaran lain (12,2 persen).

Baca juga: Menteri PAN-RB Minta ASN yang Tak Netral Segera Diberi Sanksi

Dari sejumlah temuan tersebut, Waluyo menekankan pentingnya sosialisasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN terkait politik praktis. Bila sosialisasi sudah dilakukan tetapi ASN tetap melanggar asas netralitas, lanjut dia, sanksi akan ditegakkan.

"Kalau sudah tahu dan nekat melanggar ya nanti kita sikat. Sanksinya beragam, seperti penurunan jabatan atau kenaikan pangkatnya ditunda," ungkap Waluyo, sembari menambahkan pemberian sanksi atas pelanggaran asas netralitas ASN sudah pernah dilakukan. 

Sebagai informasi, aturan tentang asas netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19 Melonjak, RS Wisma Atlet Tambah Bed hingga Buka Tower 8

Pasien Covid-19 Melonjak, RS Wisma Atlet Tambah Bed hingga Buka Tower 8

Megapolitan
Anies: Perpanjangan PPKM Akan Dibahas bersama Menko Perekonomian Nanti Malam

Anies: Perpanjangan PPKM Akan Dibahas bersama Menko Perekonomian Nanti Malam

Megapolitan
Anies Sebut Keterpakaian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta Mencapai 75 Persen

Anies Sebut Keterpakaian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta Mencapai 75 Persen

Megapolitan
Serba-serbi Pendaftaran Jalur Afirmasi PPDB Jakarta Tingkat SMP/SMA/SMA

Serba-serbi Pendaftaran Jalur Afirmasi PPDB Jakarta Tingkat SMP/SMA/SMA

Megapolitan
Rizieq Sebut Wiranto, Tito, hingga Budi Gunawan dalam Pleidoi, Jaksa: Hanya Cari Panggung

Rizieq Sebut Wiranto, Tito, hingga Budi Gunawan dalam Pleidoi, Jaksa: Hanya Cari Panggung

Megapolitan
Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Anies Peringatkan Warga untuk Beraktivitas di Rumah

Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Anies Peringatkan Warga untuk Beraktivitas di Rumah

Megapolitan
Gagalkan Peredaran Narkoba Jaringan Timur Tengah, Polisi Sita 1,1 Ton Sabu

Gagalkan Peredaran Narkoba Jaringan Timur Tengah, Polisi Sita 1,1 Ton Sabu

Megapolitan
Kapolri Sebut Peredaran 1,129 Ton Sabu Libatkan Napi Lapas Cilegon

Kapolri Sebut Peredaran 1,129 Ton Sabu Libatkan Napi Lapas Cilegon

Megapolitan
Usai Panen Padi, Anies Gelar Apel Gara-gara Jakarta 'Panen Covid-19'

Usai Panen Padi, Anies Gelar Apel Gara-gara Jakarta "Panen Covid-19"

Megapolitan
Aliran Anak Kali Pesangrahan Berhasil Dibuka, Banjir di Tiga Perumahan Ciputat Surut

Aliran Anak Kali Pesangrahan Berhasil Dibuka, Banjir di Tiga Perumahan Ciputat Surut

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, Warga Diingatkan Jaga Prokes dan Patuhi Aturan Pemerintah

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, Warga Diingatkan Jaga Prokes dan Patuhi Aturan Pemerintah

Megapolitan
Material Longsor Berhasil Dikeruk, Air Kali Tak Lagi Meluap Ke Permukiman Warga di Ciputat

Material Longsor Berhasil Dikeruk, Air Kali Tak Lagi Meluap Ke Permukiman Warga di Ciputat

Megapolitan
Hasil Tes Urine Anji Positif Mengandung Zat Aktif yang Ada Dalam Ganja

Hasil Tes Urine Anji Positif Mengandung Zat Aktif yang Ada Dalam Ganja

Megapolitan
Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Megapolitan
Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X