KASN: Klik "Like" di Medsos soal Politik, ASN Bisa Langgar Netralitas

Kompas.com - 02/04/2019, 21:11 WIB
Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, Selasa (2/4/2019) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas jelang pemilu serentak 17 April 2019, dalam acara sosialisasi Implementasi Netralitas ASN. KOMPAS.com/TATANG GURITNOWali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau, Selasa (2/4/2019) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas jelang pemilu serentak 17 April 2019, dalam acara sosialisasi Implementasi Netralitas ASN.

JAKARTA, KOMPAS.com—Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) mengatakan, sekadar memencet "like" di media sosial terkait materi kampanye politik oleh aparatur sipil negara (ASN) dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip netralitas.

"Banyak teman-teman ASN belum tahu bahwa jika ia memencet like pada postingan di media sosial seperti Facebook, ia sudah dianggap berpihak pada paslon tertentu," ujar Komisioner KASN Waluyo Martowiyoto, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (2/4/2019).

Berbicara dalam sosialisasi Implementasi Netralitas ASN Jelang Pemilu 2019, Waluyo mengatakan, perilaku di media sosial paling sering menjadi temuan pelanggaran netralitas ASN di seluruh Indonesia. 

Baca juga: Bawaslu Periksa ASN Pemprov Jateng Terkait Dugaan Langgar Netralitas

Merujuk data KASN, pelanggaran asas netralitas ASN selama 2108 tercatat 482 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 22,5 persen di antaranya terkait dengan media sosial. Ini merupakan persentase tertinggi kategorisasi pelanggaran asas netralitas pegawai negeri.

"Perilaku di social media ini tertinggi, dan biasanya para ASN tidak tahu kalau aktivitasnya tersebut melanggar prinsip netralitas," sebut Waluyo.

Selain pelanggaran di media sosial, temuan pelanggaran lain selama 2018 adalah menghadiri sosialisasi calon (17,5 persen), ikut sebagai panitia pelaksana kampanye (16,1 persen), ikut kampanye (15,1 persen), menghadiri acara partai politik (8,8 persen), foto bersama paslon mengikuti simbol tangan atau gerakan (7,9 persen), dan pelanggaran lain (12,2 persen).

Baca juga: Menteri PAN-RB Minta ASN yang Tak Netral Segera Diberi Sanksi

Dari sejumlah temuan tersebut, Waluyo menekankan pentingnya sosialisasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN terkait politik praktis. Bila sosialisasi sudah dilakukan tetapi ASN tetap melanggar asas netralitas, lanjut dia, sanksi akan ditegakkan.

"Kalau sudah tahu dan nekat melanggar ya nanti kita sikat. Sanksinya beragam, seperti penurunan jabatan atau kenaikan pangkatnya ditunda," ungkap Waluyo, sembari menambahkan pemberian sanksi atas pelanggaran asas netralitas ASN sudah pernah dilakukan. 

Sebagai informasi, aturan tentang asas netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Megapolitan
Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Megapolitan
Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Megapolitan
Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Ada Staf Reaktif Covid-19, Lantai 7 Blok G Balai Kota Ditutup Sementara

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro

Megapolitan
Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Viral Kisah Pilu Perempuan Bangun Tidur Diperkosa di Bintaro, Polisi Buru Pelaku

Megapolitan
Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Megapolitan
Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Mengamuk Saat Antre Beli Minuman, Seorang Warga Pukuli Tukang Parkir di Cipinang Muara

Megapolitan
Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Kisah Viral Perempuan Diperkosa Usai Bangun Tidur di Tangerang Selatan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Kemenristek, Begini Etika Umumkan Hasil Penelitian Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Warga Jamblang dan Penjualan Bendera Musiman di Jakarta

Megapolitan
Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Jakarta Catat 4 Lonjakan Tertinggi Kasus Covid-19 dalam 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Megapolitan
Nonton 'Layar Tancap' dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Nonton "Layar Tancap" dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X