Kompas.com - 07/04/2019, 17:01 WIB
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Gedung LBH Jakarta, Minggu (7/4/2019). KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAKoalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Gedung LBH Jakarta, Minggu (7/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur LBH Jakarta Arief Maulana sebagai perwakilan dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tegas dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 terkait swastanisasi air di Jakarta.

Ia berpendapat, selama ini Anies hanya memberikan janji-janji terkait pencabutan aturan swastanisasi, tetapi janji itu tidak pernah direalisasikan.

"Yang kita minta itu menghentikan swastanisasi di Jakarta. Jangan hanya merevisi perjanjian dengan swasta. Kita berharap Gubernur tidak menciderai kebijakan publik dengan kata-kata manis tetapi hanya janji manis yang tidak pernah terbukti," ujar Arief di Gedung LBH Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2019).

Baca juga: Kebijakan Penghentian Swastanisasi Air Diumumkan Pekan Depan

Ditemui dalam kesempatan yang sama, perwakilan KMMSAJ lainnya, Suhendi, tak segan meminta Anies untuk mundur dari jabatannya jika tak bisa mencabut swastanisasi air di Jakarta.

Menurut Suhendi, aturan swastanisasi air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 1945 yang menyebutkan air seharusnya dikelola oleh negara.

"Gubernur DKI Jakarta ketika disumpah (jabatan), maka dia harus tunduk patuh untuk melaksanakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas air harus diambil alih oleh negara, tidak ada alasan lain lagi," ujar Suhendi.

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan berjanji mengumumkan kebijakan terkait penghentian swastanisasi air bersih di Jakarta pada Senin (8/4/2019) besok.

"Insya Allah kalau gak ada halangan Senin (depan) kami umumkan," kata Anies di Jakarta Barat, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Penghentian Swastanisasi Air, PAM Jaya Akan Berdiskusi dengan Palyja dan Aetra

Lebih dari sebulan yang lalu Anies mengumumkan bakal mengambil alih pengelolaan air Jakarta.

Saat itu, 11 Februari 2019, Anies dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum mengumumkan hasil kajian selama enam bulan terakhir.

Tim tersebut mengkaji berbagai opsi yang bisa dilakukan DKI untuk menghentikan swastanisasi.

Langkah yang dipilih yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengkahiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Megapolitan
Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Megapolitan
Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Megapolitan
Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Megapolitan
Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Megapolitan
Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Megapolitan
Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Megapolitan
Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Megapolitan
Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Megapolitan
Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Megapolitan
Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X