Koalisi Menolak Swastanisasi Air Minta Anies Realisasikan Janjinya

Kompas.com - 07/04/2019, 17:01 WIB
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Gedung LBH Jakarta, Minggu (7/4/2019). KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAKoalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Gedung LBH Jakarta, Minggu (7/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur LBH Jakarta Arief Maulana sebagai perwakilan dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tegas dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 terkait swastanisasi air di Jakarta.

Ia berpendapat, selama ini Anies hanya memberikan janji-janji terkait pencabutan aturan swastanisasi, tetapi janji itu tidak pernah direalisasikan.

"Yang kita minta itu menghentikan swastanisasi di Jakarta. Jangan hanya merevisi perjanjian dengan swasta. Kita berharap Gubernur tidak menciderai kebijakan publik dengan kata-kata manis tetapi hanya janji manis yang tidak pernah terbukti," ujar Arief di Gedung LBH Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2019).

Baca juga: Kebijakan Penghentian Swastanisasi Air Diumumkan Pekan Depan

Ditemui dalam kesempatan yang sama, perwakilan KMMSAJ lainnya, Suhendi, tak segan meminta Anies untuk mundur dari jabatannya jika tak bisa mencabut swastanisasi air di Jakarta.

Menurut Suhendi, aturan swastanisasi air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 1945 yang menyebutkan air seharusnya dikelola oleh negara.

"Gubernur DKI Jakarta ketika disumpah (jabatan), maka dia harus tunduk patuh untuk melaksanakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas air harus diambil alih oleh negara, tidak ada alasan lain lagi," ujar Suhendi.

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan berjanji mengumumkan kebijakan terkait penghentian swastanisasi air bersih di Jakarta pada Senin (8/4/2019) besok.

"Insya Allah kalau gak ada halangan Senin (depan) kami umumkan," kata Anies di Jakarta Barat, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Penghentian Swastanisasi Air, PAM Jaya Akan Berdiskusi dengan Palyja dan Aetra

Lebih dari sebulan yang lalu Anies mengumumkan bakal mengambil alih pengelolaan air Jakarta.

Saat itu, 11 Februari 2019, Anies dan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum mengumumkan hasil kajian selama enam bulan terakhir.

Tim tersebut mengkaji berbagai opsi yang bisa dilakukan DKI untuk menghentikan swastanisasi.

Langkah yang dipilih yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengkahiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Kaji Perlombaan yang Boleh Diadakan Saat 17 Agustus

Pemprov DKI Masih Kaji Perlombaan yang Boleh Diadakan Saat 17 Agustus

Megapolitan
UPDATE 8 Agustus: Tambah 721 Kasus Positif Covid-19, DKI Kembali Catat Lonjakan Tertinggi

UPDATE 8 Agustus: Tambah 721 Kasus Positif Covid-19, DKI Kembali Catat Lonjakan Tertinggi

Megapolitan
Saluran Injeksi Bocor, Sebuah Truk Terbakar di Pinggir Tol Cakung

Saluran Injeksi Bocor, Sebuah Truk Terbakar di Pinggir Tol Cakung

Megapolitan
Sekelompok Warga Datangi Rumah Sakit di Grogol Minta Jenazah Dikeluarkan

Sekelompok Warga Datangi Rumah Sakit di Grogol Minta Jenazah Dikeluarkan

Megapolitan
Bantah Pasar Jaya, Pihak Keluarga Pastikan Satu Pedagang Pasar Mayestik Meninggal karena Covid-19

Bantah Pasar Jaya, Pihak Keluarga Pastikan Satu Pedagang Pasar Mayestik Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hemat Pengeluaran Kuota Internet, Guru Diminta Manfaatkan Wifi Sekolah

Hemat Pengeluaran Kuota Internet, Guru Diminta Manfaatkan Wifi Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bisa Jadi Ikon Jakarta

Pemprov DKI Sebut Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bisa Jadi Ikon Jakarta

Megapolitan
Kisah Surjana, Penjual Bendera Musiman yang Merantau ke Jakarta Sejak Umur 10 Tahun

Kisah Surjana, Penjual Bendera Musiman yang Merantau ke Jakarta Sejak Umur 10 Tahun

Megapolitan
Syarat Jadi Agen Detektif Wanita: Cantik dan Pintar Berkamuflase untuk Uji Kesetiaan Lelaki

Syarat Jadi Agen Detektif Wanita: Cantik dan Pintar Berkamuflase untuk Uji Kesetiaan Lelaki

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Korban PHK Selama Pandemi

Pemkot Bekasi Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Korban PHK Selama Pandemi

Megapolitan
Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Megapolitan
Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Megapolitan
Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X