LBH Jakarta Tuntut Keterbukaan Informasi dari Pemprov DKI soal Swastanisasi Air

Kompas.com - 07/04/2019, 18:18 WIB
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Gedung LBH Jakarta, Minggu (7/4/2019). KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAKoalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Gedung LBH Jakarta, Minggu (7/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Sirait sebagai perwakilan dari Koalisi Masyarakat Menolak  Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menilai, Pemprov DKI Jakarta tertutup akan informasi terkait kebijakan swastanisasi air.

Ia berpendapat, ketertutupan informasi itu menimbulkan kecurigaan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih membela kepentingan perusahaan swasta dibandingkan kepentingan warga Jakarta.

"Melihat kondisi seperti itu (ketertutupan informasi), kita jadi bertanya sebenarnya Gubernur DKI ini berpihak kepada publik dalam hal ini warga Jakarta atau malah berpihak kepada swasta," kata Jeanny.

Baca juga: Koalisi Menolak Swastanisasi Air Minta Anies Realisasikan Janjinya

Menurut dia, LBH Jakarta telah meminta Pemprov DKI lebih terbuka. LBH Jakarta telah mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi sebanyak dua kali ke Pemprov DKI.

Surat itu ditujukan ke Ketua Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum dan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Jakarta.

"Permohonan keterbukaan informasi publik itu dikirimkan sekitar sebulan lalu, awal Maret ya. Ada dua surat sebenarnya, satu (surat) untuk ketua Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, kemudian sampai sekarang tidak direspons," ujar Jeanny.

"Kemudian juga surat permohonan informasi publik dilayangkan kepada PPID Pemprov DKI, tetapi lucunya waktu itu malah dilempar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)," kata Jeanny lagi.

KMMSAJ menuntut Anies untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta lantaran aturan swastanisasi air itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 1945.

Baca juga: Kebijakan Penghentian Swastanisasi Air Diumumkan Pekan Depan

Sementara itu, Anies Baswedan berjanji mengumumkan kebijakan terkait penghentian swastanisasi air bersih di Jakarta pada Senin (8/4/2019) besok.

"Insya Allah kalau enggak ada halangan Senin (depan) kami umumkan," kata Anies di Jakarta Barat, Senin (1/4/2019).

Opsi yang bisa dilakukan DKI untuk menghentikan swastanisasi yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengkahiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Fakta Ledakan karena Kebocoran Gas Melon di Bekasi

5 Fakta Ledakan karena Kebocoran Gas Melon di Bekasi

Megapolitan
205 Pohon di Monas yang Akan Dipindahkan Menghilang, Ada Di Mana?

205 Pohon di Monas yang Akan Dipindahkan Menghilang, Ada Di Mana?

Megapolitan
Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio, Simbol Toleransi di Tengah Pasar Lama Kota Tangerang

Kelenteng Boen Tek Bio, Simbol Toleransi di Tengah Pasar Lama Kota Tangerang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Yasonna Vs Warga Tanjung Priok | Aksi Heroik Sopir Truk Kejar Perampok

[POPULER JABODETABEK] Yasonna Vs Warga Tanjung Priok | Aksi Heroik Sopir Truk Kejar Perampok

Megapolitan
BMKG: Mayoritas Jabodetabek Hujan Kamis Siang

BMKG: Mayoritas Jabodetabek Hujan Kamis Siang

Megapolitan
Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Megapolitan
Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Megapolitan
Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Megapolitan
Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Megapolitan
Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Megapolitan
Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X