Kompas.com - 07/04/2019, 18:18 WIB
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Gedung LBH Jakarta, Minggu (7/4/2019). KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAKoalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta di Gedung LBH Jakarta, Minggu (7/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Sirait sebagai perwakilan dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menilai, Pemprov DKI Jakarta tertutup akan informasi terkait kebijakan swastanisasi air.

Ia berpendapat, ketertutupan informasi itu menimbulkan kecurigaan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih membela kepentingan perusahaan swasta dibandingkan kepentingan warga Jakarta.

"Melihat kondisi seperti itu (ketertutupan informasi), kita jadi bertanya sebenarnya Gubernur DKI ini berpihak kepada publik dalam hal ini warga Jakarta atau malah berpihak kepada swasta," kata Jeanny.

Baca juga: Koalisi Menolak Swastanisasi Air Minta Anies Realisasikan Janjinya

Menurut dia, LBH Jakarta telah meminta Pemprov DKI lebih terbuka. LBH Jakarta telah mengirimkan surat permohonan keterbukaan informasi sebanyak dua kali ke Pemprov DKI.

Surat itu ditujukan ke Ketua Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum dan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Jakarta.

"Permohonan keterbukaan informasi publik itu dikirimkan sekitar sebulan lalu, awal Maret ya. Ada dua surat sebenarnya, satu (surat) untuk ketua Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, kemudian sampai sekarang tidak direspons," ujar Jeanny.

"Kemudian juga surat permohonan informasi publik dilayangkan kepada PPID Pemprov DKI, tetapi lucunya waktu itu malah dilempar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)," kata Jeanny lagi.

KMMSAJ menuntut Anies untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta lantaran aturan swastanisasi air itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 1945.

Baca juga: Kebijakan Penghentian Swastanisasi Air Diumumkan Pekan Depan

Sementara itu, Anies Baswedan berjanji mengumumkan kebijakan terkait penghentian swastanisasi air bersih di Jakarta pada Senin (8/4/2019) besok.

"Insya Allah kalau enggak ada halangan Senin (depan) kami umumkan," kata Anies di Jakarta Barat, Senin (1/4/2019).

Opsi yang bisa dilakukan DKI untuk menghentikan swastanisasi yakni lewat mekanisme perdata atau renegosiasi antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra.

Renegosiasi bisa menghasilkan pembelian dua perusahaan swasta oleh DKI, perjanjian kerja sama untuk mengkahiri kontrak, atau pengambilalihan sebagian sebelum kontrak habis di 2023.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Megapolitan
John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

Megapolitan
Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Megapolitan
Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Megapolitan
Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Megapolitan
John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Megapolitan
Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Megapolitan
Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Anies ke AHY: Demokrat Melewati Ujian yang Tidak Sederhana

Megapolitan
Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Di Persidangan, John Kei Menyatakan Tak Pernah Instruksikan Pembunuhan terhadap Nus Kei

Megapolitan
Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Rizieq Shihab kepada Hakim: Saya Sangat Lelah, Semalam Tak Bisa Tidur, Panas Sekali di Penjara

Megapolitan
John Kei: Dulu Nus Kei Orang yang Paling Saya Percaya

John Kei: Dulu Nus Kei Orang yang Paling Saya Percaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X