Setelah Sudirman, Selanjutnya Giliran Kemang...

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah menata koridor Sudirman-Thamrin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menata kawasan Kemang. Masyarakat yang selama ini harus membawa kendaraan pribadi atau naik taksi untuk bisa melancong ke Kemang nanti bisa leluasa berjalan kaki.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kendaraan pribadi tak perlu membuat Kemang macet lagi. Anies memastikan pihaknya akan mempriotitaskan pejalan kaki ketimbang melebarkan jalan untuk kendaraan.

"Jadi Kemang nanti lebar jalannya itu dengan lebar untuk pejalan kaki relatif besar pejalan kakinya," ujar dia pada 1 April 2019.

Anies bahkan mengatakan bakal ada shuttle yang mengelilingi Kemang sehingga pelancong bisa bebas berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa kerepotan.

Baca juga: Selain Kemang, Kawasan Casablanca Juga Akan Ditata

"Nanti ada rekayasa lalu lintas, kemudian ada shuttle yang berputar terus-menerus sehingga orang tidak harus masuk ke dalam kawasan," kata Anies.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, setelah penataan, kawasan Kemang nantinya hanya bisa dimasuki kendaraan warga yang berstiker. Hanya kendaraan warga dan shuttle bus yang boleh melintas Kemang.

Sebab, meski Jalan Kemang Raya merupakan pusat niaga, masih banyak rumah tinggal di sana.

"Di Kemang banyak warga," ujar Hari ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (8/4/2019).

Baca juga: Penataan Arus Lalu Lintas di Kemang Akan Diubah

Tanah Betawi jadi kampung internasional

Sebelum berubah menjadi kawasan yang sarat hiburan, Kemang tadinya memang menjadi salah satu permukiman hijau di selatan Jakarta.

Dikutip dari buku Robinhood Betawi: Kisah Betawi Tempo Doeloe (2001) karya Alwi Shihab, pada 1960-an Kemang tak dianggap oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemang hanyalah sebuah desa yang merupakan bagian dari Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan.

Pada masa Betawi tempo dulu, Kemang merupakan daerah udik yang disebut "Betawi pinggiran". Daerah ini menghasilkan buah-buahan dan jadi pusat peternakan sapi. Namun, lambat laun tanah-tanah Betawi yang hijau dan subur itu disewakan dan dijual untuk tempat tinggal ekspatriat.

Baca juga: Langgar GSB, Pelaksana Proyek Relakan Hotel di Kemang Dibongkar

Willard A Hanna, Direktur Kantor Penerangan AS (USIS) dalam bukunya berjudul Hikayat Jakarta (1988) menulis, "Akhir-akhir ini Kebayoran dikalahkan oleh pembangunan kota-kota satelit baru, yang lebih mewah, seperti Kemang dan Pertamina Village di Kuningan."

Kemang, kata Hanna, setaraf dengan Forbes Park, kota satelit yang paling megah di Manila, Filipina. Di sini, para eksekutif perusahaan-perusahaan asing, badan-badan PBB, dan anggota-anggota misi diplomatik tinggal. Ketika itu, mereka hidup nikmat di tengah kesejukan alam, di daerah persawahan dan kebun buah-buahan.

Dalam bukunya yang lain, Betawi Queen of the East (2004), Alwi Shahab menyebut, sejak masyarakat asing hadir di Kemang, galeri seni rupa, benda antik, kafe, restoran cepat saji, restoran tradisional, dan restoran Barat tumbuh subur.

Baca juga: Anies Sebut Kemang Akan Ditata seperti Sudirman-Thamrin

Ia menulis, "Restoran yang tadinya hanya sebagai tempat makan berkembang menjadi pub yang menyadikan musik hidup. Bangunannya pun amat khas. Jika tidak bergaya mediterania, gedung dibangun dengan arsitektur Bali, Jawa atau Betawi."

Tempat usaha yang tadinya tersedia untuk melayani ekspatriat yang tinggal di Kemang pada akhirnya menarik banyak pengunjung dari luar Kemang.

Pertumbuhan ugal-ugalan

Pertumbuhan Kemang yang pesat, dalam satu dekade terakhir menjadi sorotan. Berdasarkan data Litbang Kompas seperti dikutip dari harian Kompas pada 20 Desember 2013, dalam artikel "RTRW Jakarta Dibuat untuk Dilanggar", terungkap pada 1983, areal terbangun di Jakarta Selatan masih 26 persen dari luas total.

Dua puluh tahun berikutnya, kawasan terbangun meningkat menjadi 72 persen. Persentase ini lebih besar dibandingkan dengan proporsi daerah terbangun di Jakarta Timur. Kemang adalah salah satu kawasan di Jakarta Selatan yang mengalami pembangunan pesat tetapi tak sesuai peruntukan.

Sementara itu, hasil investigasi Ombudsman RI pada 2016 menyimpulkan pembangunan di Kemang tak sesuai peruntukan.

Baca juga: Nantinya, Hanya Kendaraan Penghuni Berstiker yang Boleh Masuk Kemang

Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, mejelaskan 90 persen bangunan yang peruntukannya hunian telah berubah menjadi tempat usaha akibat pembiaran yang berlarut-larut.

Keadaan ini menyebabkan warga mengeluh terjadi kemacetan di kawasan tersebut. Jalan-jalan yang didesain untuk hunian dipaksa menampung aktivitas bisnis yang sibuk.

"Berdasarkan data rencana rinci tata ruang wilayah (RRTRW) Kecamatan Mampang Prapatan tahun 1998, telah terjadi masalah serius di kawasan ini, seperti kemacetan lalu lintas dan penyimpangan pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan Kemang Raya, Jalan Kemang Selatan, hingga melebar ke kawasan sekitarnya," kata dia 26 Juli 2016.

Baru beberapa tahun belakangan, kemacetan dan banjir yang terjadi di Kemang menyadarkan Pemerintah Provinsi DKI akan pembangunan yang ugal-ugalan. Upaya penyelamatan dilakukan dengan rencana penataan kawasan yang telanjur terbangun itu.

Fungsi hijau dan hunian di Kemang yang tak bisa dikembalikan, setidaknya diusahakan diperbaiki sehingga tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Baca juga: Kawasan Kemang Sempat Tergenang, Ini Penyebabnya

Di era Gubernur Fauzi Bowo, diterbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga 2030. Dalam Pasal 147 perda itu disebutkan prasarana transportasi dikembangkan dengan menyediakan "jalur sepeda yang menghubungkan pusat kegiatan sekunder dan tersier dengan mempertimbangkan kapasitas jalan, terutama Kawasan Pusat Niaga Terpadu Sudirman dan Kemang."

Kemudian di Pasal 151 diatur pengembangan dan pengendalian kawasan campuran, perdagangan, jasa, dan permukiman yang berfungsi hijau yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan parkir terutama di kawasan Kemang.

Kini, penataan wajah Kemang dilanjutkan di era Gubernur Anies Baswedan. Penataan itu masuk dalam agenda Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang dibuat Anies. KSD yang dimaksud ialah peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah menggelar audiensi dengan warga Kemang pada 18 Februari 2019. Audiensi itu menampung masukan dari warga. Penataan Kemang diharapkan jadi percontohan bagi penataan kawasan lain di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.