Menjawab Sindiran Komikus Jepang soal Utang MRT Jakarta

Kompas.com - 09/04/2019, 06:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami (kiri) saat soft launching dimulainya megaproyek MRT Jakarta di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013). Tahap pertama pembangunan MRT akan dimulai dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami (kiri) saat soft launching dimulainya megaproyek MRT Jakarta di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013). Tahap pertama pembangunan MRT akan dimulai dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

"Itu (penambahan biaya) yang dinamakan price adjusment dari variatif order karena kontraknya sifatnya design and build. Begitu sambil desain, sambil bangun, di lapangan ada regulasi baru," ungkap Tuhiyat.

Hal itulah yang akhirnya menyebabkan biaya pembangunan Fase I sepanjang 16 kilometer mencapai Rp 16 triliun. 

Untuk Fase II, Pemerintah Indonesia meminjam 217 miliar yen atau setara Rp 25 triliun.

Baca juga: Biaya Proyek MRT Membengkak karena Penggunaan Baja Anti Gempa

Di fase II PT MRT Jakarta akan membangun receiving sub station atau gardu induk di kawasan Monas, Jakarta Pusat. 

Kendati demikian, biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembangunannya sekitar Rp 22,5 triliun. 

"Kenapa Rp 25 triliun? Karena yang Rp 2,5 triliun ini untuk membiayai kekurangan Fase 1," ujar dia.

Dana pinjaman itu kemudian dibagi dua bebannya, yaitu untuk pemerintah pusat sebesar 51 persen dan Pemprov DKI sebesar 49 persen. 

Bunga yang harus dibayar pemerintah ke JICA pun relatif kecil, yakni hanya 0,01 persen. Hal itu disebabkan, saat pinjaman ditandatangani, commercial bank interest berkisar 3-4 pesen.

"Karena sifatnya tide loan, itu ada persyaratan. Kata Jepang, kontraktor harus dari kami, pemimpinnya Japan Company, enggak ada yang lain. Nah itu yang namanya tide, tapi itu sudah diambil pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Apa Saja Kendala Penyelesaian Proyek MRT Jakarta?

Setelah proyek ini berjalan, kontraktor yang menagih pembayaran akan dikumpulkan seluruh bukti pekerjaannya.

Setelah itu, dilakukan proses verifikasi oleh tim gabungan dari MRT, Kementerian Perhubungan, dan Pemprov DKI. Hasil verifikasi tersebut akan dibawa pemerintah pusat untuk kemudian diserahkan ke pemerintah Jepang melalui JICA.

"Nanti JICA akan verifikasi lagi, lalu dia akan bayar langsung ke kontraktor. Uangnya enggak ada sama kami," kata Tuhiyat.


Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Megapolitan
Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Istri Isa Bajaj

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Istri Isa Bajaj

Megapolitan
Selama PPKM, Terminal Bus Kalideres Buka Posko Rapid Test Antigen Gratis

Selama PPKM, Terminal Bus Kalideres Buka Posko Rapid Test Antigen Gratis

Megapolitan
LaporCovid-19: Kenapa Data BOR DKI Masih 80 Persen Sementara Kenyataannya Sudah 100 Persen?

LaporCovid-19: Kenapa Data BOR DKI Masih 80 Persen Sementara Kenyataannya Sudah 100 Persen?

Megapolitan
Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Megapolitan
Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X