Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kartunis Jepang Sindir Utang MRT, Polemik dan Tanggapan PT MRT Jakarta

Kompas.com - 09/04/2019, 17:00 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kartunis Jepang Onan Hiroshi membuat ilustrasi yang menyindir pembangunan moda raya terpadu atau mass rapit transit (MRT) di Jakarta.

Melalui kartun itu, Onan menyindir Pemerintah Indonesia, juga PT Mass Rapid Transit Jakarta, yang tidak lekas membayar pinjaman yang diberikan.

Onan membuat serangkaian gambar. Dimulai dari rencana pemberian utang Japan International  Cooperation Agency (JICA) ke Indonesia. JICA memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan, kemudian Indonesia akan menggunakan uang itu untuk membuat MRT.

Selanjutnya MRT dioperasionalkan dan mendatangkan uang, dan uang tersebut akan digunakan untuk membayar utang.

Namun di gambar selanjutnya, kenyataan tidak berjalan sebagaimana rencana yang dibuat. Pihak MRT Jakarta tidak memberikan persetujuan pembayaran pinjaman bahkan terkesan mengabaikan tagihan yang ada.

Sehingga, Jepang dirugikan karena tidak memperoleh imbalan atas apa yang ia buat untuk Indonesia.

Di gambar terakhir, Onan menggambarkan sosok Presiden Joko Widodo yang mendapatkan banyak apresiasi masyarakat karena MRT diklaim sebagai capaian prestasinya. Padahal, pihak JICA hanya bisa menantikan apa yang semestinya menjadi haknya.

Baca juga: PT MRT Jakarta Sayangkan Sentilan Komikus Jepang Soal Utang MRT

Tanggapan PT MRT Jakarta

Direktur Utama PT MRT Jakarta William SabandarKompas.com / Dani Prabowo Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar
PT Mass Rapid Transit Jakarta menanggapi karya kartun yang menyindir perkara utang yang dilakukan Indonesia untuk membuat MRT kepada Jepang.

Komik yang awalnya hanya muncul di situs onanhiroshi.com ini kemudian tersebar luas di media sosial hingga ramai diperbincangkan.

Division Head Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin mengatakan, masalah pembayaran pinjaman ini sudah disepakati oleh kedua pihak, yaitu pemberi dan peminjam dana.

"Iya jadi menyayangkan ya kalau ada yang membuat kartun seperti itu. Tapi itu kan sebetulnya sudah ada prosesnya dan memang tidak ada keterlambatan (pembayaran),” kata Kamaluddin, Senin (8/4/2019).

Ia menyebut, utang ini akan dilunasi dalam jangka waktu 40 tahun dan pembayaran baru akan dimulai pada tahun ke-11, sesuai dengan kesepakatan.

"Sudah masuk dalam cicilan kan untuk 40 tahun pembayarannya dan sebetulnya sekarang belum masuk dalam pembayaran, masih ada grace periode selama 10 tahun, baru nanti tahun ke-10 akan mulai pembayaran," tuturnya.

Baca juga: Utang MRT Jakarta ke Jepang Akan Lunas dalam 40 Tahun

Kamaluddin pun menegaskan tidak ada keterlambatan pembayaran oleh pemerintah dan PT MRT Jakarta.

Lebih jauh, Kamaluddin tidak mau menanggapi hal ini lebih jauh karena merupakan opini pribadi yang disampaikan melalui situs dan media sosial.

"Dan ini kan baru di socmed, jadi kami tidak memberikan komentar resmi kecuali di media resmi kami menyampaikan hak jawab karena hanya di socmed pribadi. Yang penting semua sudah sesuai proses dan peraturan pinjaman dan kontrak dengan kontraktor," tutur Kamaluddin.

Kereta MRT saat mengikuti kegiatan uji coba kereta MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta, Selasa (12/3/2019). Uji coba publik kereta MRT fase 1 dilakukan mulai 12-23 Maret 2019. Hingga 11 Maret, tercatat 184.738 orang yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian uji coba tersebut.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Kereta MRT saat mengikuti kegiatan uji coba kereta MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta, Selasa (12/3/2019). Uji coba publik kereta MRT fase 1 dilakukan mulai 12-23 Maret 2019. Hingga 11 Maret, tercatat 184.738 orang yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian uji coba tersebut.

Biaya membuat MRT

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan besar pinjaman yang diambil dari JICA untuk menyelesaikan MRT Fase I adalah 123,36 miliar yen atau Rp 14,2 triliun.

Namun karena adanya revisi desain di tengah pengerjaannya, jumlah pinjaman pembangunan MRT sepanjang 16 kilometer ini bertambah menjadi Rp 16 triliun.

“Itu (penambahan biaya) yang dinamakan price adjusment dari variatif order karena kontrak sifatnya design and build. Begitu sambil desain, sambil bangun, di lapangan ada regulasi baru," kata Tuhiyat.

Sementara itu, di Fase II Pemerintah akan kembali mengajukan pinjaman sebesar 217 miliar yen atau Rp 25 triliun. Kendati demikian, biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembangunannya sekitar Rp 22,5 triliun. 

"Kenapa Rp 25 triliun, karena yang Rp 2,5 triliun ini untuk membiayai kekurangan Fase 1," ujar dia.

Dana pinjaman itu kemudian dibagi dua bebannya, yaitu untuk pemerintah pusat sebesar 51 persen dan Pemprov DKI sebesar 49 persen.  Bunga yang harus dibayar pemerintah ke JICA pun relatif kecil, yakni hanya 0,01 persen.

Baca juga: Menjawab Sindiran Komikus Jepang soal Utang MRT Jakarta

Tentang Onan Hiroshi

Mengutip wawancara yang dilakukan kontributor Tribunnews di Jepang, Richard Susilo, dengan Onan setahun lalu, diketahui kartunis berusia sekitar 30 tahun itu menggunakan nama samaran.

Ia menyebut dirinya sebagai orang asli Jepang, namun banyak tinggal di Hong Kong. Onan mengaku dirinya memang suka menggambar.

Dari berbagai sumber di Jepang diketahui Onan bukanlah seorang komikus ataupun pembuat manga. Ia hanya diketahui sebagai ilustrator biasa dan ada yang menyebutnya sebagai rasis yang berasal dari Okinawa.

Sumber: Kompas.com (Ryana Aryadita Umasugi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com