PAM Jaya: Karyawan Palyja dan Aetra Akan Dipertahankan

Kompas.com - 10/04/2019, 14:05 WIB
Direktur Utama PAM Jaya Bambang Hernowo memberi keterangan kepada wartawan di kantornya, Rabu (10/4/2019) KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARIDirektur Utama PAM Jaya Bambang Hernowo memberi keterangan kepada wartawan di kantornya, Rabu (10/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PAM Jaya, Bambang Hernowo mengatakan, karyawan Palyja dan Aetra tidak akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kebijakan penghentian swastanisasi air yang tengah rancang Pemprov DKI dan PAM Jaya terwujud.

"(Karyawan) tetap terjaga, intinya apapun yang terjaga saat ini. Kami melihat bahwa tidak ada penurunan pelayanan secara signifikan, maksudnya kalau ada penurunan (pelayanan), bukan karena masalah ini, yang eksternallah, misalnya air baku," kata Bambang dikantornya Rabu (10/4/2019).

Ia mengatakan untuk target cakupan layanan air bersih 82 persen pada tahun 2023 dan 100 persen di tahun 2030 akan ada banyak pekerjaan dan proyek yang akan mereka lakukan sehingga membutuhkan banyak sumber daya manusia.

Baca juga: Tanggapan PAM Jaya soal Molornya Kebijakan Penghentian Swastanisasi Air

"Kemarin dalam setahun kami bisa memasang pipa berapa, ke depaannya mungkin akan lebih besar lagi. Artinya, kalau setiap tahun kami bisa naik setengah atau satu persen cakupan layanan, ke depannya 2-5 persen layanan sampai kemudian tahun 2023 (jadi) 82 persen," ujarnya.

Direktur Bagian Umum Palyja, Felix H Parlindungan mengatakan, apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bisnis yang mereka lakukan tetap harus berjalan. Ia mengemukakan, apapun yang terjadi terkait urusan air bersih tidak boleh terjadi pengurangan karyawan secara signifikan.

"Selama ini apa karyawan saya resah? Gak ada resah kan karena apapun yang terjadi di atas (pemerintah) kami tetap bisnis seperti biasa, karyawan tetap dari dalam, tidak ada apa (pemberhentian karyawan) besar-besaran," ujar Felix.

Kebijakan penghentian swastanisasi air bersih masih belum diumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji akan mengumumkan kebijakan terkait penghentian swastanisasi air bersih pada Senin lalu. Namun kebijakan tersebut tak kunjung diumumkan hingga saat ini.

Bambang mengatakan, banyak detail yang harus disepakati oleh berbagai pihak, baik pemerintah, PAM Jaya, dan dua perusahaan swasta yaitu Palyja dan Aetra.

"Secepatnya (diumumkan) kalau sudah, konten nanti saya sampaikan," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Megapolitan
Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Megapolitan
Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

Megapolitan
23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

Megapolitan
Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Megapolitan
Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Megapolitan
Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Megapolitan
Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X