Masih Bingung Apa Itu Konsep Naturalisasi ala Gubernur DKI? Simak Isi Pergubnya...

Kompas.com - 11/04/2019, 05:46 WIB
Normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRNormalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pengendalian banjir di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai tanya dari sejumlah pemangku kepentingan.

Anies menggunakan istilah naturalisasi sebagai alternatif dari normalisasi sungai yang dilakukan di era sebelumnya.

Istilah itu pertama diungkapkannya pada 7 Februari 2018 ketika ditanya apakah ia akan melanjutkan normalisasi sebagai pengendali banjir.

Namun setahun setelah dicetuskan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berwenang atas 13 sungai yang melintasi Jakarta, masih tak paham dengan istilah itu.


"Beberapa kali saya sudah bilang sama beliau (Anies), beberapa kali Pak Dirjen (SDA) ngundang pemda, enggak ada yang dateng. Kita mau tanya, yang dimaksud naturalisasi sama DKI itu opo? Kita undang dua kali, yang dateng stafnya, staf yang enggak ngerti," ucap Menteri Kementerian PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (29/3/2019).

Baca juga: Basuki Tak Paham Konsep Naturalisasi Sungai Jakarta

Begitu pula dengan anggota DPRD DKI yang berkuasa atas anggaran untuk melaksanakan program.

"Kalau yang dimaksud naturalisasi ini apa? Mohon dijawab itu, jangan-jangan di pikiran kita Michael Owen mau pindah gitu ya?" tanya anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus pada Selasa (9/4/2019).

"Kalau banyak orang tanya (naturalisasi), karena semua referensi Google ini lebih banyak soal sepak bola, saya susah juga cari naturalisasi yang keluar statement Pak Anies," tambah dia.

Baca juga: Rencana Naturalisasi Sungai DKI yang Dipertanyakan...

Mari simak isi Pergubnya...

Kepastian soal naturalisasi baru saja secara sah dirumuskan Anies pada 1 April 2019. Ia menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Pasal 1 pergub tersebut menjelaskan, "Konsep naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi."

Adapun yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air adalah bangunan air berserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung meliputi kali, saluran, sungai, waduk, situ dan, embung.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Batan Pastikan Radiasi Nuklir di Batan Indah Bukan dari Kebocoran Reaktor

Kepala Batan Pastikan Radiasi Nuklir di Batan Indah Bukan dari Kebocoran Reaktor

Megapolitan
Polisi Buru Dokter dan Puluhan Bidan yang Terlibat Praktik Aborsi Ilegal di Paseban

Polisi Buru Dokter dan Puluhan Bidan yang Terlibat Praktik Aborsi Ilegal di Paseban

Megapolitan
Pengunjung Diskotek Black Owl yang Positif Narkoba Diajukan untuk Direhabilitasi

Pengunjung Diskotek Black Owl yang Positif Narkoba Diajukan untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Wali Kota Tangerang Ingatkan Warganya untuk Isi Sensus Penduduk Online 2020

Megapolitan
Begini Kesepakatan 'Bagi Jatah' Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Begini Kesepakatan "Bagi Jatah" Koalisi Gerindra-PDI-P Jelang Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Jumlah Pengunjung Black Owl Positif Narkoba Bertambah

Megapolitan
Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Beredar Info Pembuatan SIM Kolektif Tanpa Tes, Polisi Sebut Itu Hoaks

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Polisi Tangkap Pemeras Sopir Truk di Cengkareng

Megapolitan
Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Yenny Sucipto Ikut Penjaringan Calon Wali Kota, Anggap Depok Stagnan 15 Tahun Terakhir

Megapolitan
Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Kisruh Rekomendasi Formula E hingga Tudingan Ketua DPRD, Anies Serahkan pada Sekda

Megapolitan
Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Polisi Geledah Rumah 2 Pria yang Bawa Alat Isap Sabu-sabu ke Polres Jaksel

Megapolitan
Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Daftar Penjaringan di DPP PDIP, Mantan Sekjen FITRA Siap Maju Pilkada Depok

Megapolitan
Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Warga Batan Indah Tak Khawatir dengan Radiasi Nuklir di Area Perumahan Mereka

Megapolitan
2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

2 Pengunjung Polres Metro Jaksel Ditangkap karena Bawa Alat Timbang dan Isap Sabu-sabu

Megapolitan
Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Pembangunan Stasiun MRT Monas Disebut Tak Akan Ganggu Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X