Masih Bingung Apa Itu Konsep Naturalisasi ala Gubernur DKI? Simak Isi Pergubnya...

Kompas.com - 11/04/2019, 05:46 WIB

Nibras Nada Nailufar,

Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

Nibras Nada Nailufar

Penulis

Ana Shofiana Syatiri

Editor

Lihat Foto

Normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu(Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Bantaran Kali Ciliwung disulap menjadi ruang hijau oleh warga RT 15/RW 4, Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat.

Bantaran Kali Ciliwung disulap menjadi ruang hijau oleh warga RT 15/RW 4, Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Ruang hijau itu ditanami berbagai jenis buah-buahan diantaranya cabai, semangka, melon, dan pepaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pengendalian banjir di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai tanya dari sejumlah pemangku kepentingan.

Anies menggunakan istilah naturalisasi sebagai alternatif dari normalisasi sungai yang dilakukan di era sebelumnya.

Istilah itu pertama diungkapkannya pada 7 Februari 2018 ketika ditanya apakah ia akan melanjutkan normalisasi sebagai pengendali banjir.

Namun setahun setelah dicetuskan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berwenang atas 13 sungai yang melintasi Jakarta, masih tak paham dengan istilah itu.

"Beberapa kali saya sudah bilang sama beliau (Anies), beberapa kali Pak Dirjen (SDA) ngundang pemda, enggak ada yang dateng. Kita mau tanya, yang dimaksud naturalisasi sama DKI itu opo? Kita undang dua kali, yang dateng stafnya, staf yang enggak ngerti," ucap Menteri Kementerian PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (29/3/2019).

Begitu pula dengan anggota DPRD DKI yang berkuasa atas anggaran untuk melaksanakan program.

"Kalau yang dimaksud naturalisasi ini apa? Mohon dijawab itu, jangan-jangan di pikiran kita Michael Owen mau pindah gitu ya?" tanya anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus pada Selasa (9/4/2019).

"Kalau banyak orang tanya (naturalisasi), karena semua referensi Google ini lebih banyak soal sepak bola, saya susah juga cari naturalisasi yang keluar statement Pak Anies," tambah dia.

Mari simak isi Pergubnya...

Kepastian soal naturalisasi baru saja secara sah dirumuskan Anies pada 1 April 2019. Ia menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Pasal 1 pergub tersebut menjelaskan, "Konsep naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi."

Adapun yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air adalah bangunan air berserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung meliputi kali, saluran, sungai, waduk, situ dan, embung.

Kemudian di Pasal 3 dijabarkan, "Peraturan Gubernur ini bertujuan (a) meningkatkan daya dukung prasarana sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir; (b) konservasi sumber daya air berserta ekosistemnya; dan (c) peningkatan kualitas lingkungan hidup."

Kebijakan umum naturalisasi

KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA Bantaran Kali Ciliwung disulap menjadi ruang hijau oleh warga RT 15/RW 4, Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat.

Dalam pergub diatur ada enam kebijakan umum pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu.

Kebijakan umum yang pertama, seputar aspek penataan ruang terbuka hijau (RTH). Aspek ini meliputi penataan lansekap dalam batas garis sempadan. Kemudian, penataan lahan basah sebagai bentuk perbaikan ekosistem pada prasarana sumber daya air. Terakhir, pembangunan RTH dalam batas garis sempadan.

Adapun yang dimaksud dengan garis batas sempadan dalam pergub yakni garis maya di kiri dan kanan palung kali, sungai, saluran, waduk, situ, atau embung yang ditetapkan sebagai batas perlindungan kali, sungai, saluran, waduk, situ, atau embung.