Jangan Bandingkan Normalisasi dan Naturalisasi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan menggunakan naturalisasi sebagai program pengendalian banjir. Istilah ini berbeda dengan upaya yang dilakukan di era sebelumnya, yakni normalisasi sungai.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal menolak keduanya istilah itu dikonfrontasi.

"Persoalan normalisasi, naturalisasi jangan diinikan (dibanding-bandingkan). Itu kan hanya literasi atau diksi saja. Bahwa semua sama," kata Yusmada, Selasa (9/4/2019).

Pergub naturalisasi

Definisi naturalisasi dijelaskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi yang baru diterbitkan Anies pada 1 April 2019.

Konsep naturalisasi sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi.

Baca juga: Kirim Surat ke Kementerian PUPR, Anies Minta Dukungan untuk Naturalisasi

Adapun yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air adalah bangunan air berserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung meliputi kali, saluran, sungai, waduk, situ dan, embung.

Kemudian di Pasal 3 dijabarkan, "Peraturan Gubernur ini bertujuan (a) meningkatkan daya dukung prasarana sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir; (b) konservasi sumber daya air berserta ekosistemnya; dan (c) peningkatan kualitas lingkungan hidup."

Baca juga: Masih Bingung Apa Itu Konsep Naturalisasi ala Gubernur DKI? Simak Isi Pergubnya...

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA Bantaran Kali Ciliwung disulap menjadi ruang hijau oleh warga RT 15/RW 4, Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat.

Definisi ini bisa ditemukan di Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perda itu mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya dilakukan dengan normalisasi aliran 13 sungai.

Baca juga: Sudah 2 Tahun Program Normalisasi Sungai di Jakarta Berhenti

Penjelasan Pasal 21 soal normalisasi yakni: "Normalisasi sungai adalah upaya yang dilakukan terhadap badan sungai sehingga kapasitas badan sungai sesuai dengan debit air yang diinginkan dengan masih mempertahankan pola alamiah sungainya."

Selain itu, definisi normalisasi yang lain juga bisa ditemukan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Dalam Permen itu, normalisasi didefinisikan sebagai kegitan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

Baca juga: Soal Normalisasi Ciliwung, Sentilan dari Jokowi dan Respons Anies

Perda RTRW

KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D Suasana Taman Waduk Pluit pada Jumat (9/2/2018) yang terlihag sepi pengunjjng akibat hujan yang mengguyur sejak sore.

Rencana pengendalian banjir yang diamanatkan perda ini mirip dengan isi pergub naturalisasi Anies. Konservasi menjadi kata kunci.

Baca juga: Sandiaga Ungkap Kendala Revitalisasi Waduk Pluit

Pasal 41 Perda 1/2012 mengatur pengembangan sistem prasarana sumber daya air terdiri atas sistem konservasi; sistem pendayagunaan; dan sistem pengendalian daya rusak air.

Tak hanya mengembangkan sungai dan kanal, prasarana sumber daya air juga dilakukan dengan melindungi dan melestarikan sumber air; mengendalikan penggunaan air; mengelola kualitas air; dan mengendalikan pencemaran air.

Baca juga: Di Depan Anies, Presiden Sebut Pentingnya Normalisasi Sungai Ciliwung