Ini 9 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 571 Triliun yang Diajukan Anies kepada Jokowi

Kompas.com - 11/04/2019, 09:41 WIB

Nibras Nada Nailufar,

Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

Nibras Nada Nailufar

Penulis

Ana Shofiana Syatiri

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo beserta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tiba untuk memberikan pengarahan kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui mengajukan sembilan proyek infrastruktur senilai Rp 571 triliun ke Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Dalam sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung olehnya. Berikut infrastruktur yang dimaksud:

Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun
Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun
Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun
Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun
Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun
Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun
Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun
Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun
Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun

Bambang menyebut delapan dari sembilan proyek itu tak harus didanai APBD ataupun APBN. DKI bisa melakukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ataupun fasilitas pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) yang tersedia di Bappenas.

"Usulan Pemerintah DKI untuk membangun infrastruktur sampai 2030 sedang kami dorong untuk diarahkan mayoritas tidak mengandalkan APBN/APBD, tapi mengandalkan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) ataupun partisipasi swasta secara penuh," ujar Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Menurut Bambang, proyek yang tidak bisa dikerjasamakan dengan swasta hanyalah revitalisasi angkot.

Untuk proyek yang bisa dikerjasamakan dengan swasta, dua di antaranya bisa dibayari pihak swasta terlebih dahulu atau menggunakan skema availability payment (AP). Cicilan dengan KPBU-AP dilakukan setelah proyek infrastruktur selesai dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Kedua infrastruktur yang dimaksud ialah pengembangan rute Transjakarta dan pengendalian banjir.

Sementara delapan sisanya bisa lewat penyediaan layanan dan pendapatan tarif.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sejak awal pihaknya berencana memanfaatkan investasi dari swasta untuk mendanai proyek ini.

"Justru kami melihat ini adalah rencana pembangunannya, lalu opsi pendanaannya kami sedang bicarakan. Nanti sesudah fix setiap aspek, kami akan beritahukan," ujar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.