Normalisasi atau Naturalisasi Sungai, DPRD DKI Minta Anies Segera Eksekusi

Kompas.com - 11/04/2019, 22:59 WIB
Normalisasi Sungai Padolo dan Melayu di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kementerian PUPRNormalisasi Sungai Padolo dan Melayu di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengerjakan proyek pengendalian banjir. Entah modelnya normalisasi sungai seperti yang selama ini dilakukan ataupun naturalisasi yang dicetuskan Anies. DPRD mendesak agar hal itu segera dikerjakan.

"(Normalisasi) ini bahasa pemerintah pusat, okelah kalau pemda punya program naturalisasi coba paparkan pada kami agar kami bisa berkolaborasi. Tapi itu pun belum," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis (11/4/2019).

Menurut Gembong, selama 1,5 tahun Anies menjabat, belum terlihat penanganan banjir yang sungguh-sungguh. Padahal, semua sungai di Jakarta butuh penanganan serius.

"Kenapa ada program normalisasi kali? Memang kali kita sudah tidak ada yang normal. Persoalannya kan itu. Artinya tidak ada satu pun kali di Jakarta ini yang tambah lebar, semua kali tambah sempit kan?" ujar Gembong.

Baca juga: Sejumlah Wilayah Rawan Banjir karena Normalisasi Sungai Belum Rampung

"Selama kepemimpinan Pak Anies tidak berjalan program normalisasi di 13 sungai itu," tambah dia..

Anggota Komisi D Bestari Barus menilai, normalisasi atau naturalisasi sungai, tetap membutuhkan pembebasan lahan. Ia meminta Pemprov DKI melaksanakan aturan yang sudah ada.

"Kan sudah ada undang-undang ataupun keputusan Menteri PUPR terkait trase sungai. Tinggal bagaimana DKI menyulap trase itu menjadi bagian tidak terpisahkan terhadap revitalisasi, normalisasi, yang disimpulkan sebagai naturalisasi. Sudah itu aja," kata Bestari.

Soal nasib warga di bantaran yang kemungkinan akan digusur,  Bestari mengatakan itu tergantung pendekatan yang dipilih Anies.

"Selama DKI berhasil melakukan pembicaraan dengan para pihak, ya boleh-boleh saja," ujar dia.

Anies menggunakan istilah naturalisasi sebagai alternatif dari normalisasi sungai yang dilakukan di era sebelumnya. Istilah itu pertama diungkapkannya pada 7 Februari 2018 ketika ditanya apakah ia akan melanjutkan normalisasi sungai sebagai pengendali banjir.

Kepastian soal naturalisasi baru saja dirumuskan secara saha oleh Anies pada 1 April 2019. Ia menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Bangunan Kaget Namanya Dipakai Kepemilikan Mobil Rolls Royce Phantom

Buruh Bangunan Kaget Namanya Dipakai Kepemilikan Mobil Rolls Royce Phantom

Megapolitan
Keluarga Sebut Tersangka Kasus Bendera Bintang Kejora Sedang Sakit Saat Dilimpahkan

Keluarga Sebut Tersangka Kasus Bendera Bintang Kejora Sedang Sakit Saat Dilimpahkan

Megapolitan
Istri Surya Anta Pastikan Suaminya Ditahan di Ruang Isolasi Mako Brimob

Istri Surya Anta Pastikan Suaminya Ditahan di Ruang Isolasi Mako Brimob

Megapolitan
Antisipasi DBD Saat Musim Hujan, PMI Tangsel Jaga Ketersediaan Stok Trombosit

Antisipasi DBD Saat Musim Hujan, PMI Tangsel Jaga Ketersediaan Stok Trombosit

Megapolitan
Gerindra Ajukan 4 Cawagub DKI, Seperti Apa Rekam Jejaknya?

Gerindra Ajukan 4 Cawagub DKI, Seperti Apa Rekam Jejaknya?

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tolak 1.488 WNA Masuk Indonesia, Terbanyak dari India

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tolak 1.488 WNA Masuk Indonesia, Terbanyak dari India

Megapolitan
WNA Penyelundup Narkoba Terafiliasi Jaringan di Empat Negara

WNA Penyelundup Narkoba Terafiliasi Jaringan di Empat Negara

Megapolitan
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Butuh Damkar Sektor Pondok Gede

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Butuh Damkar Sektor Pondok Gede

Megapolitan
Camat Mengaku Sempat Ajak Warga Sunter Agung Tinjau Lokasi Usaha Baru, tetapi...

Camat Mengaku Sempat Ajak Warga Sunter Agung Tinjau Lokasi Usaha Baru, tetapi...

Megapolitan
Mayat Laki-laki Ditemukan Terapung di Danau Setu Pedongkelan

Mayat Laki-laki Ditemukan Terapung di Danau Setu Pedongkelan

Megapolitan
Beredar Foto Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Beredar Foto Jalur Sepeda di Cikini Dibongkar, Ini Penjelasan Pemprov DKI

Megapolitan
Narkoba yang Diselundupkan 4 WNA Disebut untuk Stok Tahun Baru

Narkoba yang Diselundupkan 4 WNA Disebut untuk Stok Tahun Baru

Megapolitan
Dampak Dua Proyek Flyover, Macet di Poltangan dan Depan Kampus IISIP

Dampak Dua Proyek Flyover, Macet di Poltangan dan Depan Kampus IISIP

Megapolitan
WNA Afrika Ditangkap karena Selundupkan Narkoba di Balik Pakaian Dalam

WNA Afrika Ditangkap karena Selundupkan Narkoba di Balik Pakaian Dalam

Megapolitan
Normalisasi Situ dan Sungai Jadetabek, Sampah Rumah Tangga dan Lumpur Dikeruk

Normalisasi Situ dan Sungai Jadetabek, Sampah Rumah Tangga dan Lumpur Dikeruk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X