Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Normalisasi atau Naturalisasi Sungai, DPRD DKI Minta Anies Segera Eksekusi

Kompas.com - 11/04/2019, 22:59 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengerjakan proyek pengendalian banjir. Entah modelnya normalisasi sungai seperti yang selama ini dilakukan ataupun naturalisasi yang dicetuskan Anies. DPRD mendesak agar hal itu segera dikerjakan.

"(Normalisasi) ini bahasa pemerintah pusat, okelah kalau pemda punya program naturalisasi coba paparkan pada kami agar kami bisa berkolaborasi. Tapi itu pun belum," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis (11/4/2019).

Menurut Gembong, selama 1,5 tahun Anies menjabat, belum terlihat penanganan banjir yang sungguh-sungguh. Padahal, semua sungai di Jakarta butuh penanganan serius.

"Kenapa ada program normalisasi kali? Memang kali kita sudah tidak ada yang normal. Persoalannya kan itu. Artinya tidak ada satu pun kali di Jakarta ini yang tambah lebar, semua kali tambah sempit kan?" ujar Gembong.

Baca juga: Sejumlah Wilayah Rawan Banjir karena Normalisasi Sungai Belum Rampung

"Selama kepemimpinan Pak Anies tidak berjalan program normalisasi di 13 sungai itu," tambah dia..

Anggota Komisi D Bestari Barus menilai, normalisasi atau naturalisasi sungai, tetap membutuhkan pembebasan lahan. Ia meminta Pemprov DKI melaksanakan aturan yang sudah ada.

"Kan sudah ada undang-undang ataupun keputusan Menteri PUPR terkait trase sungai. Tinggal bagaimana DKI menyulap trase itu menjadi bagian tidak terpisahkan terhadap revitalisasi, normalisasi, yang disimpulkan sebagai naturalisasi. Sudah itu aja," kata Bestari.

Soal nasib warga di bantaran yang kemungkinan akan digusur,  Bestari mengatakan itu tergantung pendekatan yang dipilih Anies.

"Selama DKI berhasil melakukan pembicaraan dengan para pihak, ya boleh-boleh saja," ujar dia.

Anies menggunakan istilah naturalisasi sebagai alternatif dari normalisasi sungai yang dilakukan di era sebelumnya. Istilah itu pertama diungkapkannya pada 7 Februari 2018 ketika ditanya apakah ia akan melanjutkan normalisasi sungai sebagai pengendali banjir.

Kepastian soal naturalisasi baru saja dirumuskan secara saha oleh Anies pada 1 April 2019. Ia menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Kaesang Lebih Berpotensi Menang di Pilkada Bekasi Ketimbang di Depok

Pengamat: Kaesang Lebih Berpotensi Menang di Pilkada Bekasi Ketimbang di Depok

Megapolitan
Polda Metro Pastikan Video Soal Tepung Dicampur Narkoba Hoaks

Polda Metro Pastikan Video Soal Tepung Dicampur Narkoba Hoaks

Megapolitan
BPBD DKI Siapkan Pompa 'Mobile' untuk Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

BPBD DKI Siapkan Pompa "Mobile" untuk Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

Megapolitan
Ini 9 Wilayah di Pesisir Jakarta yang Berpotensi Banjir Rob hingga 29 Mei 2024

Ini 9 Wilayah di Pesisir Jakarta yang Berpotensi Banjir Rob hingga 29 Mei 2024

Megapolitan
Komplotan Maling Gasak Rp 20 Juta dari Kios BRILink di Bekasi

Komplotan Maling Gasak Rp 20 Juta dari Kios BRILink di Bekasi

Megapolitan
Supirnya Mengantuk, Angkot Tabrak Truk Sampah di Bogor

Supirnya Mengantuk, Angkot Tabrak Truk Sampah di Bogor

Megapolitan
KPAI: Banyak Program Pemerintah yang Belum Efektif Cegah Kekerasan Seksual pada Anak

KPAI: Banyak Program Pemerintah yang Belum Efektif Cegah Kekerasan Seksual pada Anak

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Penusuk Lansia di Kebon Jeruk

Polisi Kantongi Identitas Penusuk Lansia di Kebon Jeruk

Megapolitan
KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

KPAI: Kekerasan Seksual pada Anak Bisa Dicegah lewat Pola Pengasuhan yang Adaptif

Megapolitan
Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Pengamat: Kalau Dukungan Dananya Besar, Peluang Kaesang Menang pada Pilkada Bekasi Tinggi

Megapolitan
Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Polisi Tangkap 6 Remaja yang Terlibat Tawuran di Sawah Besar

Megapolitan
Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Rubicon Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli, Mobil Akan Dilelang Lagi dengan Harga yang Telah Dikorting

Megapolitan
Siap Bertarung dengan Benyamin-Pilar pada Pilkada Tangsel, Gerindra: Kami Punya Sejarah, Selalu Melawan Petahana

Siap Bertarung dengan Benyamin-Pilar pada Pilkada Tangsel, Gerindra: Kami Punya Sejarah, Selalu Melawan Petahana

Megapolitan
Gerindra Bakal Pertimbangkan Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel 2024

Gerindra Bakal Pertimbangkan Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel 2024

Megapolitan
Kekerasan Seksual terhadap Anak Naik 60 Persen, KPAI Ungkap Penyebabnya

Kekerasan Seksual terhadap Anak Naik 60 Persen, KPAI Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com